Ghazali: UUPA juga Produk NKRI | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Ghazali: UUPA juga Produk NKRI

Ghazali: UUPA juga Produk NKRI
Foto Ghazali: UUPA juga Produk NKRI

* Tanggapi Putusan MK Terkait Sengketa Pilkada

* Persoalan Serius di Aceh Sekarang Adalah Listrik

JAKARTA – Dua senator asal Aceh, Ghazali Abbas Adan dan Fachrul Razi berbeda pendapat terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak menjadikan Undang Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) sebagai acuan dalam penyelesaian sengketa pilkada Aceh.

Ghazali menilai, keputusan MK tersebut tidak perlu dipermasalahkan, sebab UUPA memang tidak mengatur soal penyelesaian sengketa pilkada. “Itu adanya di Undang-Undang Pilkada yang berlaku nasional. Maka, itulah yang digunakan. Kalau ada di UUPA pasti digunakan UUPA,” kata Wakil Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ini, kepada Serambi, Rabu (5/4).

Berbeda halnya dengan Fachrul Razi. Dia berpendapat bahwa MK telah bertindak sangat tidak adil dengan keputusan tersebut. Keputusan MK itu dia katakan, akan merugikan daerah, bukan hanya Aceh, tapi juga daerah khusus lainnya di Indonesia.

Ghazali Abbas mengingatkan, baik UUPA maupun UU Nasional, merupakan sama-sama produk hukum NKRI. “Jangan lupa, Aceh itu adalah NKRI. UUPA produk NKRI, Undang-Undang Pilkada yang berlaku secara nasional juga NKRI. Jangan dikotomi seolah-olah antara NKRI dan bukan NKRI. Kalau ada di UUPA tentu pakai UUPA. Kalau tak diatur di UUPA, dipakai UU nasional, itu saja. Tak masalah,” kata Ghazali Abbas.

Menurutnya persoalan yang justru sangat serius dihadapi Aceh saat ini adalah tidak tersedianya daya listrik yang cukup. “Listrik sering mati. Ini masalah Aceh. Pemimpin Aceh yang baru, Tgk Agam dan Pong Nova, kita minta mampu mengatasi kebutuhan listrik ini, dan kebutuhan fasilitas infrastruktur lainnya,” sebut Ghazali.

Tgk Agam yang dimaksud Ghazali adalah panggilan terhadap calon gubernur Aceh, Irwandi Yusuf. Sementara Pong Nova adalah istilah untuk wakil gubernur Nova Iriansyah, yang artinya kawan Nova.

Seperti diketahui, MK dalam putusannya menyatakan tidak dapat menerima permohonan sengketa Pilkada Gubernur Aceh yang diajukan pasangan calon Muzakir Manaf dan TA Khalid. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam melakukan gugatan tersebut.

Dengan keluarnya putusan MK tersebut, Ghazali Abbas menyerukan agar Aceh kembali dirajut dalam satu ikatan kuat dan kokoh. “Dengan terbitnya putusan MK, maka sudah final dan mengikat. Aceh kini punya pemimpin baru, Tgk Agam dan Pong Nova, sama-sama kita awasi bersama menepati janji-janji kampanyenya,” ucapnya.

Ghazali mengatakan, Tgk Agam dan Pong Nova saat ini adalah pemimpin di seluruh teritori Aceh, dan berkewajiban membangun dan mensejahterakan seluruh teritori Aceh.

“Pilkada sudah selesai. MK sudah keluarkan putusan. Maka semua kini bersatu. Menjadi Aceh yang satu. Tidak ada lagi blok dan pengkotak-kotakan,” Ghazali Abbas mengingatkan.

Sementara itu, senator asal Aceh lainnya, Fachrul Razi, berpendapat bahwa pilkada di daerah khusus telah kehilangan hak kekhususannya pasca-putusan MK tentang sengketa Pilkada Aceh.

“Putusan MK yang mengenyampingkan UUPA berdampak pada hilangnya kekhususan hak daerah yang memiliki desentralisasi asimetris yang dilindungi oleh UU Khusus dan UUD 1945 pasal 18B. Ini menjadi ancaman dan preseden buruk bagi masa depan kekhususan yang dimiliki oleh Aceh, Papua, Jogjakarta dan DKI Jakarta,” kata dia.

Dijelaskan, sebelumnya MK telah memutuskan, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007, bertanggal 23 Juli 2007 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-VIII/2010, tanggal 30 Desember 2010 tersebut terkandung dua hal pokok, yaitu pemilihan kepala daerah tidak termasuk dalam keistimewaan Provinsi Daerah

Istimewa Aceh; dan Putusan Kedua yang menyatakan Hubungan antara UU 11/2006 dengan UU Pemda bukan merupakan hubungan yang bersifat khusus dan hubungan yang bersifat umum. Sementara tahun 2017 ini, MK kembali menyatakan bahwa hubungan UU 11/2006 dengan UU 10/2016 bukanlah hubungan “lex specialis” dengan “lex generalis”.

Keadaan demikian semata-mata berlaku karena adanya ketentuan Pasal 199 UU 10/2016. Hal ini menunjukkan bahwa posisi UUPA telah mengalami distorsi dan melemah secara hukum.

Fachrul Razi menilai bahwa MK telah melangkahi kekhususan yang berlaku terhadap Aceh. “MK telah bertindak sangat tidak adil dengan keputusan tersebut dan Ini tentunya akan merugikan daerah, bukan hanya Aceh, tapi juga daerah khusus lainnya di Indonesia,” tuturnya.

Ia mengatakan, UU No.11 Tahun 2006 merupakan urat nadi pembangunan di Aceh pasca konflik. UU tersebut adalah titik kompromi politik pemerintah Pusat dengan rakyat Aceh yang ingin melaksanakan otonomi. “Tetapi hari ini UU tersebut di kesampingkan bahkan tidak dirujuk sama sekali dalam mengadili permasalahan yang terjadi di wilayah Aceh,” pungkasnya.

Karena itu, kepada semua elemen masyarakat dan lembaga pemerintahan di Aceh, Senator Fachrul Razi berharap untuk terus mempertahankan dan memperjuangkan UUPA agar tetap memiliki kekuatan hukum yang khusus sebagaimana dilindungi UUD 1945 pasal 18B. DPD RI akan terus melakukan pengawasan terhadap UU No.11 Tahun 2006.(fik) (uri/aufik/arahdiba/TF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id