DKPP Berhentikan Komisioner Panwaslih Aceh | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

DKPP Berhentikan Komisioner Panwaslih Aceh

  • Reporter:
  • Senin, April 10, 2017
DKPP Berhentikan Komisioner Panwaslih Aceh
Foto DKPP Berhentikan Komisioner Panwaslih Aceh

BANDA ACEH – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan Irfansyah, salah seorang Komisioner Panitia Pengawasan Pemilihan (Panwaslih) Aceh. Irfansyah diberhentikan secara tetap lantaran terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno lima anggota DKPP pada Jumat 24 Maret lalu. Sedangkan keputusan itu dibacakan dalam sidang kode etik terbuka pada Kamis (6/4) lalu, oleh oleh Ketua DKPP, Prof Dr Jimly Asshiddiqie SH, bersama anggota Prof Dr Anna Erliyana SH MH, Dr Valina Singkat Subekti MSi, Saut Hamonangan Sirait MTh, dan Ida Buhiati SH MH.

Putusan tersebut tertulis dalam salinan putusan DKPP dengan nomor 17/DKPP-PKE-VI/2017. Serambi sendiri memperoleh salinan putusan itu kemarin, dan turut dibenarkan oleh salah seorang anggota Humas DKPP RI saat dikonfirmasi Serambi melalui pesan WhatsApp.

Putusan yang ditandatangani oleh Prof Dr Jimly Asshiddiqie SH dan anggota DKPP lainnya itu juga bisa diperoleh pada laman DKPP melalui situs www.dkpp.go.id.

Irfansyah diadukan oleh Ketua Bawaslu RI, Muhammad, bersama empat anggota, yakni Nasrullah, Endang Wihdatiningtyas, Nelson Simajuntak, dan Daniel Zuchron. Para pengadu mengadukan Irfansyah (teradu) dengan pengaduan bernomor 9/V-P/L-DKPP/2017 tertanggal 16 Januari 2017.

“Kita telah membaca, mempelajari, dan memeriksa para pengadu. Juga mendengar jawaban teradu, keterangan pihak terkait, dan memeriksa semua barang bukti yang diajukan,” kata Jimly Asshiddiqie sebagaimana dilansir dalam salinan putusan itu.

Ada beberapa pokok aduan pengadu terhadap teradu. Pertama, teradu dianggap telah menandatangani beberapa surat keluar Panwaslih Aceh yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur dan administrasi. Salah satunya, terkait surat Panwaslih Aceh yang ditujukan kepada Ketua KIP Aceh pada tanggal 5 Agustus 2016 perihal data proses tahapan pencalonan yang ditandatangai teradu. “Teradu mengakui telah menandatangani surat tersebut tanpa adanya nota dinas dari Ketua,” kata Jimly.

Selanjutnya, teradu diadukan karena tidak melaksanakan tugas dengan komitmen tinggi dan melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur. Beberapa hal di antaranya, teradu tidak menghadiri undangan pelantikan dan bimtek Panwascam di Kabupaten Bireun sesuai dengan surat tugas yang telah dikeluarkan.

“Teradu juga tidak hadir pada pelantikan dan bimtek Panwaslih Gayo Lues tanpa pemberitahuan. Sering melalaikan tugas dan fungsi pengawasan berdasarkan data pengawasan tahapan pencalonan, verifikasi, dan penetapan pasangan calon,” kata Jimly.

Selain itu, teradu dinilai jarang menghadiri rapat pleno dan menandatangani berita acara hasil pleno. Pengadu selaku pihak Bawaslu RI juga telah melakukan pembinaan sebanyak tiga kali kepada Panwaslih Aceh terkait masalah teradu. “Tetapi (teradu) tetap belum ada perubahan,” sebut Jimly.

Berdasarkan uraian kesalahan itu, para pengadu memohon DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan bahwa teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap.

“Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik, mengabulkan permohonan para pengadu untuk seluruhnya. Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada teradu atas nama Irfansyah selaku Anggota Panwaslih Aceh, terhitung sejak dibacakannya putusan ini,” demikian Ketua DKPP RI, Prof Dr Jimly Asshiddiqie SH.

Semenatara itu, Dosen Jurusan Politik FISIP Unsyiah yang juga Peneliti Jaringan Survei Inisiatif (JSI), Aryos Nivada menilai, pemberhentian salah satu anggota Panwaslih Aceh oleh DKPP merupakan bukti bahwa terjadi masalah serius terhadap fungsi kordinasi dan komunikasi internal Panwaslih Aceh.

“Selama ini kinerja Panwaslih Aceh tidak maksimal, dan saat ini perlahan mulai terkuat, salah satunya setelah adanya putusan DKPP itu,” kata Aryos melalui siaran pers kepada Serambi, kemarin.

Ia mengatakan, publik bisa melihat secara jelas bahwa terjadi masalah serius perihal manajemen kordinasi dan komunikasi di internal Panwaslih Aceh selama ini. Misalnya, terkait mekanisme pengambilan keputusan atau pleno di Panwaslih Aceh yang kerap kali tidak kuorum. “Selain itu, sesama anggota Panwaslih pun kerap melakukan tindakan sendiri dan saling berseberangan,” katanya.

Ke depan, Aryos menyarankan agar adanya keterlibatan Bawaslu Pusat dalam setiap rekrutmen anggota Panwaslih, meskipun domain seleksi Panwaslih ranah parlemen lokal sebagaimana diatur dalam UUPA. “Pihak DPRA/DPRK selayaknya meminta pendapat dan masukan dari Bawaslu Pusat terhadap rekam jejak dan kualitas dari calon anggota Panwaslih,” demikian Aryos Nivada.(dan) (uri/hon//JK)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id