Hutan Lindung Tamiang Sudah Dikelola Dishut | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Hutan Lindung Tamiang Sudah Dikelola Dishut

Hutan Lindung Tamiang Sudah Dikelola Dishut
Foto Hutan Lindung Tamiang Sudah Dikelola Dishut

BANDA ACEH – Tujuh pengusaha perkebunan kelapa sawit, karet, kakao, dan tanaman lainnya sudah mengembalikan ke Dinas Kehutanan (Dishut) Aceh lahan serta tanaman yang dulunya mereka kelola. Pasalnya, areal perkebunan itu masuk kawasan hutan lindung dan hutan produksi di kawasan Aceh Tamiang. Sebagian dari 1.644,75 hektare lahan itu sudah dikerjasamakan pengelolaannya oleh Dishut Aceh ke pihak ketiga lainnya.

Mantan Kepala Dinas Kehutanan Aceh, Ir Husaini Syamaun menyampaikan hal ini kepada Serambi di Banda Aceh, Selasa (11/4), untuk meluruskan berita LSM MaTA terkait dugaan korupsi dalam pengelolaan areal hutan lindung dan hutan produksi yang telah dikembalikan penggarapannya ke Dishut Aceh di wilayah Tamiang.

“Areal hutan lindung maupun produksi yang telah dikembalikan penggarapnya, sebagian sudah dikerjasamakan pengelolaan lanjutannya ke pihak ketiga untuk mengurus komoditi perkebunan yang telah ditanami penggarap sebelumnya,” kata Ir Husaini Syamaun. (Baca lahan dikelola dishut)

Menurut Husaini, pengelola itu wajib melakukan pengelolaan sesuai fungsi hutan lindung. “Artinya tidak boleh menebang kayu/tidak membuka lahan, melainkan menanam, memelihara dan boleh memungut hasil hutan selain kayu. Misalnya buah, getah, rotan dan hasil hutan bukan kayu lainnya,” kata Husaini.

Selain itu, kata Husaini, pengelola wajib menanam hasil hutan kayu dan bukan kayu. Kemudian diperbolehkan memanfaatkan secara selektif. Jika melanggar akan diberikan sanksi, termasuk pembatalan kerja sama.

“Jika di dalam kawasan hutan itu terdapat kebun sawit, diperbolehlan memanen sawit hanya sampai akhir daur dengan cara bagi hasil, sebesar sepuluh persen untuk Pemerintah Aceh, lima persen untuk Pemerintah Kabupaten, dan sisanya setelah dikurangi biaya perawatan dan biaya produksi untuk pengelolanya,” jelas Husaini.

Setelah masa daur berkahir sekitar 20-30 tahun, kata Husaini, areal tersebut tidak boleh lagi ditanami sawit baru/replanting, melainkan harus ditanam degan tanaman kehutanan atau tanaman serbaguna yang dapat dimanfaatkan hasilnya tanpa harus menebang pohonnya, seperti durian, nangka, manggis, mangga, petai, jengkol, dan lainnya.

Husaini menambahkan sesuai Qanun Nomor 7 tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh, semua pihak yang berkeinginan dan mampu serta bertanggungjawab untuk mengelola hutan sesuai fungsi pokoknya akan difasilitasi Dishut dan dibina dengan sistem sederhana dengan komitmen mengikat melalui lembaga Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) di berbagai kabupaten. (her) (uri/ilati/sra/MU)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id