Mendagri Diminta Nonaktifkan Zaini | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Mendagri Diminta Nonaktifkan Zaini

Mendagri Diminta Nonaktifkan Zaini
Foto Mendagri Diminta Nonaktifkan Zaini

* Untuk Hindari Kegaduhan Politik

BANDA ACEH – Ketua Dewan Perwakikan Rakyat Aceh (DPRA), Tgk H Muharuddin SSosI meminta Menteri Dalam Negeri (Mendari) supaya menonaktifkan sementara dr Zaini Abdullah dari posisinya sebagai Gubernur Aceh.

Penonaktifan itu dimaksudkan Ketua DPRA untuk menghindari kegaduhan politik, kekacauan birokrasi, dan lemahnya pelayanan publik, serta rendahnya kewibawaan pemerintah di Aceh saat ini.

Tepatnya setelah Gubernur Zaini memutasi dan melantik 33 pejabat eselon II di jajaran Pemerintah Aceh pada 10 Maret malam.

Banyak pihak menilai, pelantikan itu ilegal atau cacat hukum karena saat melantik para pejabat Gubernur Zaini berstatus petahana (incumbent) dalam Pilkada Aceh 2017. Dengan demikian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Zaini tak boleh melantik pejabat enam bulan sebelum dan sesudah penetapan pasangan calon gubernur hingga masa jabatannya berakhir, kecuali jika mendapat izin tertulis dari Mendagri. Nyatanya, meski tak mendapat izin tertulis dari Mendagri, Zaini tetap nekat melantik para pejabat tersebut, sehingga DPRA ikut bereaksi.

“Usul penonaktifan sementara Dokter Zaini Abdullah sebagai Gubernur Aceh itu sesuai dengan ketentuan Pasal 76 juncto Pasal 78 dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,” demikian bunyi surat Ketua DPRA yang tembusannya, antara lain, disampaikan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan serta Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Permintaan itu disampaikan Ketua DPRA dalam surat resminya No.782/777 tanggal 29 Maret 2017. Kecuali permintaan menonaktifkan dr Zaini, Tgk Muharuddin juga meminta kepada Mendagri agar membatalkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor Peg.821.22/004/2017 tanggal 10 Maret yang mengangkat 33 pejabat baru serta meminta agar mengaktifkan kembali pejabat lama yang sempat diberhentikan Gubernur Zaini Abdullah.

Dalam surat setebal dua halaman itu, Ketua DPRA juga menggambarkan kepada Mendagri bahwa buntut penolakan Gubernur Zaini terhadap surat Dirjen Otda Kemendagri Nomor 820/2138/OTDA tanggal 24 Maret 2017 telah menimbulkan dualisme dan ketidakpastian jabatan dalam pemerintahan Aceh serta menyebabkan pejabat tidak berani melaksanakan tugas, termasuk penggunaan anggaran, sehingga terganggunya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik.

Permintaan Mendagri agar mengaktifkan kembali 20 pejabat struktural yang diberhentikannya, sebut Ketua DPRA, juga tidak ditindaklanjuti Gubernur Zaini Abdullah. Malah, yang bersangkutan melakukan penolakannya sebagaimana disampaikan Biro Hukum Setda Aceh, Edrian MH, melalui Harian Serambi Indonesia pad 27 Maret 2017.

Kepala Biro Hukum menilai, surat Dirjen Otda tersebut bukan produk hukum, sehingga sama sekali tidak memengaruhi eksistensi Keputusan Gubernur Aceh dalam pemutasian/pelantikan pejabat.

Selain mengirim surat kepada Mendagri, pada hari yang sama Ketua DPRA Tgk Muharuddin melalui surat nomor: 782/780 juga meminta Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh, Kepala BPKP Aceh, dan Inspektur Aceh supaya melakukan praaudit terhadap kemungkinan penggunaan anggaran oleh pejabat yang telah dilantik dengan keputusan gubernur tersebut, apakah dapat merugikan keuangan negara/daerah atau tidak.

Tindakan tersebut, menurut Ketua DPRA, penting dilakukan oleh ketiga lembaga audit tersebut dalam rangka pengawasan keuangan negara. Apalagi mengingat sebelumnya Mendagri telah memberi penjelasan terhadap keputusan gubernur yang dinilainya telah melanggar aturan, yakni tidak mendapat izin tertulis dari Mendagri.

Ketua DPRA juga mengingatkan kembali kepada Gubernur dr Zaini Abdulah melalui suratnya nomor: 161/779 agar meninjau kembali, mencabut, dan membatalkan keputusannya terhadap pengangkatan 33 pejabat baru tersebut, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum di kemudian hari. (bur) (uri/inaldy/eryance/RG)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id