‘Aceh Meugoe’ | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

‘Aceh Meugoe’

‘Aceh Meugoe’
Foto ‘Aceh Meugoe’

Oleh Muslahuddin Daud

ACEH, lima tahun ke depan ini harus dikelola dengan sasaran kemandirian daerah, baik dalam pemenuhan kebutuhan pokok, keuangan dan energi listrik. Mungkin waktu lima tahun tidak cukup untuk menjadikan Aceh sebagai sebuah daerah yang mandiri secara substansi, namun regulasi dan program, serta kegiatan sudah mengarah kepada kemandirian tersebut.

Selama ini, Aceh adalah pasar bagi Medan (Sumatera Utara) dan semangat konsumtif itu dimanfaatkan Medan dengan sebaiknya, sedangkan Aceh belum mampu bangkit, sebab untuk bangkit saja, Aceh belum memiliki semangat dalam diri pemerintah dan masyarakatnya untuk mandiri. Persoalan ayam potong dan telur saja, Aceh sudah mengalami patah-arang, belum lagi industri kecil pertanian kita seperti penghasil minyak kelapa di rumah-rumah tangga pada masa lalu hancur karena produk sawit kemasan, akibatnya penyedotan dana dari Aceh ke Medan tidak terbendung.

Kita tergantung bukan saja, energi listrik (walaupun beberapa power plant sudah beroperasi dan sedang dibangun), tetapi juga kebutuhan pokok yang sebenarnya bisa kita hasilkan sendiri, asal seluruh kemampuan diarahkan ke sana.

Dalam skala laju pertumbuhan ekonomi Aceh masih tergolong rendah dan cenderung melamban. Laju pertumbuhan ekonomi Aceh berdasarkan ADHK-Migas pada 2011 sebesar 3,28% menurun menjadi -0,72% pada 2015. Hal ini terjadi seiring semakin menurunnya cadangan Migas. Di sisi lain, laju pertumbuhan ekonomi Aceh berdasarkan ADHK-Nonmigas pada 2011 (4,38%) cenderung melambat menjadi 4,37% pada 2015. Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Aceh untuk periode 2011-2015 berdasarkan ADHK-Migas sebesar 2,11% dan ADHK-Nonmigas sebesar 4,37%.

Sektor perkebunan/pertanian merupakan sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh. Pada 2011, sektor perkebunan/pertanian memberikan konstribusi sebesar 25,52% dan meningkat menjadi 29,02% pada 2015. Analisis berdasarkan zona menunjukkan bahwa diantara kabupaten/kota yang memiliki konstribusi sektor perkebunan/pertanian tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh yaitu: 1) Zona Pusat, Kabupaten Pidie (41,18%), 2) Zona Utara, Kabupaten Pidie Jaya (49,07%), 3) Zona Timur, Kabupaten Aceh Timur (44,89%), 4) Zona Tenggara, Kabupaten Aceh Tenggara (42,95%), 5) Zona Selatan, Kabupaten Simeulue (36,25%), dan 6) Zona Barat, Kabupaten Nagan Raya (41,37%).

Dan harus diingat sektor pertanian ini adalah lahan kerja terbesar dalam menyerap tenaga kerja. Untuk itu, karena sektor ini adalah bagian dari kehidupan sosial-budaya yang sudah ada, maka perlu dilakukan upaya-upaya menjamin kemandiriannya untuk mencapai sasaran menjamin kedaulatan dan ketahanan pangan yang berimplikasi terhadap kesejahteraan petani dan nelayan melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian dan kelautan.

Langkah mandiri
Bagaimana mewujudkan kemandirian petani, sebuah pertanyaan yang tak kunjung terselesaikan. Kemandirian petani tidak akan dicapai dengan satu atau dua faktor pendukung saja, akan tetapi harus ditopang kuat dan sinergis beberapa komponen. Pertama, integrated infrastructure, bahwa pembangunan infrastruktur harus terintegrasi untuk mengoptimalkan utilisasi semisal irigasi primer, sekunder dan tersier. Program SKPA/K serumpun harus benar-benar terpadu eperti pertanian, perkebunan, tanaman pangan, kehutanan, BP DAS, BKSDA. Ego sektoral terbukti wasting energy dan wasting time, dan sangat terbatas dampaknya.

