DPRA Lapor KIP ke Presiden | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

DPRA Lapor KIP ke Presiden

DPRA Lapor KIP ke Presiden
Foto DPRA Lapor KIP ke Presiden

BANDA ACEH – Pihak DPRA melaporkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), termasuk ke Presiden RI. Inti laporan terkait dugaan pelanggaraan pilkada serentak di Aceh pada 15 Februari 2017.

Laporan itu disampaikan melalui surat yang ditandatangani Ketua DPRA, Tgk Muharuddin tertanggal 30 Maret 2017. Tembusan surat itu selain ke Presiden RI juga ke Mahkamah Konstitusi (MK), Kapolri, Jaksa Agung, Kapolda Aceh, Pangdam IM, Mendagri, dan Menkopolhukam.

Laporan itu dilayangkan pimpinan DPRA setelah menerima rekomendasi dari Komisi I DPRA usai melaksanakan rapat kerja dengan KIP Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh pada 29 Maret lalu. Serambi mengetahui hal tersebut dari Wakil Ketua Komisi I DPRA, Azhari Cagee SIP.

“Kita lakukan rapat kerja dengan Sekretaris, Pejabat Pengadaan, dan ULP KIP Aceh beserta Ketua Panwaslih Aceh. Rapat itu guna meminta klarifikasi terkait pengadaan perlengkapan Pilkada Aceh,” kata Azhari Cagee, Minggu (2/4).

Dalam rapat itu, Komisi I DPRA meminta klarifikasi kepada Sekretaris KIP Aceh beberapa hal terkait pelaksanaan Pilkada Aceh. Pertama, soal surat permintaan percetakan tambahan surat suara sebanyak 190 lembar oleh KIP Aceh kepada PT Temprima Media Grafika pada 19 Januari 2017. “Surat itu ditandatangani oleh Basri M Sabi selaku Wakil Ketua KIP Aceh,” kata Azhari.

Selanjutnya, Komisi I juga menanyakan terkait adanya surat permintaan percetakan tambahan surat suara sebanyak 8.000 surat suara kepada perusahaan yang sama. Surat itu, kata Azhari Cagee tertanggal 6 Februari 2017 dengan Nomor 270/0772. “Surat itu ditandatangani Sekretaris KIP Aceh, Darmansyah,” ujarnya.

Dalam rapat itu, Komisi I DPRA juga mencecar KIP Aceh soal hologram. Azhari Cagee dan rekan-rekan mengklarifikasi KIP Aceh tentang kekurangan pengiriman hologram sebanyak 13.158 kepada 12 kabupaten/kota sesuai surat Nomor 270/0894 tertanggal 9 Februari 2017. “Surat itu ditujukan kepada PT Betawi Mas di Jakarta yang juga ditandatangani oleh Darmansyah selaku Sekretaris KIP Aceh,” sebutnya.

Dalam kesempatan itu juga diketahui, saat KIP Aceh meminta tambahan cetakan hologram untuk pemilihan gubernur/wakil gubernur Aceh, pihak KIP tidak pernah memberitahukan kepada Panwaslih Aceh. Samsul Bahri selaku Ketua Panawaslih Aceh, menurut Azhari, mengaku pihaknya menemukan hologram sebanyak 3.000 lembar di Kabupaten Bireuen. “Itu didapatkan setelah proses penghitungan suara,” kata Azhari.

Untuk hologram, sebagaimana pernah diberitakan Serambi pada 14 Februari 2017, sempat mencuat isu hilangnya ribuan hologram yang akan ditempel pada formulir C-1 untuk kesahihan proses penghitungan dan rekapitulasi suara. Ribuan hologram diisukan hilang, meski pihak KIP Aceh membantah laporan tersebut. Namun, setelah itu, isu tersebut hilang begitu saja sampai pelaksanaan pilkada yang dilaporkan berjalan lancar oleh pihak KIP.

Dalam rapat bersama Komisi I, pihak KIP Aceh mengakui pendistribusian alat kelengkapan pilkada seperti surat suara, hologram, dan lainnya merupakan tanggung jawab pemenang tender atau perusahaan yang telah menandatangani kontrak dengan KIP Aceh. Namun, faktanya, untuk item-item yang dipesan belakangan diambil dan dibawa pulang sendiri oleh KIP Aceh.

“Seperti hologram, itu diambil ke Jakarta dan dimasukkan dalam tas begitu saja waktu dibawa pulang. Hologram itu kan rahasia negara, bukan tanggung jawab KIP Aceh untuk mengambil, tapi pihak perusahaan yang mendistribusikan ke kabupaten/kota seperti dijanjikan dalam kontrak,” sebutnya.

Atas beberapa hal tersebut, Komisi I DPRA menganggap sudah terjadi kesalahan prosedur dalam hal pengadaan alat kelengkapan pilkada. Pihak Komisi I mensinyalir telah terjadi penyalahan kewenangan dan kekuasaan oleh KIP Aceh. Sehingga, diduga Pilkada Aceh tidak berjalan sebagaimana mestinya. “Makanya kita rekomendasi ke pimpinan untuk melaporkan hal ini, kita minta DKPP, Panwaslih, Presiden, polisi untuk mengusut hal ini. Rekomendasi sudah kita sampaikan dan sudah dilaporkan oleh pimpinan,” demikian Azhari Cagee. (dan) (uri/ngbert/atoel/EL)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id