Menyoal Putusan MK | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Menyoal Putusan MK

Menyoal Putusan MK
Foto Menyoal Putusan MK

Oleh Iskandar Usman Al-Farlaky

SECARA yuridis-normatif Undang-undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) menjadi titik landas bagi kehidupan rakyat Aceh, sekaligus menjadi benang pembeda dengan kehidupan rakyat di daerah lainnya. Mencermati proses persidangan sengketa Pilkada Aceh 2017 di Mahkamah Konstitusi (MK), yang menghasilkan putusan MK Nomor 31/PHP.GUB-XV/2017 tanggal 4 April 2017, MK dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perselisihan hasil Pilkada Aceh 2017 menggunakan Pasal 158 ayat (1) huruf b UU No.10 Tahun 2016 atau dikenal dengan pasal ambang batas selisih suara untuk dapat mengajukan gugatan perkara PHP Kada ke MK.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka MK memutuskan Pemohon dalam sengketa hasil Pilkada Aceh tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, sehingga gugatan tidak dapat diterima. Dalam bahasa lain eksepsi termohon berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon diterima, maka pokok perkara tidak diperiksa lagi. Sementara UUPA dan Qanun Pilkada Aceh tidak mengenal ambang-batas selisih suara. MK justru tidak menoleh ke UUPA dan Qanun Pilkada Aceh dengan argumen UU Nomor 11 Tahun 2006 dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 bukanlah hubungan lex specialis dengan lex generalis.

Sehingga apabila dikaitkan dengan perkara a quo, maka pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di Provinsi Aceh menurut penilaian MK meskipun Provinsi Aceh memiliki kekhususan, namun kekhususan tersebut tidak berkenaan dengan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. MK dalam pertimbangan hukumnya dengan menyandarkan diri pada Putusan MK Nomor 35/PUU-VIII/2010 juga menyatakan Pemilihan Kepala Daerah tidak termasuk dalam keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagaimana ditentukan dalam UU No.44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Sangat disayangkan
Dalam kedudukan ini, menurut hemat penulis yang juga mengikuti dengan seksama putusan yang dibacakan hakim, meski putusan MK bersifat final dan mengikat. Namun sangat disayangkan, jika argumentasi hakim menyebutkan, tidak ada korelasi UUPA dengan Pilkada. Ungkapan ini sama halnya seperti tsunami besar terhadap eksistensi UUPA. Dalam konteks mendudukkan perkara bukan pada sisi kalah atau menang di gugatan PHP Kada, akan tetapi menghargai UUPA sebagai sebuah produk hukum yang diciptakan oleh Pemerintah Indonesia itu sendiri.

Kita tidak tahu, apakah hakim MK membaca detail UUPA dengan turunan qanunnya atau tidak, sehingga menyimpulkan demikian. Pertanyaan kemudian adalah bagaimana dengan syarat baca Alquran bagi calon kepala daerah; apakah itu bukan diatur dalam UUPA, bukan korelasi dengan pilkada? Kemudian terkait dukungan bagi pasangan calon yang maju sebagai kepala daerah juga pakai pasal 91 UUPA (kursi DPRA dan DPRK). Begitu juga dengan kuota caleg 120% yang juga berlaku di Aceh.

Palu memang sudah diketuk, putusan dengan mengaburkan regulasi khusus ini akan mengancam kewenangan khusus lainnya yang sampai saat ini belum ditepati oleh pusat. Jangan-jangan saat kewenangan menetapkan suku bunga sendiri oleh Aceh reaksi Jakarta akan beralasan harus ada izin Menteri Keuangan terlebih dulu. Begitu juga halnya dengan kerja sama ekonomi dengan luar negeri, maka akan mendapat pertentangan dari pusat juga. Jika sudah demikian, untuk apa MoU dan UUPA yang lahir akibat konsensus politik dengan Aceh. Semua sudah dikebirikan, hanya tinggal di atas kertas.

