16 SKPK Pemkab Tamiang tak Punya Kantor Permanen | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

16 SKPK Pemkab Tamiang tak Punya Kantor Permanen

16 SKPK Pemkab Tamiang tak Punya Kantor Permanen
Foto 16 SKPK Pemkab Tamiang tak Punya Kantor Permanen

KUALASIMPANG – Sejak dimekarkan menjadi kabupaten sendiri 15 tahun lalu, yang artinya sudah tiga periode jabatan bupati, para pegawai Pemkab Aceh Tamiang di 16 satuan kerja setingkat dinas/badan, bekerja melayani masyarakat di toko-toko yang disewa atau gedung yang dipinjam sementara. Pembangunan gedung selama ini baru terfokus untuk kantor Bupati dan DPRK saja.

Padahal, selain mendapat alokasi dan dari pemerintah pusat, pemasukan PAD kabupaten ini juga cukup melimpah, yang bersumber dari sektor perkebunan khususnya sawit, dan pajak daerah atas kendaraan dan barang. Mengingat kabupaten ini merupakan pintu masuk dan keluar Aceh, karena berbatasan langsung dengan provinsi tetangga, Sumatara Utara, melalui jalur lintas timur.

Beberapa instansi yang masih menumpang di antaranya, Satpol PP/WH yang menumpang di Gedung Kesenian, Dinas Syariat Islam bersama Dinas Pendidikan Dayah dan Sekretariat Baitul Mal juga menumpang di gedung Islamic Center.

Selanjutnya, Dinas Penanaman Modal dan P2TSP serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampong yang cukup banyak melayani masyarakat, menumpang di bekas Kantor Camat Karang Baru yang fasilitasnya sangat terbatas. Hal ini tentu saja membuat sejumlah pegawai di kedua instansi ini tidak bisa memberi layanan maksimal kepada masyarakat, sehingga mempengaruhi kualitas kinerja.

Sejumlah warga yang ditanyai Serambi terkait hal ini mengatakan, masyarakat yang harus berurusan di dua kantor pelayanan pemerintah ini, hanya bisa pasrah dengan rendahnya kualitas layanan, karena persoalan pembangunan sarana kantor ini jelas merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.

“Andai saja ada pemerintah kampong yang saat ini mendapat kucuran dana cukup besar, punya keinginan memperbaiki sarana untuk meningkatkan kualitas layanan publik, tetap saja tidak bisa dilakukan karena melanggar prinsip anggaran. Tidak mungkin pemerintah kampong yang membangun sarana untuk pemerintah kabupaten, meski hal ini sangat kami dibutuhkan,” kata seorang datok penghulu (kepala desa) saat mendatangi kantor BPM Aceh Tamiang, Kamis (6/4).

Instansi lain yang hingga kini terus berharap memilikli kantor permanen, yakni Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian yang masih menumpang bekerja di gedung pusat pelatihan yang saat bersamaan juga sering digunakan untuk hal lain.

Berikutnya Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan, bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, serta Sekretariat MPU, ketiganya terpaksa menggunakan anggaran daerah untuk menyewa toko bahkan rumah warga untuk dijadikan kantor.

Sedangkan Dinas Sosial serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, menumpang di gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang sedianya diperuntukkan bagi aktivitas dunia pendidikan. Sementara, Dinas Perhubungan yang kini berdiri sendiri (sesuai SOTK baru) untuk efektivitas birokrasi dan layanan masyarakat, malah masih menempel dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, yang kini sudah berbeda tupoksi.

Dinas Pertanahan yang merupakan instansi baru yang kinerjanya diharapkan membawa perubahan mendasar di bidang agraria yang menjadi masalah utama pembangunan kabupaten ini –karena keterbatasan lahan akibat sebagian besar lahan di daerah ini berupa HGU yang dikuasi korporasi– juga menumpang di Kantor Setdakab Aceh Tamiang dan sebagian pegawai terpecah karena harus berkantir di gedung Islamic Center.

Wakil Bupati Aceh Tamiang, Drs Iskandar Zulkarnain MAP yang diwawancara Serambi, Rabu (5/4), mengakui banyak SKPK di Aceh Tamiang yang belum memiliki kantor permanen dan kondisi ini sudah berlangsung selama 15 tahun, sejak kabupaten ini berpisah dari kabupaten induk, Aceh Timur.

Ia mengaku, selama memegang jabatan pimpinan daerah, pihaknya sudah berupaya membangun sarana gedung kantor yang representatif untuk setiap SKPK, apalagi yang berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Karena keterbatasan ruang/fasilitas layanan dan faktor kenyamanan pegawai serta masyarakat, sangat menentukan kinerja dan kepuasan masyarakat.

Ia mengaku hal ini pula yang membuat kepuasan masyarakat kepada Pemkab Aceh Tamiang cukup rendah, terutama dalam hal pelayanan publik. “Bukannya kami tidak berupaya mengalokasikan dana untuk membanguan kantor SKPK. Namun beberapa kali kami mengusulkan dana ke Pemerintah Provinsi Aceh, hingga kini belum dipenuhi,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, Pemkab Aceh Tamiang berharap, pembangunan sarana gedung pemerintahan ini turut dibiayai pemerintah provinsi, karena beberapa alasan yang jelas. Seperti sejumlah pendapatan pajak yang dihasilkan di Aceh Tamiang turut dinikmati pemerintah provinsi.

Selain itu, dana otonomi khusus juga dikelola pemerintah provinsi. Padahal setiap Pemkab/Pemko di Aceh memiliki hak untuk mengelola sendiri dana tersebut, sesuai kebutuhan di daerah. Bukan karena kedekatan emosional dengan pejabat di provinsi. “Sedangkan dana APBK, selama ini kami prioritaskan pada program-program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat Tamiang. Karena hal ini menjadi tanggung jawab kami untuk mengakomodirnya,” ungkap Iskandar.

Apalagi, masih banyak daerah di kabupaten ini yang terisolir akibat minimnya prasarana dan sarana umum, jauh dari kota karena berada di daerah pedalaman, yang pembangunannya juga membutuhkan dana tidak sedikit. Bahkan yang sangat miris, sebagian desa di kabupaten ini masih harus mengandalkan alat transportasi perahu yang tidak meiliki standar keselamatan, karena belum ada sarana jalan ke daerah tersebut yang pembangunannya membutuhkan biaya sangat besar.

Dengan persoalan pembangunan kemasyarakatan yang begitu banyak, pihaknya merasa kurang etis jika harus menggunakan seluruh dana APBK hanya untuk membangun kantor pemerintah. Hal ini tentu saja bisa memicu kemarahan rakyat.

Karena itu, ia meminta pemerintah Aceh memberi perhatian khusus yang dituangkan dalam komposisi anggaran APBA, untuk membantu pembangunan kantor SKPK di Aceh Tamiang secara permanen.

Mewakili masyarakat Tamiang umumnya, ia juga meminta Pemerintah Aceh lebih peduli pada pembangunan di wilayah pinggiran, apalagi Kabupaten Aceh Tamiang merupakan kawasan perbatasan yang selama ini menjalankan fungsi mempertahankan adat dan budaya Aceh dari pengaruh provinsi tetangga, menjaga struktur sosial-kemasyarakatan agar tidak mengalami dekadensi moral, serta kedaulatan wilayah Aceh. “Pemerintah Aceh kami harap tidak mengabaikan hal ini,” ujarnya.(md) (uri/sih/ebrinaldy/AF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id