Selamatkan Petani Kita | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Selamatkan Petani Kita

Selamatkan Petani Kita
Foto Selamatkan Petani Kita

Oleh Husaini Yusuf

MUSIM panen padi pada 2017 ini tidak jauh berbeda antarkabupaten di provinsi Aceh dan bahkan di beberapa kabupaten terjadi nyaris bersamaan. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan pada Maret-April 2017 masih terjadi La Nina, kondisi di mana terjadi hujan secara berlebih dan ini berdampak pada banjir.

Dalam beberapa hari ke depan, sebagian wilayah di Aceh masih diguyur hujan deras dan disebagian daerah kabupaten/kota telah mengalami banjir. Hal ini kemudian mengakibatkan sarana dan prasana umum seperti jembatan putus, kerusakan jalan, merendam sekolah, rumah penduduk tergenang dan yang menyedihkan adalah lahan usahatani padi akan menjadi lautan tanpa ombak.

Musibah banjir merupakan nestapa bagi petani. Sebagian besar mereka saat ini sedang memasuki musim panen raya padi. Curah hujan tinggi yang terjadi saat panen raya merupakan bencana bagi petani. Pasalnya, banyak tanaman padi rebah dan ini akan meningkatkan biaya ongkos panen. Di samping itu, curah hujan tinggi juga menyebabkan kualitas gabah petani menjadi riskan dan dikhawatirkan mempengaruhi nilai jual.

Untuk mengatasi kualitas gabah agar nilai jual tetap tinggi maka petani harus membentuk lumbung pangan di komunitasnya. Keberadaan lumbung pangan sangat penting bagi masyarakat tani di pedesaan, terutama ketika menghadapi musim dengan curah hujan tinggi dan juga saat memasuki panen raya. Fasilitas lumbung desa juga dapat dimanfaatkan untuk pengadaan sarana produksi (saprodi) bagi komunitas petani tatkala memasuki musim tanam.

Sarana lumbung pangan selain menjaga agar kualitas gabah tetap bagus pun menghindari risiko panen. Risiko panen adalah di mana ketika kualitas gabah dapat menurun jika tidak diantisipasi dengan bijak dan tepat konon lagi saat panen raya.

Merosotnya harga gabah selain ditentukan kualitas gabah juga dipengaruhi oleh musim panen yang bersamaan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa ketika panen raya harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani selalu mengalami penurunan yang sangat tajam meskipun harga beras di pasar tetap stabil. Ini adalah musibah musiman yang ditelan petani dan mereka tidak tahu harus melakukan tindakan apa selain menerima kenyataan pahit tersebut.

Dapat diminimalisir
Penulis menilai, dengan adanya alokasi dana desa yang dikelola oleh setiap gampong seharusnya hal itu dapat diminimalisir. Bagaimana caranya? Berdasarkan UU No.22 Tahun 2017 tentang peruntukan dana desa maka komunitas petani dapat berkoordinasi dengan pejabat pemerintahan gampong dalam hal ini Kepala Desa untuk mengajukan pengadaan pembangunan lumbung desa yang representatif.

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No.22 Tahun 2016 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa 2017, disebutkan bahwa pada Bab III tentang prioritas penggunaan dana desa di pasal 6, pemerintah gampong (desa) dapat mengajukan pengadaan pembangunan kebutuhan sesuai dengan hasil kesepakatan bersama dalam musrenbang ditingkat gampong seperti: a) lumbung pangan, lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan; b) lumbung desa; c) gudang pendingin (cold storage); dan d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Selain itu, pada bagian kedua di bidang pemberdayaan masyarakat pada Pasal 7 juga disebutkan bahwa dana desa dapat memberikan dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; seperti pada poin (i) dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat seperti kelompok tani, koperasi dan/ataulembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya; (j) pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan (k) bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Beberapa pembangunan sarana dan dukungan keuangan diatas sangat dianjurkan bagi masyarakat yang terutama mereka yang mayoritasbermatapencaharian di sektor pertanian. Inilah inti dan maksud pembangunan dari pinggiran yang dicanangkan pemerintah Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla dalam Nawacita-nya.

Peran Bulog
Untuk mengatasi kekhawatiran petani saat panen raya, seharusnya Bulog juga dapat menjembatani masalah tersebut. Bulog memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas pangan Nasional. Fungsi Bulog dalam melakukan stabilitas harga gabah dan beras petani harus serius dilakukan. Jangan hanya pasif untuk didatangi petani, tapi harus turun ke desa-desa. Jika Bulog hanya mengandalkan mitra saja, misalnya para pengumpul, maka Bulog hanya memberikan keuntungan kepada pedagang saja, sedangkan petani payah kap jaroe (gigit jari).

