Gugatan dari Aceh Berguguran di MK | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Gugatan dari Aceh Berguguran di MK

Gugatan dari Aceh Berguguran di MK
Foto Gugatan dari Aceh Berguguran di MK

* Para Pemohon tak Miliki ‘Legal Standing’

JAKARTA – Lima gugatan sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) dari Aceh satu per satu berguguran di Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam sidang pleno dengan agenda pengucapan putusan, Senin (3/4), di Gedung MK, Jakarta, kelima gugatan itu dinyatakan tidak dapat diterima MK.

Gugatan tersebut masing-masing perkara Nomor 4/PHP.BUP-XV/2017 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Aceh Timur, pemohon pasangan Ridwan Abubakar alias Nektu-Abdul Rani; perkara Nomor 5/PHP.BUP-XV/2017 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Aceh Singkil dengan pemohon pasangan Safriadi-Sariman; perkara Nomor 17/PHP.BUP-XV/2017 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Aceh Barat Daya, pemohon Said Syamsul Bahri dan Nafis A Manaf; perkara Nomor 16/PHP.BUP-XV/2017 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Bireuen dengan pemohon HM Yusuf Abdul Wahab-dr Purnama Setia Budi; dan perkara Nomor 15/PHP.BUP/XV/2017 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Pidie yang diajukan pasangan H Sarjani Abdullah-M Irawan SE.

Sidang pengucapan putusan tersebut dihadiri seluruh hakim majelis yang terdiri atas Ketua Arief Hidayat, dan anggota Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, dan Panitera Pengganti Dian Chusnul Chatimah.

Pengucapan putusan ini dilakukan MK setelah menggelar dua kali persidangan, dengan agenda mendengarkan dalil pemohon, keterangan termohon Komisi Independen Pemilihan (KIP) serta keterangan pihak terkait.

Pembacaan putusan dilakukan secara bergantian oleh majelis hakim untuk masing-masing perkara.

Majelis hakim dalam pertimbangnnya menyatakan, para pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10 Tahun 2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1 Tahun 2017, sehingga pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara a quo.

“Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum (legal standing) pemohon adalah beralasan menurut hukum,” demikian majelis.

Dalam pertimbangan selanjutnya, majelis menyatakan bahwa oleh karena eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Dalam amar putusannya, majelis menyatakan bahwa mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon dan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

Sedangkan untuk pemohon pasangan calon Bupati Bireuen, HM Yusuf Abdul Wahab-dr Purnama Setia Budi. permohonan tidak diterima karena melampaui tenggat batas waktu pengajuan permohonan.

Terhadap perkara yang diajukan pasangan Said Syamsul Bahri dan Nafis A Manaf, pasangan calon Aceh Barat Daya (Abdya), majelis juga menggunakan dasar pertimbangan mahkamah dalam putusan Nomor 5/PUU-V/2007, bertanggal 23 Juli 2007 dan putusan Nomor 35/PUU-VIII/2010, bertanggal 30 Desember 2010 terkandung dua hal pokok, yaitu: Pemilihan kepala daerah tidak termasuk dalam keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh; dan hubungan antara UU 11/2006 dengan UU Pemerintah Daerah bukan merupakan hubungan yang bersifat khusus dan hubungan yang bersifat umum.

Oleh karena itu, menurut majelis, apabila dikaitkan dengan perkara a quo, maka pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di Provinsi Aceh pada umumnya dan di Kabupaten Aceh Barat Daya pada khususnya, menurut penilaian mahkamah meskipun Provinsi Aceh memiliki kekhususan, namun kekhususan tersebut tidak berkenaan dengan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, termasuk mengenai ambang batas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016.

Selain itu, dengan menggunakan dasar pertimbangan mahkamah dalam putusan Nomor 5/PUU-V/2007, bertanggal 23 Juli 2007, maka antara UU Nomor 11/2006 dan UU Nomor 10/2016 tidak terdapat hubungan yang bersifat khusus dan hubungan yang bersifat umum. Bahwa selain itu, Pasal 199 UU Nomor 10/2016 menyatakan, “Ketentuan dalam undang-undang ini berlaku juga bagi penyelenggaraan pemilihan di

Provinsi Aceh, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur lain dalam undang-undang tersendiri.” Dengan demikian, mahkamah berpendapat, bahwa oleh karena ketentuan tentang ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Nomor 10/2016 tidak diatur dalam UU Nomor 11/2006, maka Pasal 158 UU Nomor 10/2016 tetap berlaku untuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota serentak tahun 2017 di Provinsi Aceh.

Kemenangan rakyat
Putusan MK tersebut, menurut Kamaruddin SH, kuasa hukum pasangan Hasballah M Thaib-Syahrul bin Syamaun, bupati terpilih Aceh Timur, merupakan kemenangan seluruh rakyat. “Dengan adanya putusan MK, maka sudah tidak ada lagi pengotak-ngotakan. Semua melebur jadi satu kesatuan rakyat Aceh Timur,” ujar Kamaruddin didampingi Muhajir, seusai sidang MK.

Pasangan Hasballah M Thaib dan Syahrul bin Syamaun dalam perkara tersebut berkedudukan sebagai pihak terkait.

Kuasa hukum pihak terkait lainnya adalah Tgk Roni Ahmad atau Abusyik-Fadhullah TM Daud dari Kabupaten Pidie, Sayuti Abubakar SH, mengatakan, putusan MK adalah putusan tertinggi dan mengikat. “Karena itu, saran saya pemenang Pilkada Pidie, Abu Syik-Fadhlullah merangkul seluruh komponen masyarakat dan memandang ke depan untuk kemaslahatan masyarakat Pidie,” ujar Sayuti Abubakar.

Harapan serupa diutarakan kuasa hukum pasangan pemenang Pilkada Aceh Singkil, Dulmusrid-Sazali SSos, Imran Mahfudi SH.

“Pilkada sudah tuntas. MK sudah mengeluarkan putusan, saatnya bersatu kembali meraih masa depan cerah Aceh Singkil,” kata Imran.

Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (4/4) hari ini pukul 09.00 WIB kembali menggelar sidang pleno pengucapan putusan untuk perkara hasil pemilihan Gubernur Aceh, Kabupaten Aceh Utara, Kota Langsa, dan Kabupaten Nagan Raya.

Sidang bertempat di ruang utama gedung MK. Dalam perkara sengketa Pilkada Gubernur Aceh, permohonan diajukan pasangan Muzakir Manaf-TA Khalid, termohon Komisi Independen Pemilihan (KIP Aceh dan pihak terkait pasangan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah.

Dalam sidang sebelumnya, kuasa hukum Mualem-TA Khalid, Prof Yusril Ihza Mahendra menginginkan sengketa pilkada gubernur di Aceh menggunakan acuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang tidak mengenal pembatasan suara sebagai syarat pengajuan permohonan.

Sebaliknya, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah mensyaratkan adanya ambang batas perolehan suara sebagai syarat permohonan gugatan ke MK.

Dari Aceh tercatat sembilan pasangan kepala daerah yang mendaftarkan permohonan gugatan sengketa pilkada ke MK, yaitu dari Aceh Timur, Bireuen, Pidie, Kota Langsa, Aceh Utara, Aceh Singkil, Abdya, Nagan Raya, Gayo Lues, dan Pilkada Gubernur Aceh.

Sidang hari ini akan dihadiri oleh berbagai kalangan, termasuk sejumlah anggota legislatif dari Aceh dan tokoh partai lokal dan partai nasional. (fik) (uri/aradhia/ayanti/FD)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id