Dewan: Stop Program Pengembangan Sawit | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Dewan: Stop Program Pengembangan Sawit

Dewan: Stop Program Pengembangan Sawit
Foto Dewan: Stop Program Pengembangan Sawit

* Respons atas Penolakan Petani Bandarbaru

MEUREUDU – Anggota DPRK Pidie Jaya, Bustami HS merespons sikap petani di Kecamatan Bandarbaru yang menolak program pengembangan tanaman kelapa sawit di Gampong Abah Lueng, di lahan seluas 200 hektare yang disiapkan Dishutbun Pijay tahun 2017 ini.

Ia pun mendesak agar Pemkab mendengar aspirasi petani, dan mengalihkan program pengembangan sawit senilai Rp 5 miliar ini ke pengembangan tanaman Kakao atau komoditi lain yang disarankan petani, karena sudah terbukti memberi hasil panen yang memuaskan.

Bustami juga mendukung sejumlah alasan petani terkait penolakan pengembangan sawit, yaitu fakta bahwa satanam sawit rawan disantap gajah, rawan kekeringan karena sifat tanaman sawit yang rakus air, serta alasan lainnya dari pihak Walhi yang juga menyarankan agar Pemkab tidak meneruskan program pengembangan sawit di Gampong Abah Lueng, Bandarbaru, karena melanggar prinsip tata ruang yang sudah disusun.

“Karena itu saya mendesak Pemkab Pidie khususnya Dishutbun agar mengalihkan program pengembangan lahan sawit di Abah Lueng, ke pengembangan tanaman selain sawit,” tegasnya kepada Serambi, Kamis (6/4).

Ia menambahkan ada tiga faktor suksesnya pengembangan tanaman sawit, yang malah tidak dimiliki tidak dimiliki kawasan pegunungan Abah Lueng. Tiga faktor yang harusnya menjadi pertimbangan itu adalah, lahan basah (gambut), memiliki curah hujan 2.500 mm, dan ketinggian atau topografi yang sesuai.

Menurut anggota dewan yang berasal dari Dapil Bandarbaru ini, karakter kawasan pegunungan yang hendak dijadikan lokasi program sawit ini tidak memiliki tiga unsur tersebut. Sehingga jika pengembangan sawit tetap dipaksakan, potensi kerugian akan sangat besar, dan petani pun dihadapkan pada kegagalan program yang malah disebabkan oleh pemerintahnya sendiri.

“Saya lebih paham bahwa masyaerakat di Bandarbaru dan sekitarnya selama ini hidup makmur dari sektor perkebunan Kakao yang telah berhasil. Sehingga Pijay mulai dikenal dengan produk cokelatnya. Karena itu, Dishutbun tidak perlu mencoba tanaman lain seperti sawit untuk dikembangkan di daerah ini,” sarannya.

Anggota DPRK Pijay, Bustami HS mengingatkan pejabat Dishutbun Pijay, bahwa program Pemkab yang sudah berjalan selama ini dan perlu didorong lagi, adalah program tanam padi 5 kali dalam dua tahun yang dicetuskan Bupati Aiyub Abbas dan Wabup H Said Mulyadi. “Program ini sangat positif dan perlu didorong agar berjalan sesuai rencana,” ungkapnya.

Kepada Kadishutbun Pijay, ia menegaskan, bahwa kunci sukses utama pertanian sawah adalah ketersediaan air secara stabil yang sangat dibutuhkan. Karena itu pengalihan fungsi hutan dan lahan (ilegal loging, penambangan di kawasan hutan dan pengembangan tanaman sawit) akan sangat berdampak ekosistem sungai sebagai pemasok air secara alami.

Sehingga hal ini harus menjadi kesadaran bersama jika daerah ini ingin warganya yang sebagian besar petani, bisa lepas dari kemiskinan. “Program pengembangan sawit di daerah yang ingin memajukan sektor pertanian sawah, merupakan tindakan konyol,” tukasnya.