Idealnya, berapapun jumlah produksi gabah petani harus dibeli Bulog, baik melalui kebijakan HPP maupun melalui jalur komersial. Untuk itu pemerintah harus melihat kembali semangat awal pembentukan Perum Bulog yaitu dilakukan agar petani merasa dilindungi dan diberdayakan oleh pemerintah untuk mendapatkan hak hidupnya agar lebih layak dan sejahtera.

Kita juga patut bersyukur kepada pemerintah yang telah menginisiasi terbentuknya program serapan gabah (sergab) di beberapa kabupaten seperti di Kabupaten Aceh Barat dan Aceh Tenggara (Serambi, 8/3/2017). Hadirnya program sergab itu tentu harapannyadapat menjadi pemecah kebuntuan bagi petani kecil di pedesaan dalam menjual hasil produksinya dengan harga yang pantas dan menguntungkan mereka bukan kemudian malah program tersebut menjadi lahan bisnis baru bagi oknum tertentu.

Badan Urusan Logistik (Bulog) yang digadang-gadang menjadi pemecah kebuntuan di tingkat petani (grassroot), namun kenyataannya tidak seperti yang dibayangkan oleh banyak pihak. Bulog bahkan disinyalir sudah hilang dari semangat awalnya yang berfungsi sebagai pengawal stabilitas harga petani dan pelayan bagi konsumen. Pasalnya harga yang diberlakukan Bulog justru jauh dibawah harga yang ditawarkan “tengkulak” di pedesaan. Duh, miris sekali!

Tahun ini, misalnya, harga pokok penjualan (HPP) yang diberlakukan Bulog adalah Rp 3.700/kg sedangkan harga di pasar mencapai Rp 5.000 – Rp 5.400/kg meski kemudian loncat tajam ke Rp 4.200 – Rp 4.500/kg. Jauh lebih tinggi dari pada harga pokok penjualan (HPP) gabah Bulog. Memang mereka masih memiliki kebijakan pembelian komersil tetapi itu hanya 20 persen saja. Seharusnya pemerintah selain menyesuaikan HPP regional juga perlu menambah kuota pembelian komersil gabah petani agar pendapatan petani tetap terjaga.

Langkah strategis
Di tengah situasi seperti saat panen raya apa yang sesungguhnya bisa di lakukan untuk menyelamatkan petani dan kedaulatan mereka yang berorientasi pada kesejahteraan. Bagi penulis setidaknya ada tiga aspek langkah strategis yang harus dilaksanakan yaitu: Pertama, kehadiran negara dengan kebijakannya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa, setiap memasuki panen raya harga gabah di tingkat petani selalu meluncur tajam dari harga normal. Salah satu faktornya adalah melimpahnya produksi. Padahal jika saja petani memiliki modal finansial kuat maka dapat melakukan tunda jual.

Kedua, selama ini mekanisme harga di tingkat petani senantiasa dikuasai oleh pedagang yang acap disebut “tengkulak”. Mereka adalah para penguasa pasar dengan kuasa modal yang mereka miliki. Padahal masalah ini dapat dikendalikan dengan adanya pemanfaatan dana desa yang melimpah akhir-akhir ini. Namun apa hendak dikata, program dana hanya masih sebatas cor jalan dan parit (bangun jalan dan selokan). Sejatinya, saat inilah pemerintah gampong dapat memberdayakan masyarakatnya dengan anggaran yang dimilikinya tentu dengan aturan yang tegas dan jelas. Hal ini tak lain untuk membangun kemandirian dan kedaulatan kaum tani.

Ketiga, peran pemerintah, dalam hal ini Bulog sebagai lembaga yang berperan menjaga stabilitas harga dan persediaan pangan dalam negeri secara luas harus ditegakkan kembali. Pemerintah harus berani bersikap melindungi pertanian Nasional. Bulog harus bisa lebih aktif menjalankan fungsi public service obligation bukan menjadi lembaga pencari laba. Artinya, Bulog harus menjadi lembaga penyangga pangan yang memiliki kewenangan dan fungsi pelayanan publik.

Untuk itu, kedepan kita tentu sangat menaruh harapan pada Gubernur Aceh terpilih, Drh Irwandi Yusuf MSc melalui program meugoe-nya untuk mengambil langkah-langkah yang berpihak kepada kaum tani. Tentu dengan kembali kepada UUPA sebagai landasan dalam pembangunan Aceh yang bermartabat dan berdaulat. Hal ini merupakan agenda yang urgent bagi Aceh untuk terjadinya swasembada, meningkatkan kesejahteraan petani dan mengurangi angka kemiskinan, serta mereduksi tingkat kriminalitas di nanggroe endatu. Semoga!

* Husaini Yusuf, S.P., peneliti di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Aceh, saat ini mahasiswa pascasarjana di Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Ketua Ikatan Keluarga Mahasiswa Pascasarjana Aceh (Ikamapa) Bogor. Email: [email protected] (uri/omario/alah/RF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id