Said Syamsul Ajukan JR Pasal 74 UUPA | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Said Syamsul Ajukan JR Pasal 74 UUPA

Said Syamsul Ajukan JR Pasal 74 UUPA
Foto Said Syamsul Ajukan JR Pasal 74 UUPA

BANDA ACEH – Mantan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya), Said Syamsul, mengajukan uji materil (judicial review/JR) terhadap Pasal 74 UUPA ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (5/4). Permohonan JR tersebut diterima oleh Aqmarina Rasika, petugas pada bagian pendaftaran perkara MK.

Pengajuan JR dilakukan setelah Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan Said Syamsul sebagai calon bupati Abdya nomor urut 4 terkait sengketa pilkada Abdya di mana dalam putusannya MA mengatakan permohonan itu merupakan kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana diatur dalam Pasal 157 UU No 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

Said Syamsul melalui kuasa hukumnya dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin SH kepada Serambi, Rabu (5/4) mengatakan alasan mengajukan JR Pasal 74 UUPA karena telah menghambat hak konstitusional kliennya untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D UU 1945.

Sebab, kata Safar, Pasal 74 UUPA mengatur bahwa penyelesaian sengketa pilkada Aceh menjadi kewenangan MA. Namun, setelah diajukan ke MA, ternyata MA sendiri menyatakan bahwa tidak menjadi kewenangannya. “Oleh karena itu, klien saya merasa telah dirugikan dengan adanya Pasal 74 tersebut,” kata Safar.

Pasal 74 UUPA Ayat (1) menyebutkan; peserta pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati atau wali kota/wakil wali kota berhak mengajukan keberatan terhadap hasil pemilihan yang ditetapkan oleh KIP. Ayat (2); keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah hasil pemilihan ditetapkan.

Ayat (3), keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Ayat (4), Mahkamah Agung memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan.

Ayat (5), Mahkamah Agung menyampaikan putusan sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada: a. KIP, b. pasangan calon, c. DPRA/DPRK, d. Gubernur/bupati/wali kota, dan e. partai politik atau gabungan partai politik, partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dengan partai politik lokal yang mengajukan calon. Ayat (6), putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) bersifat final dan mengikat.

Tetapi dengan tidak adanya lagi kewenangan MA dalam menyelesaikan sengketa pilkada Aceh, maka ketentuan Pasal 74 ayat (2), (4). (5) dan (6) UU No 11 Tahun 2006 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau setidak-tidaknya berlaku bersyarat dengan dimaknai ‘Mahkamah Agung’ sebagai ‘Mahkamah Konstitusi sampai terbentuknya Badan Peradilan Khusus’. Pasal ini juga dinilai bertentangan dengan UUD 1945, Pasal 1 ayat (3) dan 28D ayat (1).

Seperti diberitakan sebelumnya, Said Syamsul Bahri yang berpasangan dengan HM Nafis A Manaf (Said-Nafis) yang dulunya telah dicoret sebagai calon bupati dan wakil bupati Aceh Barat Daya (Abdya) menggugat KIP setempat selaku termohon ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), Selasa, 28 Februari 2017.

Menariknya, permohonan yang diajukan terkait perselisihan hasil pilkada dimana pasangan ini tidak mendapat suara akibat dari pencoretan tersebut. Terkait gugatan tersebut, MA mengeluarkan putusan bahwa yang berwenang menyelesaikan sengketa pilkada Aceh adalah MK, bukan MA sebagaimana diatur dalam Pasal 74 UUPA.(mas) (uri/ngbert/atoel/EL)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id