Aceh dan Demokrasi Politik Pragmatisme | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Aceh dan Demokrasi Politik Pragmatisme

Aceh dan Demokrasi Politik Pragmatisme
Foto Aceh dan Demokrasi Politik Pragmatisme

Oleh Taufiq A. Rahim

PERKEMBANGAN ilmu politik juga tidak terlepas dari praktik politik yang dilakukan dalam kehidupan manusia modern. Hal ini berlandaskan ideologi politik yang berkembang dalam skala internasional. Sebagai contoh gerakan demokrasi dan prodemokrasi mempunyai landasan ideologi perjuangan mereka kepada falsafah para tokoh politik liberal di Eropa Barat seperti Locke (1632-1704), Motesquieu (1689-1755) dan Rousseau (1712-1778) tentang hak azasi individu dan demikian pentingnya menafikan kekuasaan pemerintah. Demikian juga ideologi komunis yang bertujuan kepada kesamarataan sosioekonomi, ini berlandaskan kepada falsafah Karl Marx (1818-1883) Kemudian, juga falsafah politik berkembang menjadi dasar kepada teori ilmu politik.

Dalam ilmu politik berkembang teori ketergantungan (independence theory), yang berkembang pada 1960-an dibangun berdasarkan falsafah politik dan ekonomi yang diperkenalkan oleh Lenin (1870-1924), Bukharin (1888-1938) dan Luxemberg (1871-1919) berkaitan dengan mengorbankan rakyat banyak berdasarkan hasil kerja sama antara pemilik modal dengan penguasa politik. Bahkan falsafah politik juga telah dijadikan pedoman oleh berbagai kekuasaan pemerintahan dan para pelaku (aktor) politik.

Misalnya falsafah politik Machiavelli (1469-1527) yang membuat pernyataan bahwa, tujuan kelompok kekuasaan untuk mempertahankan pemerintahannya dan menjadi kebanggaan, keunggulan serta kekayaannya terhadap rakyat dan diri mereka sendiri. Sehingga falsafah ini secara realitas mendapatkan perhatian semua kalangan ilmuan bukan hanya karena mempertahankan pemilikan kekuasaan secara leluasa, namun karya ini The Prince and The Discourses telah diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan diedarkan serta digunakan ke seluruh dunia.

Falsafah politik
Sebenarnya sebagai satu disiplin ilmiah yang diawali pada Yunani Kuno, ini bertumpu kepada falsafah politik Socrates (470-399 SM), Plato (428-347/8 SM), dan Aristoteles (384-322 SM). Para filosof ini fokus terhadap permasalahan “keadilan”, “pemerintahan terbaik” dan “pemerintah yang terbaik”. Falsafah Yunani ini tidak hanya sekedar referensi para filosof Eropa, bahkan ini menjadi rujukan para filosof Islam antara lain adalah Al-Farabi (870-950) pernyataannya tentang konsep “negara terbaik”, “kejayaan masyarakat” dan “pemerintah yang ideal”.

Kemudian Ibnu Rushd (1126-1198) seorang filosof Islam dari Andalusia yang populer di Eropa menerjemahkan karya-karya Aristoteles ke dalam bahasa Arab yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin di pusat aktivitas terjemahan di Toledo. Dalam hal ini, terjemahannya mempermudah interaksi antara ide Yunani dengan gereja pada abad ke-13 dan 14, yaitu era yang populer dengan zaman pembaharuan intelektual di Eropa atau pencerahan abad 15-16 Masehi.

Dalam hal ini sebagai disiplin ilmu yang dikaji secara ilmiah, falsafah politik tidak dipengaruhi oleh analisis pendekatan metodologi kuantitatif yang mendominasi kajian ilmu politik sejak 1970-an, tetapi sebaliknya tetap bersifat teoritis dan konseptual. Berbagai diskusi ialah realitas diabstrakkan terhadap tingkatan merumuskan konsep dan landasan teori; Plato contohnya mengabstrakkan tragedi Socrates terhadap konsep “keadilan”, “kebenaran”, “kebijaksanaan”, “undang-undang yang adil”, “kepemimpinan” dan “tujuan pemerintahan”.

Dari diskusi tersebut Plato menghasilkan teori pemerintahan yaitu “raja seorang filosof” (philosopher king). Hal ini berkenaan dengan segala kelemahan sistem demokrasi yang diasumsikan terdapat di Athena pada saat itu dapat diatasi dengan memastikan agar pemerintah terdiri dari kalangan pengelolanya yang juga para ilmuan. Plato sangat menghayati sifat falsafah politik yang tidak hanya terhenti pada tingkatan perhatian dan rumusan perhatiannya saja, namun sebaliknya mepersiapkan juga penyelesaian yang bersifat perspektif. Demikian juga falsafah politik Kungfu Tze (551-479 SM) yang berdasarkan kelemahan pemerintahan Cina pada eranya, Tze menyatakan bahwa cara mengatasi kelemahan tersebut dengan kembali terhadap nilai murni masyarakat Cina kuno yang telah melahirkan dinasti yang berjaya.

