Pasca Putusan MK | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Pasca Putusan MK

Pasca Putusan MK
Foto Pasca Putusan MK

Oleh: Rahmad Mukhtar

ACEH merupakan propinsi yang terletak di ujung pulau Sumatera dan merupakan propinsi paling barat di Indonesia. Propinsi ini memiliki jumlah penduduk mencapai 5,1 juta jiwa dengan luas daratan sebesar 57.365,67 km2, dan lautan mencapai 295.370 km2 serta memiliki garis pantai sepanjang 2.666,3 km. Selain itu, Aceh juga memiliki 119 pulau dengan posisi geoekonomi dan geopolitik yang sangat strategis, dimana sebelah utara dan timur berbatasan langsung dengan Selat Malaka, sebelah selatan berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara dan sebelah barat berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Dengan kondisi demikian, provinsi ini tentunya menyimpan potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Ikan (SDI) yang sangat besar. Bahkan, potensi sumber daya ikan perairan Aceh mencapai 272,2 ribu ton/tahun. Sayangnya, hingga saat ini potensi pembangunan ekonomi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat.

Harapan Baru
Prosesi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2017 di Aceh yang meliputi pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota di Aceh telah usai dilaksanakan dan berjalan dengan baik pada 15 Februari lalu. Berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh 2017, hasil rekapitulasi suara dari 23 Kabupaten/Kota di Aceh menempatkan Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah unggul diurutan pertama dengan 898.710 suara atau mencapai 37,21 persen dari total suara sah, disusul oleh paslon Muzakkir Manaf-TA. Khalid pada urutan kedua dengan 766.427 suara atau sebesar 31,73 persen dari total suara sah. Artinya, pasangan Irwandi-Nova unggul 132.283 suara atau mencapai 5,48 persen dari total suara sah.

Pasca pleno KIP berlalu, berbagai isu mulai berkembang di tengah -tengah masyarakat, mulai dari isu kecurangan, money politic dan berbagai isu lainnya, sehingga gesekan kecil dan perang media sosial seakan menghiasi wajah Serambi Mekah beberapa waktu yang lalu. Gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan jalan terakhir bagi sejumlah paslon yang merasa dicurangi atau kecewa dengan hasil pleno KIP untuk mendapatkan keadilan. Bahkan, tak kurang dari sembilan calon kepala daerah yang mendaftarkan gugatan sengketa pilkada ke MK (Aceh Timur, Bireun, Pidie, Kota Langsa, Aceh Utara, Aceh Singkil, Abdya, Nagan raya, Gayo Lues dan Pilkada Gubernur Aceh).

Berdasarkan hasil sidang pleno MK, majelis hakim menyatakan, para pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan atau dengan kata lain gugatan sengketa Pilkada Aceh ditolak kecuali Gayo Lues yang baru akan diputuskan pada 11 April 2017 mendatang.

Terlepas dari hasil pleno KIP Aceh dan Putusan MK, Pilkada Aceh tahun 2017 merupakan momentum untuk menentukan arah pembangunan Aceh dalam lima tahun mendatang. Bagi Irwandi-Nova yang akan menjadi pemimpin Aceh pasca berakhirnya pemerintahan dr Zaini Abdullah-Muzakir Manaf pada akhir Juni 2017 mendatang. Sedikitnya ada 5 permasalahan utama yang mendesak untuk diperbaiki di Aceh. Pertama mengurangi angka kemiskinan yang semakin menjulang tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Aceh masih sangat tinggi dan berada diatas rata-rata angka kemiskinan nasional. Pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai 837 ribu jiwa (16,98% dari total jumlah penduduk) dan meningkat menjadi 859 ribu jiwa atau mencapai 17,11% pada tahun 2015. Bahkan pada tahun 2015, persentase penduduk miskin di Aceh menempati urutan Ke-2 sebagai provinsi termiskin di Pulau Sumatera, dan berada pada urutan Ke-7 termiskin dari 34 provinsi di Indonesia. Sungguh ironi, padahal Aceh merupakan provinsi yang kaya akan potensi sumber daya alam, baik sumber daya alam yang dapat diperbaharui maupun sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Bahkan, lebih tragis bila dibandingkan dengan daerah tetangga, sebut saja provinsi Sumatera Barat, yang tingkat kemiskinannya hanya 6,71%. Padahal, anggaran pembangunan daerah Sumatera Barat hanya berkisar sekitar Rp 4 triliun beberapa tahun terakhir ini, sedangkan anggaran pembangunan daerah Aceh rata-rata mencapai Rp 12 triliun. Dengan kata lain, anggaran pembangunan daerah Aceh hampir mencapai 3 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan provinsi Sumatera Barat.

Kedua, rendahnya pembukaan lapangan kerja sehingga menyebabkan tingginya angka pengangguran. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2014 tingkat pengangguran terbuka Aceh mencapai 9,02% dan meningkat menjadi 9,93% pada tahun 2015 (urutan Ke-1 dari 34 provinsi di Indonesia). Hal ini sungguh menyesakkan dada, mengingat Aceh merupakan salahsatu provinsi di Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang begitu melimpah dan merupakan daerah otonomi khusus.

