DPRA Minta Mendagri Keluarkan Surat | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

DPRA Minta Mendagri Keluarkan Surat

DPRA Minta Mendagri Keluarkan Surat
Foto DPRA Minta Mendagri Keluarkan Surat

* Terkait Keabsahan Pejabat Baru

BANDA ACEH – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) telah mengeluarkan keputusan terkait kebijakan Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah yang melantik dan memberhentikan eselon II pada 10 Maret lalu. Sikap DPRA ini diputuskan dalam sidang paripurna khusus di Gedung DPRA, Banda Aceh, Jumat (7/4) malam.

Pada intinya, DPRA meminta Mendagri mengeluarkan surat resmi, sah atau tidaknya pejabat baru. “Meminta Pemerintah Pusat untuk segera mengeluarkan surat keputusan yang pada intinya menjelaskan secara rinci terkait pelantikan kemarin, sah atau tidak. Kalau sah katakan sah kalau tidak katakan tidak, jangan berlarut-larut seperti ini,” kata Ketua DPRA, Tgk Muharuddin kepada wartawan seusai rapat, tadi malam.

Ia mengatakan, keputusan itu diambil agar tidak terjadi persoalan di kemudian hari. Sebab, kebijakan Gubernur Aceh melantik eselon II ketika berstatus sebagai petahana melanggar aturan yang berlaku. “Kita meminta kepada Pemerintah pusat agar tidak terjadi dualisme dalam Pemerintahan Aceh. Kalau seperti ini jadi serba salah. Kami ingin menyelamatkan semua sehingga tidak terjadi polemik di kemudian hari,” ujarnya.

Terkait adanya pernyataan Mendagri yang menyatakan pelantikan eselon II sah, Muharuddin mengatakan bahwa dalam sistem bernegara tidak bisa hanya sekedar mengucapkan, tanpa ada bukti tertulis. “Kita hari ini belum menerima surat dari Mendagri. Yang baru kita terima baru surat dari Dirjen Otda. Yang paling penting sekarang surat Mendagri, agar dinas yang dilantik bisa fokus pada tugasnya dan DPR juga bisa melakukan pengawasan sebagai mitra kerja,” ulasnya.

Molor
Sidang paripurna khusus malam tadi sempat molor, sejatinya dimulai pukul 20.30 WIB, tapi terlaksana pukul 23.15 WIB. Molornya sidang tersebut karena ada perubahan agenda, dari agenda hak menyampaikan pendapat berubah menjadi penyampaian keputusan DPRA terkait kebijakan Gubernur Aceh. Perubahan agenda yang diputuskan rapat Banmus, sebelum digelarnya rapat paripurna, ini diambil dengan mempertimbangkan beberapa hal.

Meski molor, namun sidang yang diikuti oleh 58 anggota DPRA, tetap dilanjutkan. Keputusan anggota DPRA ini dibacakan oleh Sekwan, A Hamid Zein dan disetujui oleh semua anggota DPRA yang hadir dalam rapat tadi malam.(mas) (uri/evo/stuti/RA)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id