Azhari Cage Serahkan Surat Mundur | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Azhari Cage Serahkan Surat Mundur

Azhari Cage Serahkan Surat Mundur
Foto Azhari Cage Serahkan Surat Mundur

BANDA ACEH – Janji mundur anggota DPRA apabila Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam menyelesaikan sengketa pilkada di Aceh ditunaikan oleh Azhari Cage. Ia mengajukan sendiri surat pengunduran diri kepada Ketua DPRA Tgk Muharuddin, Ketua DPA Partai Aceh Muzakir Manaf alias Mualem, dan Ketua Komisi I DPRA, Abdullah Saleh, Senin (10/4).

Selain menyampaikan surat pengunduran diri, Azhari yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi I DPRA itu juga telah mengembalikan kunci mobil dinas BL 120 AA yang selama ini dipakainya kepada Sekretaris Dewan, A Hamid Zain di ruang rapat Komisi I DPRA. Setelah menyerahkan kunci, Azhari baru mengantarkan surat mundur kepada Muharuddin dan Mualem di kediaman masing-masing.

Azhari kepada wartawan mengatakan, alasan dirinya mundur dari legislatif karena kecewa dengan sikap pusat, khususnya MK, yang tidak menghargai kekhususan Aceh. Sebab, MK dalam memutuskan sengketa Pilkada Aceh menggunakan landasan hukum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, bukan UUPA. “Atas kekecewaan saya tersebut saya ajukan surat pengunduran diri ini sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” kata Azhari.

Salah satu poin dari empat poin yang tercantum dalam surat tertanggal 10 April 2017 tersebut pada intinya disebutkan dengan tidak digunakannya UUPA sebagai landasan hukum dalam menyelesaikan sengketa Pilkada Aceh, maka Pemerintah Pusat dan MK telah terus menerus mengkhianati Aceh. UUPA yang diciptakan sendiri dengan status lex spesialis bagi Aceh, tetapi kata Azhari, terus menerus diabaikan dan dibonsai.

Padahal, keberadaan partai lokal seperti Partai Aceh (PA), Partai Nasional Aceh (PNA), dan Partai Daulat Aceh (PDA), keberadaan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota serta DPRA dan DPRK karena adanya UUPA. “Maka bila UU Nomor 11 Tahun 2006 tidak dianggap maka sama dengan keberadaan kami juga tidak sah (ilegal),” kata Azhari membaca isi surat yang ditulisnya dan ditandatangani di atas materai 6000.

Azhari juga mengatakan pengajuan surat mundur itu tidak ada kaitannya dengan isu tentang akan adanya pergantian antarwaktu (PAW) dirinya. “Jika selama ini ada perkataan yang berkembang di media bahwa ini karena ada PAW atau ada perjanjian, dengan sangat nyata sekali saya katakan itu berita hoax dan propaganda,” ungkap dia seraya mengatakan akan menyerahkan semua keputusan kepada pimpinan partai.

Ketua DPRA, Tgk Muharuddin mengapresiasi sikap Azhari Cage. Tetapi, harus diketahui, katanya, pengajuan mundur dari DPRA harus ada surat dari pimpinan partai, tidak boleh secara personal. “Bahwa hari ini keinginan pribadi Tgk Cage iya, tapi harus kita pahami meknisme dalam pengunduran diri harus ada surat dari pimpinan partai. Mekanisme itulah yang kita tempuh sesuai dengan perundang-undangan,” katanya.

Apakah anggota DPRA dari PA lainnya juga akan mengambil sikap seperti Azhari Cage? Muharuddin mengatakan ia siap mengikuti langkah Azhari apabila itu sudah menjadi keputusan partai. Saat ini, pihaknya masih setia, taat, dan patuh terhadap Muzakir Manaf selaku Ketua DPA PA dan Ketua KPA. “Tidak ada alasan bagi kader partai jika itu sudah menjadi keputusan, bukan hanya DPRA dan DPRK, bupati dan wali kota, kalau ini sudah menjadi keputusan kenapa nggak,” kata Muharuddin.

Sebelumnya, Sekwan, A Hamid Zain juga menyampaikan aturan hukum. Berdasarkan Pasal 38 UUPA disebutkan, anggota DPRA dapat berhenti apabila meninggal dunia dan mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis. Pada ayat (2) Pasal 38 itu disebutkan bahwa anggota DPRA diberhentikan karena diusulkan oleh partai politik atau partai politik lokal yang bersangkutan.

Bunyi pasal ini senada dengan bunyi Pasal 139 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 102 Peraturan Pemerintah (PP) 16 Tahun 2010 dan Pasal 35 Peraturan Tata Tertib DPR Nomor 1 Tahun 2016. “Karena itu, saat ini DPRA belum bisa memproses sepanjang dan sejauh belum diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan dalam hal ini DPA PA,” jelasnya.

Hamid Zain kembali menjelaskan, apabila sudah ada surat usulan dari partai, maka selanjutnya pimpinan DPRA menyampaikan ke Mendagri melalui Gubernur Aceh. Lalu, kata Hamid Zain, anggota DPRA baru bisa berhenti apabila Mendagri sudah menetapkan pemberhentiannya. “Sepanjang dan sejauh belum ada keputusan menteri, beliau (Azhari) tetap masih anggota DPRA,” demikian penjelaskan Hamid Zain.

Rekan sesama anggota DPRA yang juga Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPRA, Asrizal H Asnawi mengaku menghargai sikap kestaria Azhari Cage yang selama ini komitmen memperjuangkan UUPA. Kendati demikian, Asrizal mengatakan mundur bukanlah solusi dan ia berharap pimpinan DPRA tidak menindaklanjuti proses pengunduran diri Azhari.

“DPRA masih sangat perlu Azhari untuk mengawal pasal-pasal di UUPA yang tersisa sebelum semuanya habis. UUPA sangat menguntungkan rakyat Aceh, kita baru memakai yang bersifat pemerintahannya saja, tapi pasal-pasal tentang Aceh boleh melakukan pinjaman luar negeri sendiri dengan suku bunga yang lebih ringan, memanfaatkan status pelabuhan bebas untuk ekspor dan impor serta self goverment ini masih belum terealisasi dan banyak lainnya,” katanya.

Tetapi, apabila Azhari benar-benar tetap mundur dari DPRA, maka Asrizal berjanji akan menyerahkan setengah gajinya setiap bulan kepada Azhari, jika dia akhirnya benar-benar mundur dari DPRA. Janji itu disampaikan Asrizal melalui status facebooknya, Minggu (9/4) malam. “Bila Benar Beliau Tetap Mundur maka 1/2 Gaji saya akan saya serahkan kepada Tgk Azhari Cage Setiap Bulannya. Tabek Ke Prajurit Sejati,” begitu tulis Asrizal.(mas) (uri/syrafi/orat/AG)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id