Tebusan Tax Amnesty Rp 55,5 Miliar | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Tebusan Tax Amnesty Rp 55,5 Miliar

Tebusan Tax Amnesty Rp 55,5 Miliar
Foto Tebusan Tax Amnesty Rp 55,5 Miliar

* Khusus di KPP Pratama Banda Aceh

BANDA ACEH – Wajib pajak (WP) yang menyampaikan Surat Pernyataan Harta (SPH) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh hingga berakhirnya program Tax Amnesty (pengampunan pajak), Jumat (31/3) sampai pukul 17.00 WIB 2.080 wajib pajak dengan uang tebusan Rp 55,5 miliar.

Jumlah tersebut terkumpul dari wilayah kerja KPP Pratama yang mencakup Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, dan Pidie dari pengusaha, pribadi serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Kepala KPP Pratama Banda Aceh, Nurul Hidayat menyampaikannya kepada Serambi, Jumat (31/3). Ia menambahkan jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPH serta uang tebusan tersebut akan terus bertambah sampai pukul 24.00 WIB (tadi malam-red). Sebab KPP Pratama memperpanjang waktu layanan penyampaian SPH pada periode ketiga ini hingga pukul tersebut.

Sementara jumlah wajib pajak di wilayah kerja KPP Pratama tercatat sebanyak 219.000-an yang mayoritasnya 155.000-an merupakan wajib pajak orang pribadi (OP) karyawan yang penghasilannya dari satu pemberi kerja.

Nurul Hidayat merincikan khusus untuk periode ketiga atau terakhir (1 Januari-31 Maret 2017), jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPH sebanyak 815 wajib pajak dengan uang tebusan sebesar Rp 8,1 miliar yang didominasi oleh wajib pajak UMKM dengan tarif tebusan 0,5 persen.

“Alhamdulillah uang tebusan di periode ketiga ini melebihi target dari yang ditargetkan sebesar Rp 5 miliar. Kami juga berterima kasih kepada seluruh wajib pajak yang sudah berpartisipasi dalam program amnesti pajak dan mengingatkan bahwa masih ada kewajiban yang harus dilakukan oleh peserta Tax Amnesty,” sebutnya.

Dikatakannya, wajib pajak yang menyampaikan SPH dan menyatakan akan mengalihkan harta tambahan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus menyampaikan laporan pengalihan, dan realisasi investasi tambahan. “Wajib pajak yang menyampaikan SPH, dan mengungkapkan harta tambahan yang berada di NKRI harus menyampaikan laporan penempatan harta tambahan yang berada di dalam wilayah NKRI,” ujarnya.

Laporan tersebut, sambung Nurul Hidayat harus disampaikan paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2017 untuk penyampaian laporan pertama, dan pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2018, dan seterusnya untuk penyampaian laporan tahun kedua dan seterusnya.

Sementara wajib pajak yang tidak menyampaikan laporan tersebut sampai dengan batas akhir penyampaian akan diterbitkan surat peringatan. Apabila wajib pajak tidak menyampaikan tanggapan atas surat peringatan tersebut, maka wajib pajak dimaksud dapat dilakukan pemeriksaan. Informasi lebih lanjut wajib pajak dapat menghubungi account representative (AR) terkait. (una) (uri/evo/stuti/RA)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id