Zaini Dianggap Bikin Kegaduhan | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Zaini Dianggap Bikin Kegaduhan

Zaini Dianggap Bikin Kegaduhan
Foto Zaini Dianggap Bikin Kegaduhan

Ketua DPRA, Tgk H Muharuddin SSosI meminta Mendagri menonaktifkan sementara Zaini Abdullah dari jabatan Gubernur Aceh untuk menghindari kegaduhan politik, kekacauan birokrasi, dan lemahnya pelayanan publik, serta rendahnya kewibawaan pemerintah di Aceh saat ini.

Pemutasian dan pelantikan 33 pejabat eselon II di jajaran Pemerintah Aceh pada 10 Maret malam adalah penyebab utama munculnya karut marut itu. Banyak pihak menilai, pelantikan itu ilegal atau cacat hukum karena saat melantik para pejabat Gubernur Zaini berstatus petahana (incumbent) dalam Pilkada Aceh 2017.

Dengan demikian, berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pilkada, Zaini tak boleh melantik pejabat enam bulan sebelum dan sesudah penetapan pasangan calon gubernur hingga masa jabatannya berakhir, kecuali jika mendapat izin tertulis dari Mendagri. Nyatanya, Zaini melantik pejabat-pejabat itu tanpa izin tertulis dari Mendagri.

Menurut Ketua DPRA, usul penonaktifan sementara Zaini Abdullah sebagai Gubernur Aceh itu sesuai dengan ketentuan Pasal 76 juncto Pasal 78 dan Pasal 81 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Kecuali permintaan menonaktifkan Zaini, Ketua DPRA juga meminta Mendagri membatalkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor Peg.821.22/004/2017 tanggal 10 Maret yang mengangkat 33 pejabat baru serta meminta agar mengaktifkan kembali pejabat lama yang sempat diberhentikan Zaini Abdullah.

Ketua DPRA juga menggambarkan kepada Mendagri bahwa penolakan Gubernur Zaini terhadap surat Dirjen Otda Kemendagri Nomor 820/2138/OTDA tanggal 24 Maret 2017 (yang meminta Zaini membatalkan pengangkatan 33 pejabat itu) telah menimbulkan dualisme dan ketidakpastian jabatan dalam pemerintahan Aceh serta menyebabkan pejabat tidak berani melaksanakan tugas, termasuk penggunaan anggaran, sehingga terganggunya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik.

Namun, Zaini melalui Biro Hukum Setda Aceh, Edrian MH, menyatakan surat Dirjen Otda tersebut bukan produk hukum, sehingga sama sekali tidak memengaruhi eksistensi Keputusan Gubernur Aceh dalam pemutasian/pelantikan pejabat. Bahkan, surat Dirjen Otda itu dinilai telah mengangkangi keberadaan UUPA dan PP No 75 Tahun 2008.

Ditegaskan pula, apabila Gubernur Aceh menindaklanjuti Surat Dirjen Otda, dikhawatirkan Gubernur Aceh terjebak dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan tersebut.

Ya, itulah tontonan “perang terbuka” antara sesama elit politik di Aceh serta perlawanan Gubernur Zaini Abdullah terhadap Pusat. Benar seperti dikatakan Ketua DPRA bahwa kondisi ini telah menimbulkan banyak ketidakpastian. Dan, kondisi yang lebih buruk akan terjadi lagi ke depannya. Pejabat-pejabat SKPA yang dianggap illegal kemungkinan akan menjadi “bulan-bulanan” pihak legislatif.

Padahal, seharusnya eksekutif dan legislatif memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan. Kedua lembaga itu wajib memelihara dan membangun hubungan kerja yang harmonis. Dan, beginilah jadinya ketika Ketua DPRA dan Gubernur tidak harmonis. (uri/syrafi/orat/AG)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id