Darurat Energi Aceh | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Darurat Energi Aceh

Darurat Energi Aceh
Foto Darurat Energi Aceh

Oleh Elly Sufriadi

KETERSEDIAAN energi listrik yang cukup, kini menjadi satu masalah paling serius di Aceh. Kebijakan pemadaman bergilir pun hampir setiap hari diterapkan oleh pemegang mandat listrik, Perusahaan Listrik Negara (PLN). Padahal, General Manager PLN Wilayah Aceh pernah mengungkapkan bahwa Aceh sudah berada pada tahap surplus daya, sementara kondisi sebenarnya tidaklah demikian.

Sebagai gambaran, pada saat beban puncak (antara jam 19.00-22.00) kebutuhan daya di Aceh mencapai 360 MegaWatt (MW). Sedangkan daya yang tersedia hanya sekitar 355 MW dengan catatan pasokan dari berbagai penyedia berjalan normal. Sebagai gambaran, sumber pasokan daya yang berjalan selama ini berasal: Suplai dari Belawan sebesar 165 MW; PLTMG Arun sebesar 105 MW; PLTU Nagan hanya 55 MW dari target 200 MW; dan PLTD Lueng Bata sebesar 30 MW.

Sementara suplai dari Belawan sering mengalami gangguan akibat terganggunya jaringan interkoneksi Sumut-Aceh, begitu juga dengan PLTMG Arun yang sering shut down (tidak berfungsi). Data ini menjadi sangat penting untuk kita cermati, kebutuhan di atas belum termasuk untuk aktifitas industri dan manufaktur skala menengah dan besar. Bila dalam dua hari terakhir pasokan listrik sudah berjalan normal, bukan berarti bahwa kita sudah keluar dari permasalahan energi listrik ini. Permasalahan yang sama akan berulang dalam waktu yang akan datang ini.

Permasalahan kekurangan daya di Aceh ini juga diungkapkan oleh Wakil Menteri ESDM (detik.com, 8/4/2017). Satu rencana menambah daya di Aceh adalah dengan membangun pembangkit listrik tenaga uap. Perlu diketahui, hampir 100% pembangkit listrik tenaga uap masih menggunakan batubara sebagai bahan bakar. Padahal kita ketahui bahwa batubara selain bahan bakar yang tidak dapat diperbarui, juga dikenal di dunia sebagai energi kotor, karena menimbulkan polusi yang sangat berbahaya bagi kesehatan makhluk hidup (manusia, hewan dan tumbuhan). Penggunaan bahan bakar yang non-clean and renewable memang mampu menyelesaikan masalah krisis energi listrik di Aceh, namun menimbulkan masalah baru bagi rakyat Aceh.

Kedaulatan energi
Satu dari 15 program unggulan Gubernur/Wakil Gubernur terpilih adalah Aceh Energi. Semangat yang terkandung dalam program Aceh Energi ini bukan hanya Aceh surplus energi listrik untuk memenuhi kebutuhan rakyat Aceh, namun Aceh juga memiliki kedaulatan energi yang berasal dari sumber energi yang bersih dan terbarukan. Hal ini tentu menjadi sebuah tantangan sekaligus peluang yang sangat besar bagi Pemerintah Aceh untuk mewujudkan kemandirian energi dan menjadi sumber pendapatan daerah sebagai bagian dari exit strategy setelah berakhirnya dana otsus pada 2027 nanti.

Berdasarkan UU No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Bab III Pasal 3 ayat (1) disebutkan, Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah. Pasal 4 ayat (1) dan (2) disebutkan, Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Bahkan di ayat (3) disebutkan, Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana untuk: pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang.

Pada sisi lain UU ini juga memandatkan bahwa PLN tidak lagi bertanggung jawab sebagai produsen PLN, namun hanya bertanggung jawab dalam hal distribusi dan jaringan. Produk hukum ini memberikan kedudukan yang sangat kuat bagi pemerintah daerah dan swasta untuk mengambil peran sebagai produsen listrik, dan PLN wajib membeli setiap kWh yang dihasilkan dan terpakai.

Bahkan, pemerintah juga memberlakukan tarif beli lebih tinggi bagi produsen listrik yang berasal dari sumber energi listrik terbarukan seperti listrik tenaga air (Permen ESDM No.22 Tahun 2014), tenaga matahari atau dikenal dengan solar cell (Permen ESDM No.17 Tahun 2013), tenaga panas bumi (Permen ESDM No.17 Tahun 2014), tenaga angin (Permen ESDM No.22 Tahun 2014) dan sampah kota (Permen ESDM No.44 Tahun 2015). Bahkan untuk pemanfaatan sampah kota tarif yang diterapkan dalam Feed in tarif lebih dari dua ribu rupiah per kWh.

Selain Aceh Energi, agenda lain yang menjadi pengarusutamaan (mainstreamining) dalam setiap sektor pembangunan Aceh ke depan yang tertuang dalam visi dan misi gubernur/wakil gubernur terpilih adalah pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang juga menjadi bagian dari Aceh Green. Dengan demikian konsep pembangunan energi listrik juga harus dirancang sebagai upaya jangka panjang dan ramah lingkungan dalam memenuhi satu kebutuhan dasar rakyat Aceh. Agenda ini berat dan tidak mudah, biasanya pelaku-pelaku utama yang berinvestasi di bidang energi adalah perusahaan multinasional yang sudah malang melintang di ranah energi. Hal ini menjadi persoalan awal yang akan menjadi kendala.