Adakalanya falsafah politik juga bersifat normatif dan intuitif, yakni seolah-olah terpancar dari naluri atau ilham seorang tokoh pemikir secara spontan tanpa kajian yang objektif dan analisis empirik. Dalam hal ini tradisi spekulatif lebih nampak dalam falsafah politik sebelum abad ke-20, ini sejalan dengan kontestasi demokrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017 sampai saat ini di Aceh masih menyimpan persoalan yang serius bahkan mesti diselesaikan di lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi (MK).

Di samping itu, kaitan lingkungan politik dan kondisi kedaerahan yang dimiliki di Aceh terus mengangkat kekhususannya serta memiliki ketentuan perundang-undangan dan hukum yang sering dikaitkan dengan UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Sementara itu ada benturan perundang-undangan pelaksanaan Pilkada Aceh UU No.10 Tahun 2016, ini merupakan sumber permasalahan yang berkaitan dengan praktik kontestasi demokrasi politik serentak Pilkada 2017. Bercampurnya penggunaan dasar hukum pelaksanaan UU Pilkada 2017 yang lalu, menyimpan persoalan yang sampai saat ini pada tingkat Pemerintahan Provinsi Aceh harus menyelesaikan persoalan yang harus diselesaikan ke MK, terlihat nyata ada fragmatisme kontemporer praktik politik di Aceh tidak terlepas dari kakuatan finansial untuk kekuasaan politik.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan praktik politik pada abad ke-20 dapat dilihat ciri-ciri kontemporer, pragmatisme politik dalam falsafah politik yang dipraktikkan. Kemudian ciri ini dapat dikatakan menyentuh seluruh aliran falsafah baik liberalisme, demokrasi, demokrasi sosial, sosialisme, komunisme maupun keagamaan. Falsafah politik bersifat spekulatif sekarang harus berhadapan dengan realitas transformasi lingkungan yang mengakar pada pesatnya teknologi komunikasi, kebangkitan gerakan nasionalis, ideologi, etnis dan agama. Munculnya kekuasaan baru dunia dari kalangan investor internasional mengubah peranan tradisi pemerintah (Scherer D, Facon, Attig & Miller Jr, 1979).

Persoalan kemanusiaan
Di samping itu kecenderungan internasional semakin mengutamakan persoalan kemanusiaan, kebebasan individu dan masyarakat yang terbuka dibandingkan isu-isu spekulatif tentang bentuk masyarakat sejahtera, pemerintahan terbaik dan pemerintah ideal. Keterlibatan investor internasional dalam kegiatan ekonomi dan politik, ini dilakukan dalam usaha untuk meningkatkan produktivitas ekonomi, peningkatan ekonomi dan pembangunan dalam memacu pertumbuhan ekonomi menuju kesejahtraaan masyarakat.

Ada pergeseran politik ideal kepada kekuatan finansial dalam praktik politik secara pragmatis, ini tidak terlepas dari keinginan perkembangan praktik ekonomi internasional melalui transnasional corporation ataupun multi-national corporation (MNC) yang terus berkembang ke seluruh dunia sampai ke daerah-daerah yang memiliki potensi ekonomi untuk dikembangkan secara lebih luas menyentuh kehidupan masyarakat.

Secara sistematik Tinder (1979) menyampaikan tentang peningkatan isu konvensional yang disampaikan oleh tokoh aliran klasik pada isu kontemporer seperti; kebebasan hak dalam menentukan, persamaan antar individu, ikatan komunitas, tujuan masyarakat dan negara yang ditentukan secara sadar, dan batas kekuasaan individu terhadap orang lain.

Hal ini mencerminkan perkembangan politik kekinian yang difokuskan terhadap hak dan kebebasan individu. Latar belakang perkembangan ini adalah fenomena sejagad pengelolaan kapitalisme atau investasi global oleh perusahaan multinasional menangani isu transformasi politik, sosial dan ekonomi menggeser kesalihan sosial menciptakan kekuatan finasial untuk masyarakat luas. Pragmatisme politik yang rujukannya kepada peningkatan pendekatan spekulatif kepada premis teori kekuasaan empirikpemilikan finansial selesaikan persoalan masyarakat kekinian.

Pelaksanaan transformasi politik dalam pemerintahan Aceh yang baik dengan memiliki potensi ekonomi, secara khusus menggunakan UUPA sebagai landasan hukum sebagai turunan MoU Helsinki 15 Agustus 2005, mesti diperkuat dengan menggunakan UUPA secara konsisten dan bertanggung jawab. Pragmatisme demokrasi politik Aceh harus sepenuhnya diperjuangkan benar untuk kepentingan masyarakat, sehingga secara sesungguhnya harus konsekwen menciptakan kesejahteraan rakyat Aceh.

* Dr. Taufiq A. Rahim, SE, M.Si., Ketua LP4M/Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha), dan Dosen FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Email: [email protected] (uri/syrafi/orat/AG)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id