Perubahan Paradigma Bank Aceh Syariah | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Perubahan Paradigma Bank Aceh Syariah

Perubahan Paradigma Bank Aceh Syariah
Foto Perubahan Paradigma Bank Aceh Syariah

Oleh Hafas Furqani

PRAKTIK perbankan syariah di dunia Muslim kontemporer bermula pada 1976 ketika IDB (Islamic Development Bank) dan DIB (Dubai Islamic Bank) didirikan. Spirit yang dibawa adalah membebaskan umat dari belenggu riba yang menjadi nadi dari praktik perbankan. Riba yang dimaksudkan adalah suku bunga yang dikenakan kepada transaksi hutang yang biasa berlaku dalam transaksi perbankan.

Konversi Bank Aceh Syariah yang secara formal diresmikan pada 19 September 2016 dipercayai karena menangkap spirit ekonomi Qurani, yang mengharamkan riba dan membebaskan masyarakat Aceh dari segala macam praktik ribawi.

Pengharaman riba dalam Alquran mempunyai makna yang dalam menginginkan perubahan paradigma operasional sistem perbankan bukan sekadar transformasi transaksional. Agenda membangun ekonomi umat, menyejahterakan masyarakat, ekonomi berkeadilan adalah misi yang sepatutnya juga diusung oleh bank syariah. Perubahan paradigma inilah yang juga diinginkan oleh nasabah dan diharapkan kepada Bank Aceh Syariah dan perbankan syariah lainnya.

Institusi perbankan, dalam sistem ekonomi kapitalisme diciptakan sebagai sebuah institusi yang mempunyai kekuatan untuk menciptakan uang (money creation). Uang diciptakan melalui setiap pinjaman yang diberikan. Dalam sistem fractional reserve, bank hanya diwajibkan menyimpan sedikit sisa tabungan nasabah untuk persiapan membayar dana kepada transaksi harian mereka, selebihnya uang akan diputar melalui hutang dan bunga yang dibayar nasabah.

Bunga adalah instrumen yang akan menjamin uang senantiasa beranak dan tumbuh dari pokok hutang. Paradigma money creation telah menjadikan uang sebagai tuan (master) dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Saat ini, tingkat pertumbuhan uang sudah tidak wajar melebihi 90% dari produk ekonomi riil dalam perekonomian dunia. Praktik uang bisa tumbuh dari uang telah menjadikan investasi dan produktifitas perekonomian sektor riil seperti pertanian, bisnis, industri dan lain-lain tinggal di belakang.

Ketidakseimbangan antara pertumbuhan uang dan barang menjadikan inflasi sebuah keniscayaan. Namun malangnya dalam paradigma ini, inflasi dikatakan bisa diselesaikan dengan kebijakan mengkutak-katik tingkat suku bunga oleh bank sentral. Padahal suku bunga adalah sumber inflasi itu sendiri, karena ia menjadi cost dalam setiap pinjaman.

‘Product Creation’
Perbankan syariah sejatinya mengusung paradigma product creation. Penghalalan jual beli mengisyaratkan uang tidak boleh tumbuh dari uang (QS. al-Baqarah: 275). Sebaliknya uang hanya bisa tumbuh dari barang atau usaha yang diproduktifkan. Karena itu yang menjadi fokus dalam sistem ekonomi seharusnya adalah menciptakan produk (barang dan jasa) yang selanjutnya bisa menjustifikasi pertambahan harta dari keuntungan yang diperoleh.

Transaksi jual beli secara kredit, kalaupun dibenarkan dalam Islam, meniscayakan adanya barang yang diperjualbelikan. Syariah juga menggarisbawahi bahwa uang dan barang hanya salah satu saja yang boleh ditangguhkan. Utang (barang) dan utang (uang) tidak boleh secara bersamaan ditangguhkan (disebut sebagai bay’ al-dayn). Model ini akan menjamin pertumbuhan paralel antara uang dan barang, sehingga menjadikan ekonomi lebih stabil.

Dalam paradigma perbankan konvensional, hubungan antara bank dan nasabah adalah dalam bentuk pemberi utang dan peminjam. Sebagai pemilik dana, bank telah mentransfer semua risiko kepada sipeminjam. Si peminjam sebaliknya telah mentransfer semua asset yang diagunkan yang sewaktu-waktu bisa berpindah kepada bank. Dominasi bank dalam sistem ini membuat nasabah sering berada dalam posisi lemah.

