‘Maop’ Bernama UN | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

‘Maop’ Bernama UN

‘Maop’ Bernama UN
Foto ‘Maop’ Bernama UN

Oleh Dian Rubianty

SAAT ini siswa-siswa kelas 12 SMA sedang mengikuti Ujian Nasional (UN). UN adalah satu syarat yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Sementara itu, siswa kelas 9 SMP juga bersiap-siap untuk mengikuti UN tingkat SMP, sesuai jadwal yang sudah ditetapkan.

Pada saat yang sama, terbayang nun di Desa Kalibening Kecamatan Salatiga, Jawa Tengah, anak-anak SMP Alternatif Qaryah Thayyibah (QT) di sana sedang melakukan kesibukan yang berbeda. Mereka malah asik mempersiapkan diri untuk mempresentasikan proyek akhir yang akan menunjukkan kesiapan mereka melanjutkan ke jenjang SMA. Proyek ini biasanya merupakan berbagai observasi dan hasil percobaan sederhana, yang diajukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di desa itu.

Beberapa tahun lalu, ada anak SMP QT yang mencoba membuat kompor briket yang bahannya adalah sampah daun bambu kering yang bertumpuk di desanya. Sang anak memang belum berhasil dengan percobaannya. Tapi yang penting tentu bukan sekadar hasilnya saja. Proses belajar dan kepedulian anak itu justru layak untuk dibanggakan. Betul, pendidikan di Desa Kalibening bertujuan untuk membentuk karakter mulia, membangun kepedulian dan kemandirian, serta mendidik anak bisa menyelesaikan masalah dalam hidupnya. Hakikat dasar pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Di sana UN bukanlah maop, sesuatu yang dianggap menakutkan. Karena dianggap sebagai salah satu yang ikut menentukan dicopotnya berbagai jabatan bila hasil UN tidak sesuai standar. Momok ini pula yang menyebabkan ada siswa, orang tua, bahkan sekolah, bersedia melakukan berbagai bentuk kecurangan demi nilai kelulusan.

Di SMP QT, UN adalah pilihan merdeka. Bagi anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan ke SMA negeri milik pemerintah, silahkan mengikuti UN. Bagi anak yang ingin melanjutkan pendidikan ke SMA QT, UN bukan syarat wajib untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA. Bahkan mereka boleh memilih, akan ikut UN tahun ini atau tahun depan, atau tahun depannya lagi. Tak ada guru yang tertekan karena mandat atasan tentang nilai siswa dan persentase kelulusan, tak ada orang tua yang ketakutan kelak nilai buruk dapat menyebabkan anaknya tak bisa melanjutkan pendidikan. Andai saja anak-anak di Aceh dan Nusantara punya kemerdekaan yang sama. Mereka tentu tak perlu cemas belajar, bila ingin mengikuti UN dengan jujur. Atau tak perlu sibuk bangun dini hari untuk berburu kunci jawaban!

Disambut gembira
Akhir tahun lalu, sempat diberitakan bahwa Presiden Jokowi akan mengeluarkan moratorium tentang pemberhentian pelaksanaan UN. Kabar yang disambut gembira oleh orang tua, pihak sekolah dan berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan. Bahkan Ketua MPD Aceh sudah menyatakan MPD Aceh siap memberi masukan bagi Pemerintah Aceh, dalam penentuan kebijakan yang berkaitan dengan ditetapkannya bentuk evaluasi lain yang sesuai, untuk menilai kemampuan anak dan memetakan kondisi pendidikan di Aceh. Dana sekitar Rp 500 miliar per tahun untuk penyelenggaraan UN tentu dapat dialihkan ke berbagai program peningkatan kualitas pendidikan yang lain. Terlebih UN hanya satu aspek saja, dari delapan standar pendidikan nasional yang harus kita capai (Serambi, November 2016).

Niat Presiden Jokowi itu sejalan dengan janji kampanye beliau untuk menghapus UN. Secara hukum pun, sebenarnya pemerintah memang harus serius memikirkan tentang penghapusan UN. Menyangkut hal ini, sudah ada putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan 58 warga negara. Bahkan pada 2009, keputusan PN ini sudah dikuatkan pula oleh keputusan Mahkamah Agung, dengan ditolaknya kasasi yang diajukan pemerintah (Ellin Driana, 2017). Sungguh disayangkan, niat baik itu ternyata hanya angin surga. UN tetap menjadi maop. Karena akhirnya, Presiden Jokowi urung melaksanakan moratorium UN. Pemerintah memutuskan untuk tetap melaksanakan UN tahun ini.

Berbagai seminar, dengar pendapat dan penelitian sudah banyak dilaksanakan untuk melihat efektivitas dan dampak dari pelaksanaan kebijakan pemerintah yang satu ini. Betul, kita memerlukan suatu bentuk evaluasi akhir untuk melihat perkembangan anak didik, menilai kualitas dan memetakan kondisi terkini penyelenggaraan pendidikan di negeri ini. Tapi berdasarkan berbagai penelitian, jelas UN bukanlah model yang tepat untuk mewujudkan keinginan itu.

Sejak pelaksanaannya pada 2002, UN menuai banyak protes dan keresahan. Menurut Ellin Driana (2017), berbagai hasil penelitian telah menunjukkan berbagai dampak buruk pelaksanaan UN. Yang pertama, pelaksanaan UN mempertajam “kesenjangan prestasi akademis berdasarkan status sosial ekonomi keluarga”. Anak dari keluarga berada, yang mampu membayar mahal biaya bimbingan belajar khusus untuk program UN, tentunya memiliki peluang yang lebih besar untuk meraih nilai tinggi.

