BBPOM Sita 7.264 Produk tak Berizin | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

BBPOM Sita 7.264 Produk tak Berizin

  • Reporter:
  • Selasa, April 4, 2017
BBPOM Sita 7.264 Produk tak Berizin
Foto BBPOM Sita 7.264 Produk tak Berizin

BANDA ACEH – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banda Aceh menyita sedikitnya 7.264 produk pangan tak berizin yang telah beredar di tiga kabupaten, yakni Banda Aceh, Aceh Besar, dan Pidie. Produk tersebut terdiri atas minuman sachet (cepat saji) dan obat tradisonal dengan total nilai ekonomi sebesar Rp 25.047.000.

Hal tersebut dikatakan oleh Kepala BBPOM Banda Aceh, Dra Sjamsuliani Apt MM dalam konferesni pers di Banda Aceh, Senin (3/4). Ia mengatakan, penyitaan barang itu dilakukan dalam rangka operasi opson yang dilakukan serentak secara nasional sejak awal Maret lalu. “Jadi dalam operasi ini kita temukan bahan pangan dan obat tradisional yang tidak ada izin daftar dan izin edar,” sebut Sjamsuliani.

Untuk wilayah Banda Aceh, pihaknya menemukan 41 produk pangan tidak ada izin edar, Aceh Besar 1.848 obat tradisional tidak ada izin edar, sedangkan di Pidie sebanyak 5.375 produk pangan tanpa izin edar dan obat tradisional tidak ada izin edar. “Jika kita jumlahkan dalam rupiah, produk yang kita sita ini mencapai Rp 25 juta,” sebutnya.

Produk pangan yang disita rata-rata minuman sachet, seperti Old Twon Coffe, Ah Huat White Coffe, Ah Huat teh Hijau, Teh Tarik 3 ini 1 Malaysia Check Hup dan 2 in 1 Ipoh White Coffe dan Creamer. “Ini rata-rata produk dari Malaysia,” terangnya.

Untuk obat tradisional, pihaknya menyita pil Cap Tupai sebanyak 1.560 bungkus, obat setelan gigi dan gusi 288 bungkus, Majun Mutuara 100 bungkus, permen hack Malaysia 62 bungkus, dan air mineral lokal dengan merk BD-Q sebanyak 108 dus. “Semua ini tidak memiliki izin edar dan izin daftar,” sebutnya.

Ia mengatakan, rata-rata yang bahan pangan disita itu sudah banyak beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat, seperti halnya teh hijau yang menurut Sjamsualiani banyak dikonsumsi di kafe-kafe di Aceh. Oleh karena itu, ia mengingatkan para pemilik kafe atau siapa saja untuk benar-benar memperhatikan setiap produk yang digunakan. “Kalau tidak terdaftar dan tidak memiliki izin, tentu tidak boleh beredar. Bukan hanya di Aceh, tapi seluruh Indonesia begitu,” sebutnya.

Untuk produk luar, lanjutnya, yang boleh dikonsumsi adalah produk yang memiliki izin dengan sebutan makan luar negeri (ML) dan bertuliskan form 12 digit di produk tersebut. Pihaknya akan terus bekerja sama dengan pihak Bea Cukai untuk mengawasi setiap bahan pangan luar negeri yang masuk ke Aceh. “Ke depan kita akan terus telusuri dari mana sumbernya. Di toko-toko, kalau kita dapatkan ya langsung kita sita,” pungkas Sjamsuliani.(dan) (uri/hon//JK)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id