Merasa tak Dipeduli, Guru Lanjutkan Mogok | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Merasa tak Dipeduli, Guru Lanjutkan Mogok

Merasa tak Dipeduli, Guru Lanjutkan Mogok
Foto Merasa tak Dipeduli, Guru Lanjutkan Mogok

* Bupati Seharusnya Peduli

SINGKIL – Hingga Jumat kemarin, sudah tiga hari guru di Kecamatan Pulau Banyak dan Pulau Banyak Barat, Aceh Singkil, mogok mengajar. Hanya dewan guru di Kecamatan Kuala Baru yang mengakhiri mogok, lalu kembali mengajar setelah sehari sebelumnya ditemui Wakil Bapati (Wabup) Aceh Singkil, Dulmusrid dan diminta untuk kembali mengajar.

Sebaliknya, guru-guru di Kepulauan Banyak, sejak Rabu (5/4) masih terus meninggalkan kewajibannya mengajar lantaran merasa tidak dipedulikan. Akibatnya, sekolah di sana tetap tutup, tak ada aktivitas belajar-mengajar. Sejauh ini belum ada pejabat dari kabupaten yang datang menemui untuk mendengarkan aspirasi mereka.

Kekecewaan “pahlawan tanpa tanda jasa” itu malah kian membuncah saat mendengar pejabat tertinggi di Dinas Pendidikan (Disdik) Aceh datang ke Aceh Singkil. Tapi tidak menemui guru yang sedang mogok mengajar, sehingga mereka tak bisa langsung menyuarakan keluh kesahnya. “Itulah yang kita kecewa, Kepala Dinas Pendidikan Aceh tidak menemui para guru (yang mogok mengajar). Terkesan ia tak peduli pada masalah yang dihadapi guru, padahal beliau kemarin berada di Singkil,” kata Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Aceh Singkil, M Najur kepada Serambi, Jumat (7/4) siang.

M Najur mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan segera merespons tuntutan para guru di Aceh Singkil yang mengabdi di daerah terpencil, terluar, dan tertinggal (3T).

Bila dibiarkan berlarut-larut, menurutnya, maka akan merugikan siswa, apalagi pekan depan sebagian siswa harus ikut ujian nasional (UN). “Saya sedang membujuk guru agar tidak memboikot UN,” ujar Najur.

Mulai direspons
Ia tambahkan, eksekutif dan legislatif di Kabupaten Aceh Singkil mulai merespons tuntutan guru yang mogok dengan menjadwalkan rapat dengar pendapat (RDP), Senin (10/4) mendatang. “Keinginan saya tunggu saja dulu apa yang dihasilkan dari RDP itu. Saya yakin, akan ada solusi,” tukasnya.

Sementara itu, aktivitas belajar-mengajar di Kecamatan Kuala Baru kembali berjalan normal. Guru yang sehari sebelumnya mogok mengajar kembali masuk kelas. Siswa pun, setelah libur sehari, kembali berbondong-bondong datang ke sekolah. “Sudah kembali mengajar. Kami menghargai permintaan Pak Wakil Bupati, namun jika tidak ada solusi tidak menutup kemungkinan aksi mogok ini kami lanjutkan,” kata Soehardi SPd, Kepala SD 1 Kuala Baru.

Menurut Soehardi, mogok mengajar itu dilatarbelakangi oleh kecemburuan sosial antarsesama guru. Soalnya di dalam satu sekolah ada guru yang mendapat tunjangan guru terpencil, tetapi ada juga yang tidak kebagian. “Di sekolah kami, seorang guru dapat, tapi yang lainnya tidak. Padahal semua mengajar di sekolah yang sama,” ungkapnya.

Jauh sebelum ada tunjangan guru terpencil, pihaknya sudah biasa mengajar walau dengan gaji kecil. Guru di daerah terpencil mulai dimanjakan dengan tunjangan mulai tahun 2009. Tapi seiring waktu, tunjangan itu ternyata tidak setiap tahun dapat. Setelah diprotes, barulah tunjangannya kembali diberikan.

