MK Tolak Gugatan Mualem | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

MK Tolak Gugatan Mualem

MK Tolak Gugatan Mualem
Foto MK Tolak Gugatan Mualem

* Pemohon tak Miliki Kedudukan Hukum

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak dapat menerima permohonan gugatan sengketa Pilkada Gubernur Aceh yang diajukan pasangan Muzakir Manaf-TA Khalid. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam melakukan gugatan tersebut.

Putusan MK terhadap permohonan Muzakir Manaf-TA Khalid disampaikan pada sidang pleno MK di Ruang Utama Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (4/4).

Sidang dihadiri delapan hakim konstitusi, Ketua merangkap anggota, Arief Hidayat, anggota Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams.

Pada hari yang sama MK juga menyatakan penolakan terhadap permohonan sengketa pilkada yang diajukan pasangan calon wali kota/wakil wali kota Langsa Fazlun Hasan/Syahyuzar, pasangan T Raja Keumangan-Said Junaidi dari Nagan Raya, dan pasangan Fakhrurrazi-Mukhtar Daud SKH dari Aceh Utara.

Dengan demikian, dari sembilan gugatan pilkada yang dimohonkan ke MK, hanya tinggal Pilkada Gayo Lues yang belum diputuskan MK. Dijadwalkan, sidang lanjutan gugatan Pilkada Gayo Lues digelar pada 11 April 2017.

Terhadap ketentuan ambang batas perolehan suara seperti diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah, menurut majelis, tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), maka Pasal 158 UU Nomor 10/2016 tetap berlaku untuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota serentak tahun 2017 di Provinsi Aceh.

Selain itu, terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa UUPA merupakan lex specialis dari UU Nomor 10/2016 sebagai lex generalis, mahkamah berpendapat tidak terdapat hubungan lex specialis dan lex generalis di antara kedua undang-undang tersebut.

“Andaikata pun dalil pemohon benar, quo non, maka jika terdapat ketentuan dalam lex generalis (in casu UU Nomor 10/2016) tetapi tidak terdapat dalam lex specialis (in casu UU Nomor 11/2006), maka ketentuan dalam lex generalis tersebut menjadi berlaku,” demikian pendapat majelis.

Dengan penalaran demikian, sebut majelis, maka oleh karena UU Nomor 10/2016 mengatur tentang Pasal 158 mengenai ambang batas pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi yang oleh pemohon dianggap sebagai lex generalis, sedangkan UU Nomor 11/2006 yang oleh pemohon dianggap lex specialis tidak mengatur mengenai hal tersebut, maka ketentuan dalam UU Nomor 10/2016 tetap berlaku.

Demikian pula sebaliknya, syarat ambang batas partai politik atau gabungan partai politik mengusung pasangan calon dalam UU Nomor 11/2006 ditentukan sebesar 15% (vide Pasal 91), sedangkan dalam UU Nomor 10/2016 ditentukan sebesar 20% (vide Pasal 40) maka dengan menggunakan pertimbangan yang sama sebagaimana diuraikan di atas, maka yang digunakan adalah UU Nomor 11/2006.

“Namun, sekali lagi mahkamah perlu menegaskan bahwa hubungan UU Nomor 11/2006 dengan UU Nomor 10/2016 bukanlah hubungan lex specialis dengan lex generalis,” demikian pendapat majelis.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, lanjut majelis, maka dalil pemohon mengenai kekhususan Provinsi Aceh dan mengenai UU Nomor 11/2006 sebagai lex specialis serta UU Nomor 10/2016 sebagai lex generalis tidak beralasan menurut hukum.

Beda suara
Majelis juga menjelaskan bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara pemohon pasangan Muzakir Manaf-TA Khalid dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, pasangan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah, sebagai pihak terkait, adalah paling banyak 1,5% x 2.414.801 suara (total suara sah), yaitu 36.222 suara.

Bahwa perolehan suara pemohon adalah 766.427 suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 898.710 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 898.710 suara-766.427 suara) = 132.283 suara (5,48%), sehingga lebih dari 36.222 suara.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, mahkamah berpendapat, meskipun pemohon adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Aceh dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017, namun pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf b UU Nomor 10/2016 dan Pasal 7 ayat (1) huruf b PMK 1/2016. Sehingga, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo.

Mahkamah dalam amar putusannya mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum (legal standing) pemohon; Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

Dalam sidang tersebut, pemohon diwakili tiga kuasa hukum, Dr Afifuddin Affan SH MH, Kamarudin SH, dan Mukhlis Mukhtar SH. Sedangkan pihak terkait diwakili kuasa hukum Sayuti Abubakar Peusangan SH dan tim. Pihak termohon juga diwakili tim kuasa hukum dan dihadiri oleh Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Ridwan Hadi SH. (fik) (uri/leny/andraini/GC)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id