Yusril: Pascaputusan MK, tak Ada Upaya Hukum Lagi | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Yusril: Pascaputusan MK, tak Ada Upaya Hukum Lagi

Yusril: Pascaputusan MK, tak Ada Upaya Hukum Lagi
Foto Yusril: Pascaputusan MK, tak Ada Upaya Hukum Lagi

JAKARTA – Prof Dr Yusril Ihza Mahendara SH MH mengaku dirinya memiliki perbedaan tafsir sangat tajam dengan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam penanganan perkara Pilkada Aceh.

Tapi langkah apa yang masih mungkin ditempuhnya pascaputusan MK, Yusril selaku kuasa hukum Muzakir Manaf-TA Khalid mengatakan tidak ada langkah hukum lagi, karena putusan MK sifatnya final dan mengikat.

“Ya, itulah kenyataannya, tidak ada upaya hukum lain lagi. Sudah final,” ujar Prof Yusril menjawab Serambi di Jakarta, Rabu (5/4).

Prof Yusril dimintai tanggapannya sehubungan dengan terbitnya putusan MK yang menolak permohonan pasangan Muzakir Manaf-TA Khalid karena tidak punya kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan perkara tersebut.

Menurut Yusril, “Antara saya dan MK punya tafsir berbeda. Tafsir saya, penanganan perkara Pilkada Aceh harus menggunakan UUPA sebagai undang-undang yang mengatur kekhususan Aceh. Tapi MK punya tafsir lain, menggunakan Undang-Undang Pilkada yang berlaku nasional.”

Prof Yusril menambahkan, MK seharusnya mengabaikan atau mengenyampingkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah yang berlaku untuk pilkada di daerah lain secara nasional. Pasal tersebut mengatur ketentuan ambang batas perolehan suara yang diperoleh pasangan calon.

Sedangkan Aceh, lanjut Yusril, merupakan wilayah khusus, sehingga harus menggunakan Pasal 74 UUPA yang tidak mengatur soal ambang batas seperti itu.

“Kami menilai Pasal 158 Undang-Undang Pilkada tidak berlaku di Aceh karena pasal tersebut bersifat umum dan nasional. MK harus menggunakan UU Aceh yang bersifaf khusus. Perbedaan tafsirnya di situ. Kalau saya hakim konstitusinya, saya akan gunakan Pasal 74 UUPA,” lanjut Yusril.

Disebutkan, sebelumnya ia juga sudah berkomunikasi dengan Dr Hamid Awaludin MH yang menjadi ketua juru runding Pemerintah Indonesia pada saat perundingan dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Jenewa tahun 2005. “Pada saat pembahasan UU Pemerintahan Aceh di DPR, saya ditunjuk mewakili pemerintah.

Pandangan kami sama bahwa Aceh itu harus diatur dengan undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006,” ujarnya.

Soal penanganan perkara Pilkada Aceh, menurut Yusril, aturan di UUPA tidak mengenal adanya ambang batas, sementara aturan di UU Pilkada ada ambang batas.

“Seharusnya, untuk Aceh, kan menggunakan UUPA, karena itulah aturannya, tidak mengenal ambang batas. Tapi kan MK punya tafsir berbeda,” pungkas Yusril. (fik) (uri/omario/alah/RF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id