Pengamat Nilai Reaksi DPRA Terlambat | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Pengamat Nilai Reaksi DPRA Terlambat

Pengamat Nilai Reaksi DPRA Terlambat
Foto Pengamat Nilai Reaksi DPRA Terlambat

* Terkait Isu Hilangnya Hologram

BANDA ACEH – Pengamat Politik dan Keamanan Aceh, Aryos Nivada menyesalkan tindakan DPRA yang mengadukan KIP Aceh ke Presiden RI, DKPP, dan beberapa pihak lainnya di Jakarta. Aryos menilai, reaksi DPRA tersebut, terutama terkait isu hilangnya ribuan hologram C1 Pilkada Aceh, sudah terlambat.

“Sebenarnya isu yang dipersoalkan itu seperti hologram sudah jauh hari mencuat, sebelum pemungutan suara. Anehnya, saat itu DPRA tidak bereaksi untuk menanggapi isu hologram tersebut,” kata Aryos Nivada kepada Serambi, Senin (3/4).

Selain itu, Aryos juga menilai tindakan DPRA melaporkan KIP Aceh ke Presiden, DKPP, dan MK, sarat kepentingan pihak tertentu. Karena dilakukan jelang pleno keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) perihal Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) pemilihan gubernur/wakil gubernur Aceh.

Sebagaimana diberitakan kemarin, DPRA melapor KIP Aceh ke Presiden RI, DKPP, MK setelah adanya rekomendasi dari Komisi I hasil rapat kerja dengan KIP dan Panwaslih Aceh. Di mana dalam rapat itu, diketahui telah terjadi pelanggaran dalam pemesanan dan pendistribusian alat kelengkapan Pilkada Aceh beberapa waktu lalu. Komisi I menilai, telah terjadi pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang dalam hal itu.

Menurut Aryos, isu hologram yang dipersoalkan itu sebenarnya sudah diklarifikasi oleh KIP Aceh saat itu juga. Bahwa tidak benar ada hologram yang hilang, tapi ada hologam yang kurang dan hal tersebut kemudian ditangani oleh KIP Aceh sebelum pemungutan suara berlangsung. “Saat itu DPRA tidak bereaksi, kemudian isu itu tenggelam karena publik menilai bahwa memang isu hilangnya hologram itu hanya isu semata,” sebutnya.

Harusnya, kata Aryos, bila memang Panwaslih Aceh serius menangani hal tersebut, maka sedari awal isu itu diinvestigasi dan ditelusuri. Ia heran, kenapa isu hologram itu mendadak dimunculkan jelang keputusan MK di Jakarta terkait sengketa Pilkada Aceh. “Jadi kesan yang ditangkap publik, bahwa aduan ke presiden ini merupakan langkah taktis DPRA dalam rangka mengakomodir kepentingan politik pihak tertentu,” tuturnya.

Menurut Aryos, kemungkinan besar pihak-pihak yang ia maksud itu telah menyadari bahwa putusan MK hari ini tidak sesuai dengan harapannya. Maka, dicari celah lain melalui kekutan politik di legislatif. “Itu namanya sikap yang tidak legowo menerima keadaan setelah kekalahan di Pilkada 2017,” sebut Aryos.

Ia menambahkan, tujuan DPRA menggugat legitimasi penyelenggaraan Pilkada Aceh –dengan mengangkat isu hilangnya hologram– untuk memunculkan kesan bahwa KIP Aceh telah melanggar prosedur. Sasarannya, pilkada diulang kembali. “Dengan demikian bila pilkada diulang maka akan ada kepentingan politik pihak tertentu yang diuntungkan dan terakomodir,” ujar dosen politik pada Universitas Syiah Kuala ini.

Netralitas panwaslih
Aryos juga menyayangkan sikap Panwaslih Aceh yang menurutnya diragukan netralitasnya. Menurut dia, publik mulai meragukan netralitas Panwaslih Aceh karena terkesan berpihak pada kepentingan kekuatan politik tertentu. “Ini dirasakan oleh masyarakat, dapat terlihat di mana peran Panwaslih Aceh yang terlihat belakangan ini, pascapemungutan suara,” sebutnya.

Berdasarkan pengakuan masyarakat, laporan pelanggaran kepada Panwaslih Aceh umumnya terbengkalai karena tidak ditangani dengan baik, Panwaslih Aceh di satu sisi seperti menghindar dari laporan. Kalau pun ditindaklanjuti, tidak diberikan informasi kemajuan dari laporan yang dilaporkan.

“Panswaslih harusnya menjadi corong penyambung lidah tegaknya demokrasi. Bukan menjadi corong penyambung lidah kekuatan politik tertentu. Hilangkan anggapan publik bahwa panwaslih hanya bekerja sesuai order pihak tertentu,” demikian Aryos Nivada.(dan) (uri/atrya/ratama/SP)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id