Berkas Kasus Korupsi Dana Migas Dilimpahkan ke Kejari Banda Aceh | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Berkas Kasus Korupsi Dana Migas Dilimpahkan ke Kejari Banda Aceh

Berkas Kasus Korupsi Dana Migas Dilimpahkan ke Kejari Banda Aceh
Foto Berkas Kasus Korupsi Dana Migas Dilimpahkan ke Kejari Banda Aceh

BANDA ACEH – Kejaksaan Negeri (Kejari) Banda Aceh, Selasa (4/4), menerima pelimpahan tahap dua berkas kasus dugaan korupsi dana minyak dan gas Aceh pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh (DPKKA) dengan kerugian Rp 22 miliar lebih pada tahun 2010-2011 dari penyidik Kejati Aceh. Penyidik juga menyerahkan dua tersangka beserta barang bukti.

Kedua tersangka, yaitu Hidayat selaku mantan kuasa bendahara umum Aceh, tahun anggaran 2010-2011 dan Mukhtaruddin selaku staf kuasa bendahara umum pada tahun yang sama. Saat dilimpahkan ke Kejari Banda Aceh, masing-masing tersangka didampingi kuasa hukumnya, yaitu Nurdin SH dan Syahrul Rizal SH MH.

Kajari Banda Aceh, Husni Thamrin SH, mengatakan bahwa pelimpahan tahap dua ini merupakan peningkatan status kasus dari penyidikan ke penuntutan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh. “Setelah kita periksa tahap dua, kita melakukan penahanan terhadap kedua tersangka yang bernama Mukhtaruddin dan Hidayat di Rutan Kajhu untuk menunggu penyidangan,” katanya.

Sebelumnya, kedua tersangka juga ditahan penyidik. Penahanan kali ini sebagai tindak lanjut dari proses sebelumnya. Dalam kasus ini, penyidik menetapkan empat tersangka yaitu, Paradis selaku kepala DPKKA sekaligus Bendahara Umum Aceh (BUA) saat itu, Husni Bahri TOB selaku sekretaris daerah Aceh saat itu, Hidayat, selaku mantan kuasa BUA, dan Mukhtaruddin selaku staf kuasa bendahara umum.

Khusus untuk Paradis, kasusnya sudah ditutup oleh penyidik karena ia sudah meninggal dunia pada Kamis 23 Februari lalu di RS Abdi Waluyo Jakarta akibat penyakit yang dideritanya. “Berkas Husni Bahri TOB belum dilimpahkan tahap dua, mungkin dalam waktu dekat akan dilimpahkan tahap dua,” ungkap Kajari Banda Aceh. Husni sendiri baru ditetapkan sebagai tersangka pada 21 Februari lalu.

Untuk diketahui, kasus ini sudah mencuat sejak 2015. Terkait lamanya penanganan, Husni menjelaskan bahwa dalam penyidikan banyak kendala yang terjadi. Namun, Husni, tidak menguraikan kendala yang dimaksudnya. “Karena memang kasus ini ada ditangan penyidik saat itu, apakah ada tenaga yang kurang, atau (ada kendala pada) perhitungan BPK, jadi ada kendala-kendala non teknis lainnya,” ujanrya.

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus ini berawal dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh yang dicatatkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) 2012 bahwa terjadi kekurangan kas Aceh Rp 33 miliar lebih. Kemudian, BPK meminta Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh menelusuri bobolnya kas ini.

Hasilnya, kas Aceh saat itu memang terjadi kekurangan Rp 33 miliar lebih. Tapi, DPKKA sudah mengembalikan kekurangan anggaran 2011 sebesar Rp 8 miliar. Sedangkan kekurangan kas Rp 2 miliar pada 2011 ternyata keliru karena hanya kesalahan pencatatan. Kemudian, Kajati mengungkapkan sisa kekurangan Rp 22 miliar lebih dari anggaran di bawah 2010 yang ditutupi DPKKA menggunakan dana migas.

Penarikan uang dari rekening migas untuk menutupi selisih kas daerah dengan cara menyetor ke rekening kas umum Aceh. Seolah-olah, selisih kas telah dipertanggungjawabkan. Karena itu indikasi kerugian negara Rp 22 miliar lebih dari dana migas yang dipergunakan tidak untuk semestinya.(mas) (uri/omario/alah/RF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id