Puluhan tahun Aceh dikenal sebagai daerah yang tidak welcome terhadap investasi, dengan berbagai permasalahan yang akan muncul seperti konflik lahan, gesekan terhadap aspek lingkungan dan persoalan klasik pungli yang berujung kepada ekonomi biaya tinggi. Sikap menunggu investasi luar khususnya bidang energi listrik merupakan sesuatu yang mesti dihindari, apalagi mengharapkan pengusaha-pengusaha Aceh yang terbiasa berada pada zona nyaman untuk berani berinvestasi di bidang penyediaan energi listrik.

Upaya cerdas yang harus dilakukan adalah dengan menggandeng pemerintah pusat dan sumber pemodalan daerah untuk turut bersama-sama berinvestasi. Satu sumber pembangkit listrik yang sangat potensial di Aceh adalah tenaga air mulai dari skala mikro sampai skala besar. Beberapa titik utama yang penting diberi perhatian adalah Krueng Teunom, Krueng Meurbo, Krueng Jambo Papeun, dan Krueng Kluet. Semua daerah yang dilalui oleh sungai-sungai besar tersebut mengalami banjir rata-rata dua kali setiap tahun.

Di sisi lain di sekitar daerah aliran sungai terdapat lahan pertanian yang cukup luas yang sebagian besar saat ini belum teraliri oleh irigasi. Dengan demikian, apabila di sungai-sungai besar tersebut dibangun PLTA yang mampu menghasilkan daya rata-rata 150 MW, maka secara tidak langsung persoalan kekurangan daya akan teratasi, sekaligus mampu berfungsi sebagai waduk penahan banjir ketika terjadi luapan sungai dan sebagai irigasi dalam skala yang sangat luas.

Kita tidak boleh lupa, pada 2027 dana Otsus Aceh akan berakhir. Tentunya Pemerintah Aceh periode 2017-2022 harus mampu meletakkan fondasi dasar sumber-sumber pendapatan ekonomi daerah pasca-otsus. Secara sekilas bisa dibayangkan bila Pemerintah aceh dan partnernya mampu memproduksi listrik mencapai 400 MW, maka pendapatan daerah yang akan diterima kira-kira 3,4 trilyun rupiah per tahun yang mana kontrak jual beli kWh dengan PLN dituangkan dalam Power Purchase Agreement (PPA).

Sumber pembiayaan
Setiap pembangkit listrik tenaga air yang dibangun, alokasi pembiayaan paling besar (60%) adalah untuk infrastruktur (waduk atau pekerjaan sipil), dan sisa 40% digunakan untuk elektrifikasi. Dengan kondisi Aceh yang masih berada pada situasi darurat energi listrik selama hampir dua dasawarsa, tentunya memiliki nilai tawar yang tinggi ke pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran bagi pembangunan waduk raksasa seperti yang sedang dilaksanakan di Kerto, Aceh Utara. Di periode ketiga RPJP Aceh (2017-2022), alokasi bagi infrastruktur sudah sangat menurun, sehingga Pemerintah Aceh membutuhkan sokongan pemerintah pusat untuk membiayai proyek-proyek raksasa. Dengan demikian, Pemerintah Aceh hanya bertanggung jawab untuk pembebasan lahan dan menghubungkan jaringan transmisi dari lokasi pembangkit ke jaringan PLN terdekat.

Tahap berikutnya Pemerintah Aceh bisa menggandeng Bank Aceh Syariah sebagai pihak yang terlibat dalam pembiayaan tahapan elektrifikasi. Mengapa pilihannya jatuh ke Bank Aceh Syariah? Selama ini Bank Aceh Syariah memiliki kekuatan finansial, namun belum berani digunakan untuk pembiayaan sektor riel dalam skala besar di Aceh, karena pertimbangan risiko yang lebih besar. Tentunya sebagai pemegang saham terbesar, Pemerintah Aceh bisa merasionalisasikan investasi listrik ini ke pihak Bank Aceh Syariah untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi Aceh di masa yang akan datang.

Untuk mewujudkan agenda ini diperlukan: (1) Payung hukum pola public privat parnership tanpa perlu mendirikan BUMD atau melibatkan BUMD yang sudah ada. Kekhawatirannya, BUMD akan menjadi sumber masalah baru di kemudian hari berdasarkan pengalaman yang sudah ada. Dengan adanya payung hukum terhadap P3, maka pola pengelolaan investasi bisa langsung dilakukan oleh Dinas Keuangan Daerah; (2) Pemerintah Aceh juga perlu menyusun road map Energi Aceh untuk jangka waktu 20 tahun dan master plan Pembangunan Energi Listrik Aceh, agar peningkatkan kebutuhan energi listrik di masa yang akan datang dapat diantisipasi dari sekarang.

* Elly Sufriadi, Dosen Kimia pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Darussalam, Banda Aceh. Email: [email protected] (uri/ilviana/ebriyani/SF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id