Wisata Pungli | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Wisata Pungli

Foto Wisata Pungli

BEBERAPA waktu lalu saya bersama keluarga meluangkan waktu sore untuk jalan-jalan ke daerah Lhoknga, Aceh Besar. Tepatnya di depan pabrik Lafarge Cement Indonesia (LCI) saya berhenti sejenak karena melihat ada warung yang menjual minuman dan makanan ringan seperti kelapa muda.

Masih di pinggir jalan, namun terbentangkan dengan pemandangan pantai. Begitu saya parkir kenderaan saya, tiba-tiba datang seorang anak muda menyodorkan saya selembar kertas yang bertuliskan nominal tarif uang masuk. Untuk roda dua Rp5.000, roda empat Rp10.000, rombongan Rp20.000 dan Rp40.000 untuk rombongan bus.

Saya bingung, pasalnya lokasi tersebut tidak jauh dari jalan. Tapi si anak muda itu berkeras kalau berhenti disana harus membayar. Kemudian saya ambil kertas tersebut saya perhatikan tidak ada stempel apapun disana. Lalu saya tanya jika saya bayar uangnya disetor ke mana, soalnya tidak ada stempel apapun di kerta berwarna pink muda tersebut.

“Jika masuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh Besar, pasti ada stempel pemerintah kabupaten, jika masuk ke kas gampong harus ada setempel geuchik,” kata saya.

Ia jawab bahwa uang tersebut masuk ke kas gampong. Tapi saya masih tak yakin kalau itu masuk ke kas gampong. Setelah itu dia pergi. Ternyata bukan hanya pada saya dia kutip, tapi kepada setiap yang datang.

Saya tanya ke penjual di warung tersebut, rupanya mereka juga kesal dengan tingkah mereka yang menodong orang setiap hendak berhenti di pantai tersebut.

Saking kesalnya saya foto karcis tersebut dan meng-upload ke media sosial, berharap dibaca orang Lhoknya agar ada perhatian dari pemerintah setempat, baik tingkat kecamatan maupun ke tingkat kabupaten.

Namun sampai hari ini masih seperti itu, seperti sudah membudaya setiap ada keramaian tiba-tiba ada pengutipan, baik pengutipan parkir atau uang masuk.

Saya berani sebutkan wisata di Aceh masih berbasis Pungutan Liar (Pungli) atau bahasa lain hak preman. Mengapa saya berani katakan seperti itu, karena ada banyak contoh lainnya yaitu wisata alam Brayeun, Leupueng, Aceh Besar. Coba anda sekali kesana, begitu hampir sampai sekitar 1 KM lagi, Anda akan menemukan segerombolan pemuda yang berdiri di jalan menghentikan pengendara yang hendak lewat.

Mereka juga menyodorkan kertas sebagai tiket masuk. Ketika kita sudah membayarnya, itu belum selesai, karena ketika Anda sampai ke tempat tujuan akan dikenakan biaya parkir lagi. Masih belum selesai juga, ketika ada ingin duduk di jambo-jambo yang tersedia disana juga harus bayar lagi. Selesai di Brayeun.

Sekarang kita ke pantai Alue Naga yang terlatak di ujung jembatan Krueng Cut belok ke kiri jika dari Simpang Mesra. Jika Anda tinggal di Banda Aceh pasti tahu pantai itu seperti apa. Tak ade comelnyer siket pon, kata encik Malaye.

Bersih pun tidak, fasilitas pun tidak ada. Namun coba Anda lewat kesana, Anda juga akan menghadapi awak gampong lakei peng (orang kampung pungut rupiah).

Saya sependapat jika setiap tempat wisata ada pengutipan, namun harus jelas masuk ke PAD dan dikelola pemerintah dengan baik. Bagaimana kita ingin memajukan pariwisata kita, namun fasilitas belum memadai, ditambah lagi tidak rapi dan yang lebih parah seperti yang saya jelaskan di atas hak preman gampong.

Tujuan awal ingin memajukan pariwisata malah pengunjung malah sakit hati dan tidak akan datang lagi. Jika alasan agar meningkat pendapatan anak muda gampong saya rasa ini cara yang keliru.

Kenapa tidak dimudahkan saja pendatang, ketika sudah ramai masyarakat setepat bisa jualan disana, bukan menodong setiap mereka yang datang.

Menurut aturan perundang-undangan, ada empat unsur yang membuat suatu tempat menjadi destinasi wisata, pertama adalah daya tarik. Daya tarik ini bisa diciptakan oleh pengelola dan membaca apa yang dinginkan pengunjung.

Destinasi wisata harus mudah diakses, pada unsur kedua ini artinya memiliki transportasi untuk mencapainya.

Selanjutnya unsur ketiga yang dibutuhkan adalah infrastruktur. Infrastruktur di sini dalam artian fasilitas yang menunjang kebutuhan wisatawan seperti tempat ibadah, tempat buang air kecil atau besar dan fasilltas umum lainnya.

Sedangkan unsur yang terakhir yaitu pemberdayaan masyarakat di sekitar destinasi tersebut. Maksudnya, masyarakat ini tentu harus paham hospitality agar dapat menjamu wisatawan dengan baik. Jika pada poin terakhir tentu sangat sesuai dengan adat masyarakat Aceh yaitu peumulia jamee adat geutanyoe (memuliakan tamu adat kita).

Wisatan Islami Masih Laku
Aceh secara umum masih berpotensi besar mengembangkan wisata berbasis syariat, karena wisatawan terbanyak yang bertolak ke Aceh merupakan warga negara Malaysia yang notabena beragama Islam.

Hal itu terbukti dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh pada 2015 terus meningkat mencapai 20,75%. Secara kumulatif lima besar kunjungan wisman ke Provinsi Aceh dari Januari hingga Mei 2015 masing-masing Malaysia 7.950 orang, Jeman 1.081 orang, Filipina 353 orang, Australia Amerika 302 orang dan Inggris 279 orang.

Kita bisa melihat yang banyak belanja barang-barang orang Aceh juga mereka yang beragama Islam. Orang Malaysia yang membeli kue bhoi orang Aceh, mereka pula yang membeli craft-craft Aceh yang diproduksi oleh nyak-nyak di Pasar Aceh. Tidak mungkin mereka yang datang dari Eropa membeli pakaian di Aceh atau membeli kue tradisional Aceh.

Oleh karena itu kita kembali ke pembahasan di atas bahwa jika kita ingin mengembangkan pariwisata diperlukan fasilitas yang bersih, pelayanan yang ramah sehingga membuat para pengunjung rindu akan Aceh.

Begitu juga transportasi, khusus tukang becak juga perlu diberi pelatihan bagaimana melayani pengunjung karena sering terjadi masalah pada mereka. Ketika ada pendatang mereka membuat tarif sangat tinggi sesuka mereka.

Belum lagi ada yang mengeluarkan kata-kata kasar, itu pernah saya saksikan sendiri di sekitar pelabuhan Ulee Lheue. Meuasek ulee. [Hayatullah Pasee, praktisi Humas di Banda Aceh] (uri/wi/ovi/ovianti/DNN)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id