Menjaga Momentum Perbankan Syariah | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Menjaga Momentum Perbankan Syariah

Menjaga Momentum Perbankan Syariah
Foto Menjaga Momentum Perbankan Syariah

Oleh Dece Kurniadi

TAHUN 2016 lalu menjadi titik balik bagi industri perbankan syariah di tanah air. Setelah mengalami periode negatif sepanjang 2014-2015, tren positif kinerja industri perbankan syariah mulai terlihat. Untuk kali pertama market share perbankan syariah berhasil menembus angka 5,12% terhadap industri perbankan Nasional, tertinggi sepanjang keberadaannya di Indonesia. Keberhasilan bank-bank syariah nasional dalam mencapai pangsa pasar sebesar 5,12 persen, tidak terlepas dari “hijrah” Bank Aceh yang sebelumny amelakukan kegiatan operasional secara konvensional menjadi sistem syariah pada 19 September 2016.

Selain pertumbuhan aset, berdasarkan rilis data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disebutkan, per Desember 2016, pembiayaan bermasalah atau Non Performane Financing (NPF) gross perbankan syariah menyusut ke angka 4,42%. Angka tersebut lebih rendah bila dibandingkan pada posisi NPF di Desember 2015 yang berada pada rasio 4,84%. Di samping itu, secara nominal nilai pembiayaan bermasalah juga tidak mengalami peningkatan, sedangkan total pembiayaan mengalami pertumbuhan. Di saat perbankan konvensional mengalami stagnansi dengan pertumbuhan di bawah 10%, bank-bank syariah secara keseluruhan justru berhasil tumbuh sampai 19,67% (infobanknews.com, 18/01/2017).

Pencapaian kinerja industri perbankan syariah tersebut patut disyukuri. Pasalnya, capaian ini mampu dibukukan di tengah situasi perekonomian global maupun domestik yang kurang kondusif bagi perkembangan dunia usaha. Pertumbuhan industri perbankan syariah pada 2016 lalu, telah memberikan optimisme baru di tengah penurunan pertumbuhan sepanjang 2014-2015.

Tahun 2008 hingga 2013 menjadi masa keemasan perbankan syariah. Saat itu, pertumbuhan aset perbankan syariah rata-rata mencapai di kisaran 40%. Jauh melampaui rata-rata pertumbuhan keuangan syariah global sebesar 19%. Meski menunjukkan fenomena rebound menuju tren positif, perkembangan industri perbankan syariah di Tanah Air saat ini masih dihadapkan pada sejumlah tantangan.

Minim literasi
Walau mayoritas penduduk Indonesia merupakan umat muslim, namun pada kenyataannya tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah belum berbanding lurus. Berdasarkan survei OJK pada 2016, tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah masing-masing hanya sebesar 8,11% dan 11.06%. Artinya, hanya 8 orang dari 100 orang yang memahami produk dan layanan keuangan syariah. Begitupun,dari 100 orang hanya 11 orang yang memiliki akses terhadap produk dan layanan lembaga jasa keuangan. Survei OJK 2016 dilakukan dengan melibatkan 9.680 responden di 34 provinsi yang tersebar di 64 kota/kabupaten di Indonesia dengan mempertimbangkan gender, strata wilayah, umur, pengeluaran, pekerjaan, dan tingkat pendidikan.

Publikasi survei OJK memang menjadi sebuah tantangan sekaligus tanggung jawab yang harus dihadapi bersama baik oleh pemerintah, regulator, praktisi Lembaga Keuangan Syariah (LKS), maupun masyarakat yang memiliki posisi sangat strategis dalam mendorong industri perbankan syariah di Tanah Air. Jika mampu memanfaatkan kondisi demografi Indonesia dengan baik, industri perbankan syariah Nasional bisa terus tumbuh secara positif, terlebih jika berbicara dalam konteks Aceh yang telah memberlakukan penerapan syariat Islam.

Bank syariah sesungguhnya memiliki karakteristik unik. Memiliki kemampuan akselerasi yang lebih dari hanya sekadar bank (beyond banking) yang hanya melakukan fungsi intermediasi. Aktivitas yang dijalani tidak hanya bertujuan profit oriented, melainkan juga menganut nilai-nilai tanggung jawab sosial yang tinggi.

