Disdik Aceh Tinjau SLB Pante Raya | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Disdik Aceh Tinjau SLB Pante Raya

Disdik Aceh Tinjau SLB Pante Raya
Foto Disdik Aceh Tinjau SLB Pante Raya

* Soal Terancam Kelaparan

REDELONG – Dinas Pendidikan Aceh menyambangi Sekolah Luar Biasa (SLB) Pembina Pante Raya, Bener Meriah, Rabu (12/4). Kunjungan itu yang didampingi salah seorang anggota DPRA untuk melihat langsung kondisi para murid disabilitas yang dilaporkan terancam kelaparan, selain utang dan juga pelecehan seksual oleh kepala sekolah kepada seorang murid.

Kabid Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Aceh, Darmansyah, mengatakan tinjauan ini untuk melihat langsung kondisi SLB Pembina Pante Raya yang mulai terlilit utang sejak beberapa bulan lalu. Sehingga, para siswa penyandang disabilitas terancam kelaparan, akibat kekurangan makanan yang diberikan pengelola.

“Kami ingin melihat langsung kondisi SLB yang dilaporkan terlilit utang akibat anggaran yang dimiliki terbatas,” ujarnya. Persoalan utang, katanya, akibat pihak sekolah terlambat memberikan laporan terkait dengan kebutuhan sekolah, termasuk masalah bahan pangan untuk asrama serta gaji para dewan guru.

“Pihak sekolah belum memberikan laporan, makanya dana dari provinsi belum bisa dicairkan,” sebutnya. Darmansyah menyatakan dengan kunjungan ini, maka proses pencairan akan segera dilakukan dalam waktu dekat ini, sehingga tidak ada lagi persoalan bahwa siswa SLB kekurangan makanan.

Dia menambahkan persoalan gaji dan utang sekolah telah dituntaskan, agar proses belajar mengajar tetap berjalan lancar. “Selama saya disini, untuk menuntaskan masalah-masalah yang dialami SLB ini, termasuk utang sekolah dan gaji guru,” ujarnya.

Dia juga mengaku prihatin dengan perbuatan tak senonoh dan amoral yang dilakukan kepala sekolah terhadap seorang murid tuna grahita (keterbelakangan mental). “Karena sudah masuk ranah pidana, maka kita hormati hukum yang berlaku, karena kepala sekolah telah ditahan oleh pihak kepolisian,” katanya.

Dilansir sebelumnya, Sekolah Luar Biasa (SLB) Pembina Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Bener Meriah terus mengalami kekurangan pangan, bahkan terancam kelaparan. Sebanyak 15 murid SLB hanya mendapat bantuan antara Rp 1 juta sampai Rp 2 juta per bulan dari Pemkab Bener Meriah.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Takengon yang telah melihat langsung kondisi SLB itu, Senin (10/4) menyatakan kondisi arsama yang dihuni kelompok disabilitas itu memprihatinkan, terutama kekurangan bahan pangan. “Kami sudah lihat ke asrama, kondisinya memprihatinkan, karena tidak mendapatkan bantuan yang memadai dari pemerintah,’ ujar Feri.

“Pihak asrama harus berutang pada pihak lainnya atau tauke,” kata ketua umum HMI Takengon ini. Disebutkan, karena kekurangan dana, pihak asrama telah memiliki utang sebesar Rp 49 juta, sehingga kebingungan, apalagi seorang tauke tidak bersedia memberikan pinjaman lagi, sehingga anak-anak asrama terancam kelaparan.

Feri Yanto berharap, Pemkab Bener Meriah dan Pemprov Aceh segera memberi perhatian kepada SLB ini, apalagi sudah menjadi binaan provinsi sejak awal tahun ini. “Kami mendesak Dinas Pendidikan provinsi Aceh untuk segera memperhatikan kondisi mereka dengan menyalurkan bantuan yang dibutuhkan, terutama biaya makanan sehari-hari, sehingga tidak terancam kelaparan,” tandas Feri Yanto.

Wakil Ketua Komisi V DPRA, Adam Mukhlis yang juga meninjau (SLB) Pembina Pante Raya, Rabu (12/4) mengaku prihatin dengan kondisi sekolah milik Provinsi Aceh itu. Dia menyatakan SLB ini memiliki dua masalah besar yang ditimpakan kepada para penyandang disabilitas yang seharusnya dijaga dan dilindungi dengan baik.

“Kita sangat prihatin dengan kondisi SLB, selain masalah keuangan yang berdampak tidak teraturnya makanan yang diterima murid, sekolah itu juga menghadapi kepala sekolah yang melakukan kekerasan seksual terhadap muridnya,” kata Mukhlis.

Politisi dari Partai Aceh ini, merasa kaget ketika mendengar laporan bahwa terjadi kasus luar biasa yang melilit SLB Pante Raya. Menurut dia, dirinya langsung pergi ke sekolah tersebut untuk mengetahui persoalan yang sebenarnya.

“Karena sekolah ini berada langsung dibawah Dinas Pendidikan Aceh, saya menghubungi Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Laisani, untuk segera menyelesaikan masalah itu,” katanya. Dia berharap, ruang untuk asrama ditambah satu lagi, sehingga ada pemisah antara laki-laki dan wanita, karena ruang asrama tidak ada sekat.

Dia juga meminta kepada DPRK dan Pemkab Bener Meriah untuk segera mengesahkan Qanun Perlindungan Anak dan Perempuan. “Biar ada ketentuan yang mengikat, jika terjadi tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan, maka dapat langsung ditindak,” ujarnya.(c51) (uri/omario/alah/RF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id