Dalam paradigma perbankan syariah, hubungan yang dibangun bersifat kemitraan, partisipatif, dan saling berbagi risiko dan keuntungan dalam bentuk hubungan jual beli (bay’ murabahah, bay’ salam, dan bay’ istisna), sewa (ijarah) atau sewa beli (ijarah muntahiya bi tamlik), kerja/usaha sama (joint venture) dalam bentuk mudharabah dan musyarakah atau penyediaan jasa dalam bentuk garansi/jaminan (kafalah), perwakilan (wakalah) dan lain-lain. Semua transaksi ini mengharuskan adanya pertukaran antara uang dan barang atau jasa, persamaan kedudukan, hak dan kewajiban.

Dengan mengusung paradigma ini, hubungan antara perbankan dan nasabah berlangsung saling menguntungkan demi kesejahteraan bersama. Tidak ada pertukaran uang dengan uang disertai tambahan bunga. Tidak ada dominasi sepihak atau eksploitasi.

Hubungan ini sangat ketara dalam bentuk transaksi mudharabah atau musyarakah, di mana bank dan nasabah bekerja sama dalam bentuk penyertaan modal dan usaha. Kerja sama ini mengharuskan bank dan nasabah bersinergi memastikan usaha berhasil dan mendapatkan keuntungan. Tanpa keuntungan, tidak ada bagi hasil yang akan diterima.

Kesejahteraan bersama
Dalam praktik perbankan yang ada hari ini, bank diposisikan sebagai institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Ibarat jantung, perbankan akan memompa darah dalam perekonomian. Perbankan yang sakit akan menyebabkan perekonomian melemah dan berbuntut kepada krisis ekonomi. Karena itu, kita disuguhi keyakinan bahwa masyarakatlah yang memerlukan perbankan, dan tidak sebaliknya.

Dalam paradigma ini, ketika krisis terjadi, bank akan segera mendapat kucuran dana dari pemerintah (bail out) yang sebenarnya merupakan uang publik. Pemerintah Amerika Serikat misalnya, mengucurkan 16.8 trilliun dolar ketika krisis melanda negeri mereka pada 2008 (Forbes, 14 Juli 2015). Pemerintah Indonesia sendiri mengucurkan lebih kurang Rp 138,7 triliun dalam bentuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada 1999-2003 (Kompas, 27 Juni 2016).

Padahal, ketika perbankan mendapat keuntungan yang menikmatinya adalah pemegang saham, direksi, komisaris dan pegawai bank itu sendiri dalam bentuk bonus dan pemberian lainnya. Bayaran yang besar tersebut seringkali dialihkan ke nasabah peminjam dengan beban margin keuntungan yang sangat besar dari pokok pembiayaan. Institusi perbankan karena itu sering dikritik mengambil keuntungan di atas biaya sosial (private gain at social cost).

Dalam paradigma perbankan syariah, kesejahteraan bersama menjadi tujuan utama. Dana yang disimpan masyarakat merupakan titipan dan atau penyertaan modal yang akan dikelola oleh institusi perbankan. Karena itu, dana tersebut pada hakikatnya bukan milik bank itu sendiri. Pertanggungjawaban diwajibkan di samping kesediaan berbagi keuntungan bersama ketika ada keuntungan. Demikian pula, ketika terjadi krisis ekonomi, nasabah sebagai penabung atau investor harus juga bersedia menanggung kerugian.

Para bankir dalam paradigma perbankan syariah lebih berorientasi sosial, di mana mereka bekerja menyejahterakan masyarakat, memberdayakan dan mengangkat taraf perekonomian rakyat, serta menfasilitasi dan memenuhi segala kepentingan transaksi ekonomi rakyat. Keuntungan akan dinikmati dalam bentuk bagi hasil yang fair dan kesejahteraan bersama. Mudah-mudahan dengan spirit dan paradigma baru, perbankan syariah, khususnya Bank Aceh Syariah, menemukan bentuk baru dan mampu menjadi alternatif yang sesungguhnya.

* Dr. Hafas Furqani, M.Ec., Ketua Prodi Magister Ekonomi Syariah, Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh. Email: [email protected] (uri/atrya/ratama/SP)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id