Dalam mewujudkan Aceh Meugoe khusus kemandirian pertanian dan kemandiriannya program intensifikasi dan ekstensifikasi perlu dilakukan dengan upaya konkret, yaitu penuntasan penyediaan irigasi yang dapat mengaliri seluruh lahan pertanian rakyat dan pencetakan sawah baru, perlu didorong percepatan pembangunan irigasi besar yang sudah berjalan seperti Lhok Guci dan di daerah Timur, koordinasi dan konsultasi yang inten dengan Balai sangat penting karena merekalah yang menjalankan pembangunan irigasi dalam skala besar tersebut

Kedua, integtrated financing system, artinya petani harus dicari skema akses permodalan yang mudah namun bankable, perlu disingkronkan kelembagaan lembaga teknis pertanian dengan perbankan, sehingga terjawab keraguan bank bahwa investasi pertanian selalu merugikan, skema keterpaduan akan mendukung bussinis enabling condition. Sudah tidak masanya lagi bank selalu main di zona nyaman seperti kredit konsumsi, terutama bagi PNS/ANS. Pemanfaatan dana desa dalam skala microfinance di desa perlu dipertimbangan untuk membuka akses keuangan khusus untuk petani.

Ketiga, manajemen kelembagaan petani, hanya dengan kelembagaan yg kuat petani dapat menciptakan bargaining position secara politik maupun tekanan pasar. Kuatnya kelembagaan akan mendorong perubahan policy dengan titik konsentrasi keberpihakan kepada petani yang optimal. Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (Penas KTNA) yang akan dilaksanakan di Banda Aceh pada Mei mendatang adalah sebuah upaya untuk memperkuat organisasi petani.

Keempat, peningkatan skill dan teknologi, di sinilah kunci kebehasilan petani bahwa petani dituntut untuk meningkatkan kualitas keilmuan soal pertanian sesuai dengan perkembangan zaman, perubahan iklim dan global warming. Di sini berbagi peran antarelemen adalah kunci; universitas, lembaga kajian teknologi, penyuluhan dan pendampingan, sektor swasta perlu bahu membahu menjawab persoalan budidaya.

Pemerintah perlu memberi ruang yang besar bagi individu maupun kelompok untuk menjadi bagian dari solusi. Tidak zamannya lagi atas nama regulasi justru menghambat kreativitas. Modernisasi teknologi bagi sektor pertanian termasuk teknologi pengolahan pascapanen dengan menstimulan dan pengadaan Alsintan dengan memanfaatkan sentral Teknologi Pertanian di Aceh adalah satu jalan pragmatis dan jangka pendek untuk peningkatan tehnologi.

Kelima adalah market linkage, artinya mata rantai pemasaran tidak lagi dibiarkan terjadi secara alami, siklus ini harus diregulasikan untuk menjamin keberlangsungan dan antisipasi kejahatan mafia. Di sinilah fungsi zoning pertanian berperan penting dengan data dan informasi akurat sehingga dengan mudah dapat diketahui berapa jumlah produksi versus jumlah konsumsi. Kemandirian rantai pasok (supply chain) di berbagai tingkatan dalam sektor peternakan rakyat, mendorong para investor untuk bisa membuka pabrik pakan dan telur di Aceh, mendorong peternakan rakyat dengan memanfaatkan perkarangan rumah, pemanfaatan dana desa.

Inilah beberapa kunci kemandirian petani yang tentu saja harus didukung dengan kebijakan keberpihakan kepada petani lewat kerja-kerja politik dalam merumuskan kebijakan strategis menuju agriculture enabling condition dan hidupnya kembali Aceh Meugoe yang mandiri.

* Muslahuddin Daud, pratisi pertanian, pernah menjadi Social Development Specialist di World Bank dan PNPM Mandiri Perdesaan. Email: [email protected] (uri/ilviana/ebriyani/SF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id