Premis MK ini bertolak belakang dengan norma dasar Pasal 18 B UUD 1945 berbunyi, “Negara mengakui dan menghormati daerah yang bersifat khusus dan istimewa yang diatur dengan undang-undang” Konstitusi (UUD 1945) tidak menentukan bagaimana substansi/materi dari daerah yang diberi status khusus atau istimewa. UUD 1945 mendelegasikan substansi/materi status khusus atau istimewa tersebut menjadi substansi UU.

Aceh diberi status khusus (Otsus) melalui UUPA, yang mengatur tentang suksesi Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Pada Pasal 66 ayat (1) UUPA ditentukan tahapan dan jadwal Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota ditetapkan oleh KIP, Pasal 66 ayat (6) menjelaskan tata cara pelaksanaan tahapan pemilihan diatur oleh KIP dengan berpedoman pada qanun. Berikut Pasal 73 UUPA menegaskan penyelenggaraan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota diatur lebih lanjut dengan qanun dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Makin jelas bahwa UUPA dan Qanun adalah paket regulasi Pilkada Aceh sebagai positif recht memiliki daya ikat imperative sejauh belum di-review oleh pengadilan atau lembaga legislatif mengamandemenkannya. Provinsi Aceh dilekatkan berstatus istimewa dikukukan lewat UU No.44 Tahun 1999 memiliki beberapa keistimewaan diantaranya: a) penyelenggaraan kehidupan agama, b) penyelenggaraan kehidupan adat, c) penyelenggaraan pendidikan dan d) peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

Tidak boleh terpisah
Kekhususan dan keistimewaan tidak boleh dibaca terpisah, sebab tidak mungkin keistimewaan Aceh dapat diimplementasikan tanpa ada wadah kekuasaan dan kewenangan yang disediakan oleh UUPA. Refleksi sejarah menyodorkan fakta keistimewaan Aceh yang diberikan melalui Missi Hardi tidak pernah dapat diwujudkan dalam kerangka pemerintahan daerah berwatak state-centric. Menjadi ambivalen tatkala MK menyatakan Pilkada Aceh tidak bersentuhan dengan kekhususan dan keistimewaan Aceh. Uji mampu baca Alquran merupakan salah satu variabel keistimewaan bidang adat dan agama (bagi masyarakat Aceh Adat dan agama tidak dapat dipisahkan). Pilkada Aceh di bawah naungan UUPA dan Qanun mewajibkan peserta Pilkada mampu membaca Alquran.

MK seharusnya menghormati Pasal 18B UUD 1945, artinya menangani perselisihan hasil Pilkada harus merujuk kepada UUPA dan Qanun Pilkada Aceh, MK tidak menggunakan standar yang sama dengan daerah otonom lainnya yang tidak bersifat khusus atau istimewa. Konstitusi (UUD 1945) wujud konkrit dari negara kalau ditilik lebih serius sebenarnya mengandung dua prinsip dasar. Pertama the principle equal liberty (kesetaraan/kesamaan) dituang dalam pasal pasal HAM negara harus memperlakukan sama semua warga negara di manapun dia berada. Kedua principle of different (prinsip perbedaan) dituangkan dalam Pasal 18B UUD 1945.

Bertautan dengan itu, maka otonomi khusus yang diperoleh Aceh melalui UUPA tidaklah taking for granted, melainkan berdarah-darah dalam proses persalinannya. UUPA kristalisasi dari MoU Helsinki adalah marwah dan kebanggaan rakyat Aceh wajib dipertahakankan dan dilaksanakan tetap dijadikan core bagi kehidupan dan berpemerintahan dalam wilayah provinsi Aceh. Semoga!

* Iskandar Usman Al-Farlaky, SHI., alumnus mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, kini Mahasiswa Program Magister Universitas Iskandar Muda, dan Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPR Aceh. Email: [email protected] (uri/itri/elmeizar/FD)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id