Anggota Dewan Pijay Protes Bupati | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Anggota Dewan Pijay Protes Bupati

Anggota Dewan Pijay Protes Bupati
Foto Anggota Dewan Pijay Protes Bupati

* Terkait Anggota KPA/PA Kerjakan Proyek Rumah Duafa

MEUREUDU – Anggota Dewan Pidie Jaya (Pijay), Hasan Basri ST MT, Sabtu (8/4) mengkritik keras kebijakan Bupati Pijay, Aiyub Abbas yang memberikan sejumlah proyek pembangunan rumah duafa kepada anggota KPA/PA di wilayah itu. Padahal seharusnya pengerjaan rumah duafa itu diserahkan kepada pihak gampong, untuk menjamin program rumah duafa ini tidak menjadi proyek pejabat dan kroni-kroninya.

Menurut politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini, bantuan rumah duafa itu bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus) tahun 2017 dengan jumlah anggaran Rp 49.950.000.000 untuk 1.110 unit rumah.

“Saya bersama anggota dewan lainnya sangat menyesalkan kebijakan Bupati yang menjatahkan pengerjaan rumah duafa pada setiap gampong, kepada Sagoe GAM/KPA atau kalangan Partai Aceh (PA),” kata Hasan Basri, kemarin.

Pemberian jatah ‘preman’ ini jelas-jelas sebagai bentuk kolusi yang dilakukan pejabat daerah, dan melanggar aturan. Karena seharusnya, pengerjaan rumah duafa ini dikendalikan oleh keuchik masing-masing dengan melibatkan aparatur gampong yang sangat mengetahui persis sasaran peruntukkan rumah duafa itu.

Data diperoleh Serambi, rumah duafa yang akan dibangun yakni 1.110 unit atau 5 unit untuk 222 gampong. Untuk biaya pembangunannya, setiap rumah dialokasikan dana Rp 45 juta. Sehingga, untuk 1.110 unit akan menghabiskan anggaran Rp 49.930.000.000. “Kami memprotes kebijakan Bupati Aiyub Abbas yang memberikan proyek rumah duafa ini kepada Sagoe GAM/KPA,” tegasnya.

Bupati Pijay, H Aiyub Abbas yang ditanyai Serambi, Sabtu (8/4) membantah pihaknya memberi jatah ‘preman’ kepada Sagoe GAM/KPA/PA di wilayah itu, untuk mengerjakan proyek rumah duafa, seperti yang dituding anggota dewan Pidie, Hasan Basri.

Ia meminta tudingan ini dibuktikan dengan menunjukan surat atau bukti-bukti fisik yang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga tidak menimbulkan polemik di masyarakat.

“Saya minta mereka (dewan) menunjukkan surat penunjukan, atau bukti otentik lainnya yang mendukung tudingan mereka. Jangan asal ngomong,” tantangnya.(c43) (uri/aradhia/ayanti/FD)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id