Dewan Pijay: Data Korban Gempa tak Valid | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Dewan Pijay: Data Korban Gempa tak Valid

Dewan Pijay: Data Korban Gempa tak Valid
Foto Dewan Pijay: Data Korban Gempa tak Valid

* Penyaluran Dana Bantuan Rawan Protes Warga

MEUREUDU – Wakil Ketua I DPRK Pijay, Fakhruzzaman SH, menilai bahwa gempa pada Desember 2015 yang meluluhlantakkan Pidie Jaya, belum seberapa dengan potensi bencana lebih besar yang segera datang menimpa masyarakat dan pemerintah kabupaten ini.

Bencana yang ia maksud adalah gelombang protes warga korban gempa yang tidak mendapat keadilan, akibat kesalahan atau kelalaian atau mungkin juga ada unsur kesengajaan oknum, dalam hal asesment data korban Gempa Pijay.

Apalagi, dalam dua kali upaya veririkasi data yang telah dilakukan tim dibentuk Pemkab Pijay, ternyata belum memberi rasa keadilan bagi warga. Lebih parah lagi, persoalan ini kemudian memunculkan konflikantar warga, antara korban gempa yang sama sekali tidak mendapat bantuan, dengan warga yang mendapat bantuan berlimpah.

Sehingga, warga korban gempa yang mengadukan ketidakadilan ke Pemkab atau DPRK setempat akan terus berdatangan untuk menuntut haknya.

Atas persoalan ini, Fakhruzzaman menyarankan Pemkab Pijay menghentikan sementara proses penyaluran bantuan, khususnya yang saat ini sedang dibagikan dalam bentuk uang ke rekening korban gempa hasil pendataan sebelumnya. Karena data yang dihasilkan itu dinilai tidak valid dan rawan protes warga. “Apabila data belum lengkap dan valid, Pemkab harus menyetop dulu proses pembukaan rekening bagi calon penerima, sehingga tidak menimbulkan persoalan lebih besar nantinya,” saran Fakhruzzaman.

Beberapa masalah yang rawan menimbulkan protes warga, yakni terkait penetapan kategori rumah ‘rusak berat’, ‘rusak sedang’ dan ‘rusak ringan’. Meski sudah beberapa pola asesment digunakan, seperti pola penilaian oleh tim dan pola penilaian oleh keuchik (kepala desa) setempat, masih saja menuai masalah. Masalah lainnya, terkait pemberian bantuan rumah hunian sementara (huntara), juga dinilai masih bermasalah.

Begitu juga menyangkut dengan penetapan siapa saja yang berhak menerima bantuan dalam bentuk uang, selayaknya dituntaskan lebih dulu asesment-nya, baru kemudian dilanjutkan pada proses pembukaan rekening di bank. Sehingga tidak ada korban gempa yang luput dari bantuan tersebut.

Apalagi, saat ini Pemkab Pijay juga berniat melakukan verifikasi ulang untuk ketiga kalinya, yang bisa dianggap bahwa hal ini dilakukan akibat data sebelumnya tidak valid. Karena itu, nama-nama korban gempa yang diinput berdasarkan data sebelumnya, seharusnya dianggap gugur, dan proses pembuatan buku rekening bank yang saat ini berjalan hendaknya dihentikan sementara.

Karena jika memang warga tersebut merupakan orang yang berhak, maka namanya akan kembali masuk dalam daftar penerima bantuan. Namun jika ternyata dinilai tidak berhak, seharusnya nama warga tersebut dieliminasi dari daftar.

“Yang jadi persoalan adalah proses penilaian atas kategori yang ditetapkan, hendaknya bisa benar-benar diterima oleh warga secara tuntas,” katanya. Karena hal ini memunculkan konsekuensi, ada warga yang masuk kategori rumah rusak ringan (tidak mendapat bantuan dana) dan ada yang mendapat bantuan dana karena rumahnya masuk kategori rusak berat.

Sementara, pemerintah memiliki kelemahan dalam hal pendataan korban gempa, yang dibuktikan dengan adanya rencana untuk memverifikasi data korban. Hal ini lah yang menurut Fakhruzzaman, menjadi celah bagi warga untuk terus memprotes kebijakan pemerintah, karena merasa diperlakukan tidak adil. Padahal, Pemkab Pijay saat ini mengelola dana yang cukup besar, yang berasal dari sumbangan pihak donatur. Sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak menyalurkan dana tersebut sesuai amanah yang diemban.

Fakta di lapangan, bantuan dana untuk korban yang rumahnya rusak ringan sebesar Rp 350.000, saat ini menimbulkan masalah karena ada satu rumah yang dihuni lebih dari satu kepala keluarga (KK), sehingga bantuan berlipat ganda untuk membersihkan satu rumah saja. Sementara, ada rumah yang kondisinya sama, namun keluarga yang menempati rumah tersebut malah tidak mendapat dana ‘pembersihan rumah’ tersebut.

Anehnya, hampir setiap munculnya persoalan terkait penyaluran bantuan, muncul pula sikap lempar tanggungjawab antara pihak keuchik, kecamatan, hingga antardinas/SKPK, seperti antara dinas sosial dengan BPBD.

Beberapa anggota dewan Pijay, seperti Hasan Basri ST, Tgk Nazaruddin Ismail, Tgk H Yusri Abdullah SH, Syarbaini, dan Abdul Kadir (Pang Kade), kini malah menuding data yang dihimpun oleh tim asesment sebelumnya, tidak berdasarkan fakta. Hal ini pun menjadi masalah besar yang sulit untuk diselesaikan, kecuali dengan melakukan verifikasi ulang secara menyeluruh.

Wakil Pijay, H Said Mulyadi SE MSi yang juga Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) bencana, menyahuti harapan wakil rakyat tersebut dengan mengatakan bahwa dalam pendataan yang dilakukan dua kali sebelumnya, terdapat sejumlah kejanggalan atau tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

Menurutnya, hal ini terjadi karena pendataan dilakukan secara tergopoh-gopoh, dalam situasi tanggap darurat. Sehingga tim terbeban dengan batas waktu pendataan yang sangat singkat, karena data tersebut harus segera disampaikan ke Pemerintah Pusat (Jakarta), mengingat asat itu, masa tahun anggaran (TA) 2016 hampir berakhir.

Belakangan, hal ini menimbulkan ketidakpuasan warga dan pihaknya pun mengakui, sehingga kemudian mengambul kebijakan untuk melakukan verifikasi kedua, dengan memanggil semua keuchik ke kantor bupati. Dengan pola ini (menghimpun data berdasarkan keterangan keuchik-red) dilakukan degnan harapan agar data korban bisa disempurnakan, untuk selanjutnya diserahkan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk proses lebih lanjut.

Namun, data hasil verifikasi kedua ini pun masih saja menuai protes. Karena warga yang rumahnya mengalami rusak berat dan seharusnya hanya berhak menerima huntara dan rumah bantuan permanen, ternyata juga menerima bantuan dalam bentuk uang, yang seharusnya hanya diterima korban dengan rumah rusak ringan. Sebab, sesuai peruntukannya, dana ini untuk membantu warga membersihkan puing rumahnya yang tidak seluruhnya hancur.

“Untuk menyelesaikan persoalan ini, kami akan melakukan pendataan ulang pada akhir April ini,” kata Said Mulyadi. Artinya, data hasil asesment sebelumnya yang sudah dilakukan dua kali, tidak bisa dijadikan acuan, dan penyaluran bantuan harus menunggu proses verifikasi ketiga ini selesai.(ag) (uri/wi/ovi/ovianti/DNN)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id