Sementara siswa dari keluarga yang kurang/tidak mampu, apalagi bila mereka termasuk dalam golongan minoritas, hal ini tentu akan meningkatkan resiko hilangnya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Terlebih ketika tahun-tahun pertama pelaksanaannya, UN sukses menjadi maop bagi banyak siswa yang duduk di kelas 12 SMA, kelas 9 SMP dan kelas 6 SD, karena dijadikan satu-satunya penentu kelulusan siswa. Pemerintah seakan tidak menghargai proses belajar yang sudah bertahun dijalani oleh anak didik. Alhamdulillah, ketika Anies Baswedan menjabat sebagai Mendikbud, kebijakan ini dihapus. UN tak lagi menjadi penentu kelulusan siswa (A. Ilyas Ismail, 2015).

Selanjutnya, pelaksanaan UN juga menyebabkan “penyempitan kurikulum, yaitu terfokusnya pembelajaran pada mata pelajaran yang diujikan saja.” Tak cukup kita hanya “sesat pikir” dengan begitu mengagungkan bahwa anak cerdas adalah anak yang memiliki kemampuan inteligensia (IQ) dan prestasi akademik yang tinggi. Hal ini masih diperparah dengan kastanisasi bidang pelajaran, bahwa yang diujikan dalam UN saja yang dianggap perlu mendapat perhatian dalam sistem pembelajaran. Maka jadilah anak-anak kita dipacu untuk sukses menjawab soal UN.

Mengubah tujuan
Secara perlahan, kesalahan ini mengubah tujuan pendidikan, tak lagi menjadikannya sebagai sarana pembinaan karakter dan pengembangan kemampuan anak sesuai dengan fitrahnya. Sekolah berubah menjadi sebuah bimbingan belajar, yang mengutamakan pengajaran dan teknik cepat mengerjakan soal. Asal nilai rata-rata UN sekolah tersebut bagus, yang lain seakan menjadi tidak penting. Terpasunglah pengembangan kreativitas dan berbagai dimensi kecerdasan lainnya. Kegiatan Pramuka, misalnya, menjadi tidak penting karena tidak berhubungan langsung dengan UN. Jadilah anak-anak kita demikian fokus pada kemampuan mengerjakan soal-soal UN. Kita abai mengasah kemampuan mereka yang lain, yang justru menjadi kebutuhan vital bagi mereka untuk sukses dalam menjawab begitu banyak persoalan hidup secara jujur dan bermartabat.

Akhirnya, pergeseran tujuan dan pemenuhan satu saja standar pendidikan ini juga memiliki dampak pada siswa secara psikologis. Mereka merasa menghadapi tekanan yang sedemikian berat. Tak jarang kita mendengar berbagai kasus tak masuk akal, yang dilakukan siswa menjelang atau setelah UN berlalu. Muara dari berbagai dampak buruk ini adalah jalan pintas yang berujung pada berbagai bentuk kecurangan yang terstruktur, sistematis dan terstruktur.

Selain dampak-dampak tersebut di atas, efektivitas UN sendiri diragukan banyak pihak. Belasan tahun pelaksanaan, UN perlahan mempengaruhi sistem dan arah pendidikan Nasional, yang dampaknya jelas terlihat pada wajah pendidikan Nasional secara keseluruhan. Peningkatan kualitas pendidikan yang tadinya diharapkan akan wujud dengan pelaksanaan UN, ternyata belum terbukti. Hasil berbagai survei internasional seperti PISA (Program International Student Assessment) untuk bidang Matematika, sains, dan membaca yang diikuti oleh Indonesia dan berbagai negara di dunia, dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa hasil tes anak-anak di Indonesia belum memperlihatkan hasil sesuai dengan yang kita harapkan.

Bahkan, Ellin Driana (2012) mengulas hasil-hasil survei ini yang dimuat oleh sebuah media nasional, sebagai “Gawat Darurat Pendidikan” di Tanah Air, karena hasilnya yang memprihatinkan. Secara umum, hasil tes menunjukkan bahwa tingkat kemampuan anak-anak kita masih berada pada tingkat penalaran yang rendah (low order thinking skill). Jika sudah belasan tahun dilaksanakan dan tidak menunjukkan hasil yang sesuai, utama bila mengingat besarnya biaya yang dikeluarkan dan dampak buruk yang diakibatkan, layakkah pemerintah tetap mempertahankan pelaksanaan UN? Sayangnya, sampai tahun ini pemerintah masih merasa demikian.

Bila demikian adanya, bagaimana dengan pelaksanaan UN di Aceh? Adakah ruang untuk diskresi dengan status keistimewaan Aceh melalui UUPA? Melalui kebijakan baru yang menyerahkan penyelanggaraan pendidikan sampai tingkat SMA pada pemerintah provinsi di daerah? Atau Pemerintah Aceh, sebagaimana pemerintah pusat, juga berpandangan bahwa UN adalah ujian standar mutlak yang dibutuhkan untuk mengevaluasi kualitas pendidikan Aceh? Untuk menjawab pertanyaan ini, jelas tak bisa hanya mengandalkan hasil penelitian dari daerah lain. Perlu evaluasi menyeluruh tentang kelayakan dan manfaat UN untuk anak-anak dan pendidikan Aceh. Dengan keistimewaan Aceh dan status otonominya, sudah saatnya hal ini dilakukan dengan serius, sehingga tak ada lagi maop bernama UN di nanggroe ini.

* Dian Rubianty, SE, Ak, MPA., Fulbright Scholar, staf pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh. Email: [email protected] (uri/ilviana/ebriyani/SF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id