DPRK Tetapkan Bupati Terpilih | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

DPRK Tetapkan Bupati Terpilih

DPRK Tetapkan Bupati Terpilih
Foto DPRK Tetapkan Bupati Terpilih

* Bupati Agara Minta Masyarakat Bersatu

KUTACANE – DPRK Aceh Tenggara (Agara) menetapkan bupati terpilih, pasangan no urut 1, Raidin-Bukhari dalam rapat paripurna istimewa di gedung dewan, Kutacane, Sabtu (1/4). Bupati Agara, Ir H Hasanuddin B MM dalam sambutannya yang dibacakan Sekda meminta seluruh masyarakat kembali bersatu.

“Tak ada lagi kelompok dari pasangan calon nomor urut 1 (Raidin-Bukhari) dan nomor urut 2 (Ali Basrah-Denny Febrian Roza), tapi semuanya harus bersatu dengan tetap menjaga silaturahmi,” ujarnya. Dia menjelaskan konsilidasi demokrasi ini sangat penting untuk menggabungkan kembali masyarakat untuk bersama-sama mendukung pembangunan.

Dia menegaskan demokrasi harus ditegakkan dan saling mencurigai, tuduhan tanpa dasar yang berujung fitnah harus dihilangkan. Disebutkan, hal itu bisa mengganggu stabilitas dan terlebih bertentangan dengan ajaran agama Islam. “KIP Agara telah berupaya seoptimal mungkin untuk menciptakan Pilkada yang berkualitas dan berintegritas,” ujarnya.

“Allah SWT telah menghendaki pasangan Raidin-Bukhari untuk memimpin Pemkab Agara periode 2017-2022 dan seluruh elemen masyarakat harus memberi dukungan,” katanya. Dia menjelaskan sebagai rakyat wajib mentaati aturan yang dikeluarkan pemerintah, tetapi jika menyimpang, maka harus  diberi teguran.

Sedangkan Ketua DPRK Agara, Irwandi Desky mengatakan sidang istimewa penetapan bupati terpilih tetap dilaksanakan, walau beberapa anggota dewan tidak hadir. Dikatakan, dari 30 anggota dewan, 19 hadir, termasuk para ketua dan wakil ketua dewan. Penetapan bupati terpilih itu juga dihadiri Komisionter KIP, sejumlah kepala SKPK dan camat, termasuk bupati terpilih.

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Agara akan seger memanggil Sekretaris KIP, Irwandi Ramud untuk meminta pertanggungjawaban atas pengusulan dana tambahan Rp 4 miliar. Ketua DPRK Agara, Irwandi Desky menjelaskan dana itu untuk membayar honor petugas PPS di 386 desa yang tersebar di 16 kecamatan dan telah diusulkan pada Januari 2017.

“Kami juga mau pertanyakan realisasi dana Pilkada Rp 27 miliar lebih dan usulan KIP tidak mungkin disetujui, karena bukan konflik Pilkada di Agara,” jelasnya. Dia mencontohkan, proses Pilkada tertunda, tetapi hal ini tidak terjadi. “Secepatnya, kita panggil Sekretaris KIP untuk dimintai penjelasan penggunaan dana Pilkada,” kata Irwandi Desky.

Sedangkan Irwandi Ramud mengatakan  siap datang memenuhi panggilan DPRK, sebagai kuasa pengguna anggaran dan pengguna anggaran Komisioner KIP Agara. “Kita akan jelaskan semuanya, mulai dari dana Pilkada Rp 27,9 miliar sampai alasan tambahan dana Rp 4 miliar untuk pembayaran gaji seluruh PPS dan sekretariatnya yang berjumlah enam orang per desa,” ujarnya.(as) (uri/atrya/ratama/SP)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id