Prilaku PLN Menurut Syariat Islam | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Prilaku PLN Menurut Syariat Islam

Prilaku PLN Menurut Syariat Islam
Foto Prilaku PLN Menurut Syariat Islam

Oleh Chairul Fahmi

SATU permasalahan klasik yang terus dialami oleh rakyat adalah pemadaman listrik secara bergilir yang berkelanjutan, baik siang maupun pada malam hari. Tidak jarang saat azan Maghrib hendak dikumandangkan, tiba-tiba lampu padam. Ibarat penyakit kanker stadium empat yang sulit sekali untuk diobati, namun terus mengorogoti kenyamanan para pelanggan. Begitulah kira-kira “prilaku” Perusahaan Listrik Negara (PLN), khususnya di Aceh.

Reaksi pelanggan kemudian beranekaragam, ada yang bersabar karena menyakini sebagai takdir, tapi juga tidak sedikit yang mencaci-maki, sumpah serapah dan melaknat. Demonstrasi sudah berkali-kali, namun prilaku suka padam dan memadamkan juga tak pernah berhenti. Kebiasaan buruk ini tidak saja telah terjadi sejak zaman konflik Aceh, namun pasca-MoU Helsinki ada nadanya UUPA sekalipun tidak mengubah kebiasaan lama, listrik padam berkelanjutan.

Apa itu prilaku?
Notoatmojo (2003) menguraikan bahwa prilaku adalah suatu tindakan atau kebijakan subjek hukum baik sebagai personal (natuurlijkpersoon) atau suatu badan hukum (rechtpersoon) terhadap yang lain yang menimbulkan nilai baik dan atau buruk melalui suatu proses interaksi terhadap sesama lainnya.

Dalam konteks ini, PLN adalah suatu badan hukum (rechtpersoon) milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempunyai otoritas penuh dan absolut dalam memberikan pelayanan listrik berbayar kepada masyarakat di seluruh Indonesia, dan tidak ada persaingan (kompetisi) di dalamnya.

Sementara al-Ghazali mendefinisikan prilaku itu sebagai suatu kemantapan jiwa (perangkat lunak) yang kemudian menghasilkan suatu perbuatan (prestasi) atau pengamalan (kewajiban) yang mudah ditunaikan, tanpa harus di proses secara birokratis yang lama yang kemudian menghasilkan kebaikan baik bagi dirinya, maupun bagi yang lain.

Artinya, konsep prilaku (akhlak) menurut al-Ghazali diawali oleh proses internalisasi diri dengan nilai-nilai yang luhur yang kemudian terpatri dalam bentuk sikap dan perbuatan yang memberikan dampak baik terhadap lingkungan (relasisosial) maunpun universal (transidental).

Dalam konteksteologi, al-Ghazali mengatakan tujuan akhir dari prilaku (akhlak) itu adalah memutuskan diri dari cinta kepada dunia, dan menyerahkannya secara totalitas kepada sang pencipta, maka tidak adalagi sesuatu yang dicintainya selain kerinduan kepada Allah Swt. Kerinduan akan bertemu dengan Tuhannya melalui wasilah syara’ dan akal yang pada akhirnya akan menemukan ketenangan jiwa yang sangat damai.

Sebelum memahami prilaku PLN dan hubungan kerinduan kita dengannya, ada baiknya sedikit kita pahami sejarah dan kedudukan PLN sebagai suatu “makhluk” yang sangat penting di republik ini.

PLN merupakan proyek nasionalisasi dari perubahaan yang dibangun oleh Hindia Belanda yang pertama didirikan pada 1897, dan dikelola sangat baik di bawah manajemen perusahaan ANIEM (Algemeene Nederlandsche Indische Electriciteit Maatschappij), sebelum direbut oleh Jepang dengan mengganti nama menjadi Djawa Denki Djigjo Sja. Pada 25 Oktober 1945 pemerintah Indonesia membentuk Djawatan Listrik dan Gas Bumi, sebagai perusahaan yang mengelola kelistrikan di Indonesia yang pada akhirnya menjadi PLN yang resmi berdiri pada 1 Januari 1961.