Tahun 2016 hanya sebagian guru yang dapat tunjangan, sehingga memicu kecemburuan antarguru. Para guru di Kuala Baru, Pulau Banyak, dan Pulau Banyak Barat yang tak mendapat tunjangan guru daerah terpencil mendatangi Disdik Aceh Singkil, mengadukan nasibnya. Mereka berharap kembali dapat tunjangan tahun ini.

Sayangnya harapan itu sirna, ketika keluar informasi yang menentukan kriteria untuk mendapat tunjangan guru terpencil ditentukan oleh Kemendikbud berdasarkan data Kementerian Desa Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi. Guru yang mogok mengajar pun berharap menteri bersangkutan datang langsung, sehingga mengetahui tingkat kesulitan hidup yang mereka alami di daerah kepulauan.

Harus peduli
Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Drs Laisani mengatakan, ratusan guru yang mogok mengajar di Aceh Singkil itu adalah guru-guru SD dan SMP yang menjadi tanggung jawab Pemkab Aceh Singkil.

“Saat ini Disdik Aceh sedang melakukan identifikasi masalahnya, kenapa tunjangan guru terpencil yang mengajar di daerah terpencil belum dibayar sampai kini,” kata Laisani di Banda Aceh, Jumat (7/4).

Laisani menyatakan, besaran tunjangan guru terpencil itu setara dengan gaji pokok guru. Kalau gaji pokok guru Rp 2 juta/bulan, maka tunjangan guru terpencilnya Rp 2 juta juga per bulan.

Pembayaran tunjangan guru terpencil itu, kata Laisani, setahunnya ditetapkan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT). Guru-guru PNS yang mengajar di daerah terpencil berhak menerima tunjangan guru terpencil.

Setiap tahun, kata Laisani, ada evaluasi dari Kementerian PDT. Kecamatan dan desa yang tak lagi berstatus daerah terpencil, guru-guru SD dan SMP yang mengajar di daerah itu tidak lagi diberikan tunjangan guru daerah terpencil.

“Bupati harus peduli pada guru terpencil. Pengorbanan guru daerah terpencil sangatlah besar dibandingkan dengan tunjangan yang mereka terima,” ujarnya.

Wakil Ketua I DPRA, Drs Sulaiman Abda MSi mengatakan, kondisi yang dialami ratusan orang guru SD dan SMP yang mengajar di daerah terpencil di Aceh Singkil yang sudah empat bulan (Januari-April) belum juga menerima tunjangan guru terpencilnya dari pemerintah pusat, benar-benar sangat memprihatinkan.

Mengajar ke daerah terpencil itu, menurut Sulaiman Abda, butuh pengorbanan besar, tak hanya materiil, tapi juga perasaan. Jaraknya cukup jauh, medan dan transportasinya kurang baik. Ini harusnya menjadi perhatian khusus, bupati, DPRK, dan Disdik setempat, setiap awal tahun, apakah usulan tunjangan guru terpencilnya di daerahnya sudah diusul atau belum kepada Kementerian PDT.

Ketua Komisi V Bidang Pendidikan DPRA, Mohd Al Fatah menambahkan, jangan sudah empat bulan belum terima tunjangan, baru bupati, anggota DPRK dan Kadisdik setempat, sibuk membujuk para guru yang mogok mengajar. Aksi mogok guru memang tidak dibenarkan, tapi mungkin itu pilihan yang bisa mereka lakukan agar penguasa daerah memberikan perhatian khusus kepadanya.

“Kita harapkan masalah ini bisa segera dicarikan solusi yang tepat dan secepatnya oleh pemerintah setempat agar aksi mogok itu tidak membuat pelaksanaan UN SMP dan SD terganggu,” ujar Al Fatah. (de/her) (uri/aradhia/ayanti/FD)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id