Akan tetapi, implementasi perbankan syariah tanpa didasari kemampuan literasi dan edukasi dari seluruh stakeholder perbankan syariah akan berdampak pada tidak optimalnya peran perbankan syariah dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang lebih berkeadilan. Yang lebih mengkhawatirkan, minimnya kemampuan literasi dan edukasi memunculkan stigma negatif bahwa prinsip perbankan syariah sama dengan pola perbankan konvensional, terutama dalam hal pembiayaan.

Bank Syariah kerap dipahami tidak boleh memperoleh keuntungan dalam pembiayaan yang disalurkan. Padahal, akad dalam pembiayaan syariah memiliki dua skema, yaitu tabarru’ dan tijarah. Akad tabarru’ adalah akad atau transaksi yang mengandung perjanjian dengan tujuan tolong-menolong, tanpa adanya syarat imbalan keuntungan materi apapun dari pihak lain. Imbalan yang diharapkan hanyalah dari Allah Swt. Pola dalam akad pembiayaan ini dapat berupa pinjaman murni, maupun hibah. Penerima tabarru’ hanya ditujukan pada golongan yang memiliki karakteristik khusus.

Sedang akad tijarah merupakan akad yang dilakukan untuk tujuan komersil dengan orientasi profit, yaitu akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Dua skema akad tersebut merupakan sebahagian diferensiasi perbankan syariah yang tidak dimiliki oleh perbankan konvensional.

Stigma negatif
Sebagai turunan dari akad tijarah, porsi pembiayaan dengan akad murabahah saat ini memiliki kontribusi paling besar dari total pembiayaan perbankan syariah Indonesia yakni sekitar 60%. Hal ini terjadi karena sebagian besar kredit maupun pembiayaan yang diberikan sektor perbankan di Indonesia bertumpu pada sektor konsumtif. Tak heran, murabahah menjadi core business lembaga keuangan syariah.

Secara harfiah, pembiayaan murabahah adalah penyediaan dana dari Bank kepada nasabah untuk membeli barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli (nasabah) dan pembeli (nasabah) membayarnya dengan harga yang disepakati, di mana harga tersebut lebih tinggi dari harga beli karena di dalamnya terkandung keuntungan (margin) bank.

Meski dominan, pembiayaan murabahah pada perbankan syariah juga kerap dimisinterpretasikan oleh masyarakat. Perolehan margin bank dalam skema akad pembiayaan murabahah acap dianggap riba. Padahal, dalam prinsip syariah, margin merupakan besaran keuntungan yang menjadi hak bank sebagai penjual atas transaksi jual beli barang yang dilakukan dan disepakati dengan nasabah.

Perhitungan margin sendiri mengacu pada tingkat imbalan yang berlaku umum pada pasar keuangan dengan mempertimbangkan ekspektasi biaya dana, risk premium dan tingkat keuntungan. Karena itu, besar kecilnya margin yang diperoleh sangat dipengaruhi oleh harga beli dan ekspektasi keuntungan yang diinginkan oleh lembaga keuangan syariah. Dalam pembiayaan murabahah, utang nasabah adalah utang atas harga jual barang. Berbeda dengan pola kredit pada bank konvensional, yang masih membedakan kewajiban pokok dan bunga terhadap pinjaman.

Memang saat ini persoalan akad pembiayaan murabahah masih dihadapkan pada sejumlah isu-isu strategis, seperti bank sering terjebak ke dalam akad tawarruq sehingga tidak terjadi transfer of ownership (peralihan kepemilikan) secara nyata dari bank kepada nasabah. Begitupun isu konsep bank sebagai lembaga intermediasi uang mengakibatkan bank tidak bisa berlaku sebagai penjual langsung pada pembiayaan murabahah.

Namun, isu-isu tersebut hendaknya tidak disikapi dengan mengambil langkah mundur dalam menggunakan produk-produk perbankan syariah. Standarisasi dan inovasi produk perbankan syariah adalah sebuah keniscayaan, agar perbankan syariah dapat tumbuh secara wajar, seimbang dan berkelanjutan serta mampu bersaing dengan industri perbankan konvensional.

Karena itu, konstribusi dari pemerintah, regulator, akademisi, ulama, praktisi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) maupun masyarakat dalam memberikan solusi untuk menjaga pertumbuhan industri perbankan syariah di Tanah Air amatlah diperlukan agar grand strategy menjadikan industri perbankan syariah sebagai pilar ekonomi di Tanah Air menemukan momentum yang tepat. Semoga!

* Dece Kurniadi, Pengamat Lembaga Keuangan Syariah, anggota Pokja Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), Owner Demas Training and Consulting. Email: [email protected] (uri/gie/iyadie/OR)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id