Sebagai perusahaan monopoli warisan Hindia Belanda, PLN berhak untuk memproduksi, mendistribusi dan membangun bisnis listrik kepada rakyat Indonesia. Otoritatif dan monopolistik kewenangan ini diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Artinya, PLN tidak hanya sebagai produsen, namun juga sebagai pedagang baik grosir maupun eceran terhadap produk barang (listrik), yang dijual kepada konsumen. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik (PLN).

Berdasarkan hal ini, maka relasi antara PLN dengan pelanggan sama halnya antara penjual (pelaku usaha) dengan pembeli (konsumen) yang saling membutuhkan dan merindukan. Artinya, karena ada interaksi diantara dua subjek hukum tersebut, terdapat prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi, termasuk pemenuhan prestasi baik oleh PLN sebagai penjual, maupun pelanggan sebagai pembeli.

Syariatkah PLN?
Pertanyaan ini diajukan bukan hanya Aceh secara politis dan legal-formil menyatakan diri sebagai wilayah hukum syariat, namun baik untuk dipertanyakan agar kita memahami sejauh mana prilaku baik (moralitas) yang dipertontonkan oleh perusahaan milik Negara yang tercinta ini kepada rakyatnya.

Ada dua indikator utama bahwa prilaku PLN berwajah syariat atau tidak yang dapat diukur. Pertama tujuan dari relasi atau kontrak bisnis antara PLN sebagai penjual barang/jasa arus listrik dengan pelanggan/konsumen adalah menerangi kegelapan agar bercahaya bagi warga. Cahaya di kegelapan kemudian akan melahirkan kebahagian yang pada akhirnya akan menentramkan jiwa seperti, kata al-Ghazali.

Sebaliknya, warga melayani PLN dengan melakukan pembayaran TOKEN dengan sepenuh hati. Panggilan yang berbunyi tanda habisnya pulsa, selalu membuat hati sang pelanggan bergetar untuk segera menunaikan kewajibannya, mengisi voucher sebelum tanda merah berhenti. Mereka adalah para kekasih, pecinta yang tulus tapi sayang sering tersakiti. Dan menyakiti secara melawan hukum itu melanggar syariat Islam.

Kedua, indikator keadilan. Aristoteles mengatakan keadilan itu adalah memberikan segala sesuatu kepada seseorang/sekelompok orang sesuai dengan haknya. Sementara Murtadha Muthahari mengatakan keadilan itu adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Dalam konteks ini, hak pelanggan adalah memperoleh keberlangsungan aliran listrik, karena kewajibannya telah menuaikan pembayaran sebagaimana mestinya. Maka menunaikan kewajiban sebagaimana mestinya oleh PLN menjadi sesuatu yang menjadi takaran (neraca) keseimbangan.

Dalam Alquran, Allah menggambarkan betapa pentingnya menerapkan keadilan, yaitu neraca (keseimbangan) yang harus ditunaikan, “…dan Allah telah meninggikan langit-langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan) supaya kamu jangan melampui batas neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.” (QS. Ar-Rahman: 7-9).

Lebihjauh, negara sudah menjamin secara hukum tentang pentingnya menerapkan prinsip keadilan dalam mengelola ketenagalistrikan di Indonesia. Pasal 2 angka 1 huruf b UU No.30 Tahun 2008 dengan jelas mencantumkan satu asas yang harus tunaikanya itu “efesiensi dan keadilan”.

Lalu, bagaimana jika PLN melanggar prinsip/asas keadilan ini, yang membuat kerugian bagi salah satu pihak? Pasal 4 dan pasal 19 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur dan menyatakan bahwa konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Termasuk hak mendapat ganti rugi atas kerusakan (elektronik) akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh PLN. Wallahu’alam.

* Chairul Fahmi, MA., Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh. Email: [email protected] (uri/leny/andraini/GC)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id