Kejari Perlu Bukti Baru | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Kejari Perlu Bukti Baru

Kejari Perlu Bukti Baru
Foto Kejari Perlu Bukti Baru

* Proyek di Cot Keupok Disebut tak Ada Kerugian Negara

LHOKSUKON – Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Utara menyatakan tidak ada kesalahan dan indikasi kerugian negara pada tiga proyek fisik di Desa Cot Keupok, Kecamatan Baktiya Barat, Aceh Utara. Karena itu, Kejari memerlukan bukti-bukti baru agar bisa melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi atau penyelewengan dana desa pada tiga proyek itu.

Pernyataan itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Aceh Utara, Edi Winarto, melalui Kasi Intel, Erning Kosasih SH, dalam pertemuan dengan perwakilan warga Cot Keupok dan aktivis Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), pada Kamis (30/3), di kantor kejaksaan setempat.

Sementara ketiga proyek fisik yang dimaksud adalah, pembangunan talud, pengerasan jalan, dan pembangunan saluran. Total anggaran ketiga proyek itu Rp 222,8 juta bersumber dari dana desa tahun 2015. Warga melaporkan ketimpangan pada pelaksanaan ketiga proyek tersebut ke Kejari Aceh Utara pada 31 Januari 2017.

Proyek talud, dalam rencana anggaran biaya (RAB) panjangnya 150 meter, lebar 30 centimeter (cm), dan tinggi 70 cm, dan dananya Rp 89 juta. Faktar di lapangan, panjang memang lebih yaitu 192 meter, tapi lebarnya 20 cm dan tinggi kurang dari 70 cm. Artinya volume tak sesuai RAB.

Lalu, proyek saluran, dalam RAB panjangnya 175 meter, tebal 20 cm, dan tebal lantai 10 cm dengan dana Rp 85,5. Faktanya, tak mencapai 20 cm dan tebal lantai juga tak mencapai 10 cm. Lalu, pengerasan jalan sepanjang 280 meter dengan dana Rp 48,3 juta, juga tidak sesuai spek.

“Hasil pemeriksaan Inspektorat Aceh Utara, tak ada kesalahan dan tidakditemukan kerugian negara pada proyek itu. Hasil kami turun ke lapangan untuk mengecek proyek itu juga tak ada yang bermasalah. Rata-rata pembangunannya melebihi dari yang seharusnya, meskipun ada yang kurang,” kata Erning Kosasih kepada Serambi, Jumat (31/3).

Karena itu, tambah Erning, untuk membuktikannya kembali, warga bisa mendatangkan ahli untuk menghitung penggunaan dana pada ketiga proyek itu. “Kalau ditemukan bukti baru, kasus itu akan kita lanjutkan lagi. Artinya kasus ini bukan dihentikan dan juga bukan ditutup, tapi karena memang tidak ditemukan kerugian negaranya,” ujar Erning.(jaf) (uri/strid/lleonora/AE)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id