Banleg: MK Kebiri UUPA | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Banleg: MK Kebiri UUPA

Banleg: MK Kebiri UUPA
Foto Banleg: MK Kebiri UUPA

* YARA Minta Pemerintah Aceh Ambil Langkah

BANDA ACEH – Sejumlah pihak menilai, putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan gugatan sengketa pilkada dari Aceh semakin menunjukkan bahwa eksistensi Undang Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) semakin lemah dan terjepit.

Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky, bahkan menyebut, putusan MK tersebut merupakan ‘tsunami’ besar bagi eksistensi UUPA. Menurutnya, MK telah mengebiri UUPA.

“MK menyebut bahwa tidak ada korelasi antara UUPA dengan Pilkada. Saya tidak tahu, apakah hakim MK membaca detail UUPA dengan turunan qanunnya atau tidak, sehingga menyimpulkan demikian,” kata Iskandar dalam pernyataan tertulisnya kepada Serambi, Selasa (4/4).

“Ingat tidak, bagaimana syarat baca Alquran bagi calon kepala daerah? Apakah itu bukan diatur dalam UUPA, bukan korelasi dengan pilkada? Kemudian terkait dukungan bagi pasangan calon yang maju sebagai kepala daerah, juga pakai UUPA (kursi DPRA dan DPRK). Begitu juga dengan kuota caleg 120% yang juga berlaku di Aceh,” bebernya lagi.

Palu MK memang sudah diketuk. Keputusan tersebut juga bersifat final dan mengikat. Namun menurut Iskandar, Hakim MK seharusnya membuka peluang dengan tidak langsung menvonis dan mengebirikan UU Keistimewaan Aceh. “Lex spesialis tentu memiliki kaitan dengan lex generalis, jangan malah diabaikan dengan tidak mempertimbangkan atau konsultasi dengan para pihak yang mengerti Aceh,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin SH, mengingatkan bahwa setiap keputusan yang dikeluarkan oleh MK terkait sengketa pilkada Aceh harus menjadi peringatan (warning) bagi Pemerintah Aceh. Sebab MK dalam mengambil keputusan telah menyampingkan Aceh sebagai daerah khusus dan istimewa.

“Putusan MK terhadap permohonan kami dalam putusan No 17/PHP.BUP-XV/2017 yang menolak permohonan dari Said Syamsul dan M Nafis A Manaf karena tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) telah kami terima. Tapi putusan ini menjadi peringatan bagi Pemerintah Aceh tentang kekhususan Aceh dalam UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA),” katanya.

Dalam putusan itu, ulas Safar, MK menegaskan keistimewaan Aceh merujuk pada Pasal 3 UU No 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh yang meliputi: penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Penegasan ini juga terdapat dalam putusan No: 35/PUU-VIII/2010 tanggal 30 Desember 2010, putusan No: 31/PHP.GUP-XV/2017, putusan No: 83/PUU-XIV/2016.

“Jika membaca putusan MK tersebut, maka ini menegaskan bahwa di luar dari kewenangan istimewa yang tersebut dalam Pasal 3 UU No 44 tahun 1999, tidak menjadi hak Aceh sebagai provinsi dengan otonomi khusus. Pemerintah Aceh dan DPRA harus segera menegaskan terhadap status Aceh, apakah daerah istimewa ataukah daerah khusus,” ungkapnya.

Sementara, UU No 11 tahun 2006 sendiri tidak jelas penyebutannya sebagai undang-undang apa. Berbeda dengan penyebutan UU No 29 tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, UU No 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Yogyakarta, dan UU No 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

“Sedangkan Aceh hanya disebut sebagai Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh yang memang diatur berbagai kewenangannya secara khusus. Namun jika membaca kembali dalam beberapa putusan MK, maka keistimewaan Aceh hanya diakui sejauh tersebut dalam Pasal 3 UU No 44/1999,” kata Safar.

Jika hal ini terus dibiarkan oleh Pemerintah Aceh, maka seluruh kewenangan khusus Aceh dalam UUPA seperti kewengan terhadap pertanahan, rekruitmen KIP oleh DPRA/DPRK, persetujuan gubernur terhadap pengangkatan Kapolda dan Kajati, pengelolaan bandara dan pelabuhan juga berbagai kewenagan lainnya bisa diamputasi oleh MK karena tidak termasuk dalam pasal 3 UU 44/1999.

“Untuk itu kami meminta agar Gubernur dan DPRA segera melakukan langkah konkrit terhadap hal ini karena bisa berdampak luas terhadap kewenangan Aceh,” demikian Ketua YARA, Safaruddin.

Pendapat yang kurang lebih sama juga disampaikan pengamat hukum dan politik Aceh, Erlanda Juliansyah Putra SH MH. Ia mengatakan bahwa putusan MK yang menolak sembilan permohonan sengketa gugatan dari Aceh semakin menegaskan bahwa kedudukan UUPA semakin terjepit.

Tetapi di sisi lain, keputusan MK itu juga menjadi pelajaran bahwa UUPA ternyata tidak selamanya sakral dimata hukum. Ada pengaturan-pengaturan baru yang lebih relevan, yang terkadang tidak terakomodir lagi di dalam UUPA, sehingga butuh perevisian atau perbaikan yang lebih relevan untuk penguatan UUPA itu sendiri.

Persoalan inilah yang menurut Erlanda, harus segera disadari oleh para elit politik di Aceh saat ini. “UUPA kita ada kelemahannya dan ini yang harus segera diperbaiki oleh para elite politik Aceh,” kata Erlanda kepada Serambi, Selasa (4/4).

Kedepannya, ia berharap para elite di Aceh jangan selalu terpaku pada penafsiran lex specialis semata. Disebutkan, ada dua adigium hukum perundang-undangan lainnya yang berkaitan satu sama lain, yakni lex superior dan lex posterior. Ketentuan hukum yang sifatnya lebih tinggi dan ketentuan hukum yang sifatnya lebih baru, ini juga harus diperhatikan.

Bahkan dalam konteks hukum modern saat ini ada dua adegium baru yang dikenal di kalangan ahli hukum, seperti adigium lex superior generalis derogat legi infriori (undang-undang atau norma umum yang superior dapat menghapus norma khusus), dan lex prior specialis derogat legi posteriori generali (undang-undang atau norma khusus terdahulu dapat menghapus norma umum yang dibuat kemudian).

“Putusan MK kemarin terhadap sengketa pilkada Aceh yang cendrung mempergunakan adegium hukum baru, yakni lex superior generalis derogat legi infriori. Untuk itu, elite politik di Aceh setidaknya harus segera berbenah melepaskan ego kepentingan sendiri-sendiri dan harus segera duduk bersama membahas persoalan ini, karena ini penting bagi Aceh,” harapnya.(mas/yos) (uri/strid/lleonora/AE)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id