Ia juga menyayangkan saran kadishutbun Pijay yang meminta petani menjalankan saja dulu program ini, dan berharap pemerintahan mendatang akan mampu menangani gangguan gajah di kawasan ini. Padahal hutan sekitar Abah Lueng ini sejak dulu memang kawasan lintasan gajah dan kini telah menjadi lokasi habitat hewan dilindungi itu. “Faktanya, hingga hari ini pemerintah tidak mampu mengatasi persoalan konflik gajah dengan warga yang membuka kebun di habitat Po Meurah,” ujarnya dengan nada pesimis.

Menurut pendapatnya, petani yang kini menjadi korban seperti di Keumala dan wilayah rawan konflik satwa-manusia, kini malah dibiarkan mencari cara sendiri mengatasi persoalan itu. Padahal pembukaan lahan di kawasan lintasan/habitat gajah, dulunya juga digagas oleh pemerintah itu sendiri.

“Karena itu, untuk mencegah berlarutnya konflik satwa dan manusia di masa depan, petani bersama pemerintah harus patuh pada konsep RTRW yang sudah disusun dengan sangat baik. Bahkan turut memberi ruang hidup bagi satwa (Po Meurah) yang di Aceh sangat dihormati sejak dulu. Seharusnya seorang pejabat pemerintah paham hal ini,” pungkasnya.

Menanggapi derasnya penolakan terhadap program pengembangan tanaman sawit oleh petani dan tokoh mukim, yang mulai sadar bahwa kerusakan lingkungan memberi dampak buruk dalam jangka panjang bagi mereka, menjadi perhatian serius Wakil Bupati Pijay, H Said Mulyadi.

Kepada Serambi, ia mengaku masukan dari parapihak (petani, imum mukim, keuchik, unsur LSM dan anggota dewan) ini akan menjadi pertimbangan pemerintah khususnya terhadap program pengembangan kebun sawit di wilayah ini.

Karena ia juga berharap, pembangunan Pijay ke depan lebih memperhatikan daya dukung lingkungan. Sehingga pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak berbuah bencana bagi warga. Terutama bencana ekologi seperti banjir, longsor, konflik satwa-manusia yang belakangan ini terus meningkat intensitasnya.

“Jika memang komoditi sawit tidak layak, maka program tersebut dapat dialihkan ke pengembangan komoditas lain seperti Kakao atau lainnya yang lebih sesuai dan diminati warga,” jelasnya. Apalagi, dalam menyusun rencana pembangunan, pemerintah saat ini juga sedang mempromosikan pola perencanaan partisipatif, yang artinya melibatkan masyarakat secara lebih intens dalam menyusun program pembangunan di daerahnya sendiri.

Ia menjelaskan, sebenarnya, program pengembangan lahan sawit ini muncul atas usulan berbagai pihak kepada dinas teknis, yaitu Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dihutbun). Terdapat dua usulan yang masuk, yakni komoditi sawit dan komoditi kakao yang diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dan lahan HGU.

“Selama ini banyak lahan (HGU) yang dikuasai oleh pengusaha. Sehingga upaya pengalihan pengelola lahan ini perlu dilakukan untuk menyelamatkan lahan demi memberdayakan ekonomi masyarakat,” ungkapnya.

Ia pun menegaskan, jika memang pengembangan lahan sawit tidak cocok yang ditunjukkan adanya penolakan oleh masyarakat, maka dinas terkait bisa mengalihkan ke tanaman lain, selama tidak menyimpang dari tujuan program secara umum. “Namun secara teknis, pengalihan ini membutuhkan pengkajian kembali, untuk menyesuaiakn kecocokan lahan. Tentunya dalam hal ini harus melibatkan tenaga ahli, tanpa mengabaikan partisipasi warga penerima manfaat,” tutupnya.(c43) (uri/homas/ebriani/TF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id