BEM Akkes Protes Pemkab | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

BEM Akkes Protes Pemkab

BEM Akkes Protes Pemkab
Foto BEM Akkes Protes Pemkab

* Terkait Pengalihan Kampus Menjadi UPTD Dinas Kesehatan

LHOKSUKON – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Akademi Kesehatan (Akkes) Aceh Utara memprotes kebijakan pemkab setempat yang menuutp kampus tersebut dan mengalikannya menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kesehatan.

“Kebijakan menutup kampus ini tidak sejalan dengan visi misi Bupati/Wakil Bupati Aceh Utara dalam memberantas deuk (kelaparan), doe (kebodohan), dan dak (penyakit/sakit). Harusnya pemkab memajukan pendidikan bukan malah menutup kampus,” kata Ketua BEM Akkes Aceh Utara, Said Muhammad, dalam rilis kepada Serambi, Sabtu (8/4).

Menurut Said, pemerintah tidak akan mampu mewujudkan atau memajukan pendidikan, bila instansi pendidikan penghasil sumber daya manusia (SDM) yang sudah ada malah ditutup. “Akkes salah satu kampus keperawatan dan kebidanan dengan SPP termurah di seluruh Indonesia, sehingga terjangkau bagi mahasiswa menengah ke bawah,” kata Said.

Akkes juga kampus favorit karena unggul dalam fasilitas dan tenaga pengajar. Kampus ini juga sudah melahirkan banyak lulusan yang bekerja di dalam dan luar negeri. “Profesi perawat dan bidan tidak sepenuhnya bergantung pada lapangan kerja pemerintah, mereka dapat membuka praktik mandiri dan bahkan juga mampu menyerap tenaga kerja,” katanya.

Dalam waktu dekat, BEM Akkes akan melaporkan persoalan itu ke DPRK Aceh Utara, agar Pemkab tak salah dalam mengambil keputusan. “Jika pemkab menginginkan pelayanan kesehatan yang terbaik, dengan rumah sakit paripurna, jumlah tenaga kesehatan khususnya perawat yang sudah ada sangatlah kurang,” katanya.

Seperti diberitakan, Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Aceh Utara, Abdul Aziz mengatakan, kebijakan itu diambil untuk menjawab empat pilihan yang diberikan Mendagri terkait pengelolaan pendidikan tinggi. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, pengelolaan pendidikan tinggi merupakan wewenang pemerintah pusat, bukan daerah.

Mendagri memberi empat pilihan bagi pemkab/pemko dan provinsi yang mengelola kampus-kampus kesehatan, yaitu mengubah kampus menjadi UPTD dinas kesehatan, bergabung ke Kementerian Kesehatan RI, bergabung ke Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (ke Politeknik Negeri Lhokseumawe atau Unimal), dan menutup kampus.

Menurut Sekda, keputusan itu diambil karena tenaga kesehatan di Aceh Utara sudah cukup, bahkan lebih. Selain itu, di Aceh Utara sudah ada fakultas kedokteran di Unimal. Sementara di lokasi Kampus Akkes nanti dibentukbadan diklat regional untuk melatih tenaga kesehatan Aceh Utara, dan bisa juga dimanfaatkan daerah-daerah lain.

Rektor Unimal Prof Apridar menyayangkan jika lembaga pendidikan tinggi terpaksa ditutup. Padahal, misi mendirikan lembaga pendidikan tinggi adalah mencerdaskan anak bangsa dan mendekatkan akses pendidikan tinggi kepada masyarakat Aceh Utara.

“Jika diberikan ke Unimal, kami tentu sangat siap menerimanya. Hanya melengkapi mekanisme peralihan saja antara Pemkab, Kemenkes, Kemenristek seterusnya ke Unimal,” kata Prof Apridar.

Beberapa waktu lalu, kata Apridar, ia sudah menyampaikan kesiapan itu pada Plt Sekda Aceh Utara. “Secara lisan saya sudah sampaikan bahwa kami siap menerima. Unimal sudah punya fakultas kedokteran (di dalamnya ada pendidikan dokter dan psikologi). Jika (Akkes) diserahkan ke Unimal, kami bisa kembangkan keperawatan,” ujar Rektor.(jaf) (uri/sih/ebrinaldy/AF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id