Komisi I DPRA akan Respons Surat Mendagri | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Komisi I DPRA akan Respons Surat Mendagri

Komisi I DPRA akan Respons Surat Mendagri
Foto Komisi I DPRA akan Respons Surat Mendagri

BANDA ACEH – Komisi I DPRA akan merespons surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 820/2138/OTDA tentang Penjelasan Pelaksanaan Mutasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Aceh yang ditujukan kepada Gubernur dan ditembuskan kepada Ketua DPRA, 24 Maret 2017.

“Seusai masa reses DPRA 24-28 Maret 2017 ini, surat Mendagri itu akan kita bahas di Bamus DPRA sesuai prosedur hukum,” kata Ketua Komisi I DPRA, Abdullah Saleh SH kepada Serambi, Rabu (29/3), saat dimintai konfirmasinya mengenai surat Mendagri tersebut.

Menurut Abdullah Saleh, surat Mendagri yang dikirimkan kepada gubernur ditembuskan juga kepada Ketua DPRA sehubungan dengan konflik mutasi pejabat eselon II di jajaran Pemerintah Aceh yang dilakukan Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah, pada Jumat (10/3) malam yang dinyatakan Kemendagri menyalahi aturan perundang-undangan.

Ketua DPRA, Tgk Muharuddin, kata Abdullah Saleh, sudah mengirim surat kepada gubernur pada 14 Maret 2017. Intinya, meminta gubernur agar tidak memerintahkan 33 pejabat eselon II baru yang dilantikanya diberi kewenangan untuk menandatangani dokumen pelaksanaan kegiatan APBA 2017 sampai ada keputusan resmi dari Mendagri.

Ketua DPRA melarang pejabat baru untuk menandatangani dokumen anggaran APBA itu dimaksudkan demi mencegah terjadinya masalah hukum di kemudian hari bagi pejabat yang baru dilantik, karena proses pelantikannya belum memenuhi prosedur hukum yang benar dan sah.

Dalam surat Mendagri yang dikirimkan kepada Gubernur Aceh 24 Maret 2017, pada poin 7 a-nya ditegaskan untuk tidak menugaskan dan mengaktifkan pejabat struktural yang dilantik berdasarkan keputusan Gubernur Aceh Nomor PEG 821.22/044/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Tinggi Pratama (eselon II) di Lingkungan Pemerintah Aceh untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan karena melanggar ketentuan perundang-udangan.

Pada poin 7 b) surat itu, Mendagri meminta Gubernur Aceh untuk meninjau kembali SK pelantikan pejabat baru untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Ini artinya, dari hasil penelitian tim yang diturunkan Komisi ASN, Men-PAN dan RB serta pihak Kemendagri ke Aceh, kebijakan yang dilakukan Gubernur Aceh melakukan mutasi pejabat eselon II pada Jumat (10/3) lalu, belum memenuhi prosedural yang benar. Antara lain, belum mendapat izin tertulis dari Mendagri,” kata Abdullah Saleh.

Surat Mendagri yang diteken Dirjen Otda Soni Sumarsono itu, menurut Abdullah Saleh, sudah dikonsultasikan lebih dulu kepada enam lembaga negara, yaitu Komisi ASN, Men-PAN dan RB, Mendagri, BKN, Menkum HAM, dan Menkopulhukam.

Jadi, kalau Gubernur Aceh tidak merespons dan malah membangkangnya, maka Gubernur Aceh dan 33 orang pejabat eselon II baru yang dilantiknya, bisa menghadapi masalah hukum di kemudian hari. Alasannya, surat Mendagri itu, ujar Abdullah Saleh, ditembuskan ke berbagai lembaga, termasuk kepada DPRA, bahkan BPK RI Perwakilan Aceh terkait penggunaan anggaran APBA.

Jika ada pejabat baru yang menggunakan APBA 2017, di mana SK pelantikannya diminta Mendagri untuk ditinjau ulang kembali, karena menyalahi aturan perundang-undangan, tapi pejabat yang bersangkutan melakukan penandatangan kontrak proyek APBA, bisa menjadi temuan BPK RI, dan BPK akan merekomendasinya untuk di proses secara hukum.

Kebijakan Mendagri itu, kata Abdullah Saleh, harus didukung, karena Ketua DPRA telah mengingatkan gubernur, tapi gubernurnya tetap saja membandel. Malah menyerukan kepada pejabat barunya untuk melakukan penandatangan cek penarikan belanja rutin pegawai dan operasi kantor, serta penandatangan dokumen kontrak proyek APBA 2017.

Bagaimana dengan status surat Mendagri yang melarang pejabat baru yang dilantik untuk ditugaskan dan diaktifkan. BPK RI tidak akan diam soal ini. Kasus ini akan menjadi catatan BPK RI dan pada tahun 2018. Audit laporan penggunaan keuangan APBA 2017 bisa saja akan lebih difokuskan kepada 33 pejabat baru tersebut. “Saya yakin sekali ini akan dilakukan BPK,” ujar Abdullah Saleh. (her) (uri/sih/ebrinaldy/AF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id