Ketiga, rendahnya tingkat dan kualitas pendidikan masyarakat Aceh. Salahsatu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan bidang pendidikan ialah berdasarkan nilai persentase tingkat buta huruf. Semakin tinggi angka persentase penduduk yang buta huruf maka semakin rendah pula tingkat pendidikan di daerah tersebut, begitu pula sebaliknya. Berdasarkan publikasi Aceh dalam angka 2016 menunjukkan, bahwa persentase penduduk yang berumur 10 tahun ke atas yang buta huruf di Aceh mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014, di mana pada tahun 2015 persentasenya mencapai 2,09% meningkat sebesar 0,52% dibandingkan tahun 2014 yang hanya 1,57%. Tidak heran, bila Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh berada pada urutan Ke-5 dari 10 provinsi di Pulau Sumatera dan menempati urutan Ke-13 dari 34 Provinsi di Indonesia.

Keempat, rendahnya pembangunan sarana dan prasarana serta infratsruktur di beberapa daerah di provinsi Aceh, baik infrastruktur dasar maupun infrastruktur penunjang, sebut saja jalan dan listrik. Jalan merupakan kebutuhan utama masyarakat dalam melakukan trasnportasi dari satu daerah ke daerah lainnya. Berdasarkan infromasi BPS, pada tahun 2015 panjang jalan di Aceh mencapai 2.102,07 km dan hanya 1.334,08 km dalam kondisi baik (63,46%). Artinya, hampir 40 persen kondisi jalan di Aceh masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Selain itu, problem yang sudah menjadi turun temurun dan mendarah daging di provinsi Aceh ialah keterbatasan suplay energi listrik, bahkan hampir setiap hari mengalami pemadaman listrik di Aceh. Padahal, Aceh merupakan daerah yang kaya raya dan memiliki potensi energi yang besar untuk dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Sebut saja potensi energi panas bumi, batubara, energi arus laut dan potensi energi tenaga surya atau matahari. Sayangnya, hingga saat ini potensi energi tersebut belum dapat dioptimalkan dengan baik dan kebutuhan enegri listrik masih tergantung suplay dari daerah tetangga.

Selain, tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, serta rendahnya tingkat pendidikan, dan pembangunan sarana dan prasarana, permasalahan utama yang mendesak yang harus dibenahi ialah tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan dalam artian pembenahan dan penyederhanaan struktur dan organisasi dalam pemerintahan tersebut. Selain itu, pembersihan (sterilisasi) setiap dinas dan instansi dari perilaku dan mental korup (keserakahan) para pejabat, baik korupsi dalam hal keuangan maupun korupsi dalam hal waktu. Artinya, tidak bekerja sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi (Tupoksi) yang telah berlaku dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Semua isu dan permasalahan diatas sangat mendesak untuk dapat dituntaskan dengan semaksimal mungkin dan dalam tempo waktu secepat mungkin, mengingat anggaran pembangunan dana Otonomi Khusus (Otsus) provinsi Aceh yang akan berkurang setengah pada tahun 2023 dan akan habis pada 2028 nanti.

Transformasi Pembangunan
Banyak faktor yang menyebabkan ironi ini terjadi, salahsatu yang paling menonjol ialah fenomena ganti pemerintahan ganti kebijakan. Hal ini merupakan penyakit utama bangsa Indonesia, bahkan melanda hampir di setiap daerah dan instansi pemerintahan. Faktor penyebab utamanya ialah ego sektoral dan keserakahan yang mendominasi (Hubbud Dunya). Padahal, mencintai dunia secara berlebihan (Hubbud Dunya) merupakan induk segala kesalahan (maksiat) serta perusak agama. Oleh karena itu, pemimpin terpilih harus menjadi teladan bagi seluruh jajaran dan bawahannya, baik secara kata-kata maupun secara kinerja yang dibuktikan dengan segudang prestasi dalam membangun Aceh lima tahun mendatang.

Selain itu, Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih juga harus menghindari proyek ghaib (tidak jelas) serta harus fokus pada program pembangunan yang berdampak langsung terhadap pemberdayaan masyarakat baik untuk jangka pendek, jangka menengah maupun dalam jangka panjang. Hal ini dapat terwujud, apabila pemimpin mempunyai visi dan misi yang jelas, bijaksana dan memiliki konsep pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development).

Melihat begitu kompleksnya dinamika permasalahan di Aceh saat ini, sudah saatnya semua elite politik Aceh bergandengan tangan dan bahu membahu dalam membangun Aceh. Apapun hasil ketetapan KIP dan putusan MK dalam Pilkada Aceh tahun 2017, mari kita syukuri dan ambil hikmahnya. Hal ini sesuai dengan anjuran Allah Swt dalam firman-Nya, “Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 216). Saat ini, merupakan momentum yang tepat untuk bekerja sama dan sama-sama bekerja dalam membangun Aceh menjadi daerah yang lebih baik, lebih maju, lebih sejahtera dan menjadi role model (teladan) pembangunan sesuai dengan harapan dan cita-cita perjuangan. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Mari berjuang!

* Rahmad Mukhtar, S.I.K., Alumnus Prodi Ilmu dan Teknologi Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB), Anggota Ikatan Alumni Mahasiswa (IAM) Aceh Bogor, dan Foskadja Jabodetabek. Email: [email protected] (uri/homas/ebriani/TF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id