Polres Simeulue Masuk Penelitian Mabes Polri | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Polres Simeulue Masuk Penelitian Mabes Polri

Polres Simeulue Masuk Penelitian Mabes Polri
Foto Polres Simeulue Masuk Penelitian Mabes Polri

SINABANG – Polri bekerja sama dengan kemitraan bagi pembaruan tata kelola pemerintahan (Partnership for Governance Reform) melaksanakan penelitian Indeks Tata Kelola (ITK) kepolisian pada 70 Polres yang tersebar di seluruh Polda di Indonesia.

Untuk Provinsi Aceh, dipilih tiga Polres yang sesuai dengan kriteria perairan dan tipe rawan konflik, yakni Polres Sabang sebagai Polres uji instrumen, Polres Simeulue sebagai Polres tipe perairan dan Polres Singkil tipe rawan konflik.

Demikian pernyataan pers yang diterima Serambi, Selasa (4/4) melalui Amalia Fubani Sitanggang dari Kemitraan (Partnership). Menurut ketua tim ITK Mabes Polri, Kombes Pol R Nurhadi yang turun langsung ke Simeulue, pemilihan ketiga tipe Polres tersebut sangat kontekstual dengan program nasional Presiden Jokowi yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, membangun wilayah perbatasan dan menciptakan keamanan untuk mendukung iklim investasi.

Dalam dua tahun sebelumnya tim me nilai kinerja Polda, dan berlanjut tahun 2016 mengukur kinerja Polres tipe rural dan urban. Untuk 2017 ini ITK ingin melihat kualitas kinerja Polres di tipe perairan, perbatasan antarnegara dan rawan konflik. Kegiatan itu juga sekaligus menjadi komitmen nyata Kapolri dalam menciptakan anggota Polri yang profesional, modern dan terpercaya (Promoter) agar proses pembangunan di wilayah semakin cepat. “Pengukuran ITK menjadi bagian dalam memastikan kualitas keamanan dan pelayanan publik di daerah. Sebab salah satu faktor utama terlaksananya pembangunan adalah keamanan yang dapat menciptakan iklim investasi.” Jelas Kombes Pol R Nurhadi.

Menurut Nurhadi dengan ITK yang akan menampilkan ranking kinerja, diharapkan akan tercipta kompetensi yang sehat dalam menuju kinerja yang terbaik di masing-masing Polres. “Terbaik menurut ukuran ITK yakni dari segi kompetensi, respons, perilaku dan keadilan anggota terhadap masyarakat, maupun keterbukaan, efektivitas dan akuntabilitas kelembagaan,” ujarnya.(sm) (uri/anni/addad/BH)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id