Pejabat Baru Takut Teken Cek | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Pejabat Baru Takut Teken Cek

Pejabat Baru Takut Teken Cek
Foto Pejabat Baru Takut Teken Cek

* Khawatir Dianggap Rugikan Negara

BANDA ACEH – Sejumlah pejabat baru yang dilantik Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah pada Jumat (10/3) malam, sampai Rabu (29/3) siang masih takut menandatangani cek untuk pembayaran honor pegawai kontrak dan lainnya di kantor yang kini ia pimpin.

Ketakutan ini merebak setelah Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri, Soni Sumarsono, menyatakan melalui pemberitaan sebuah situs berita bahwa ada konsekuensi yang akan diterima pejabat yang dilantik Gubernur Zaini Abdullah, 10 Maret lalu, jika mereka mengeluarkan kebijakan penggunaan anggaran.

Menurut Soni, pengeluaran yang ditandatangani oleh atau peruntukan bagi para pejabat yang diangkat secara tidak sah, maka diperhitungkan sebagai kerugian negara dan harus dikembalikan setelah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Aceh, Dedy Yuswadi yang dikonfirmasi Serambi, Rabu (29/3) menyebutkan, pegawai kontrak di kantornya mencapai 932 orang. Hingga akhir Maret 2017 mereka belum juga menerima gaji Januari dan Februari.

Alasannya, karena Kepala Satpol PP dan WH yang lama, Asmauddin SE, telah dimutasi menjadi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Aceh. Ia menggantikan Ir Arifin yang jabatannya telah dicopot Gubernur Aceh pada Jumat (10/3) lalu melalui SK Gubernur Nomor PEG 821.22/004/2017.

Menurut Dedy, untuk meneken cek pembayaran honor tenaga kontrak itu merupakan kewenangannya selaku Kepala Satpol PP dan WH Aceh. Namun, yang menjadi hambatan baginya untuk meneken cek adalah ketika Gubernur Aceh mengabaikan isi surat Mendagri yang diteken Dirjen Otda Soni Sumarsono Nomor 820/2138/OTDA tentang Penjelasan Pelaksanaan Mutasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Aceh.

Selain surat itu, kata Dedy, Dirjen Otda pun mengeluarkan statement di sebuah situs oline bahwa pejabat baru yang dilantik Gubernur Zaini Abdullah, jika mengeluarkan kebijakan penggunaan anggaran, maka anggarannya tidak sah, dan diperhitungkan sebagai kerugian negara dan harus dikembalikan setelah diaudit BPK.

Setiap tahunnya, kata Dedy, BPK melakukan audit Laporan Keuangan Pemerintah Aceh. “Seandainya, uang yang kita cairkan untuk pembayaran honor tenaga kontrak yang nilainya sekitar Rp 2 miliar lebih, kalau dalam audit BPK nanti minta dikembalikan, dari mana harus kita cari pengembalian dananya? Sementara dana itu dicairkan untuk membayar honor 932 orang tenaga kontrak,” kata Dedy.

Ia mengakui, kondisi yang dihadapinya saat ini jadi serbasalah (dilematis). Di satu sisi, jika ia tidak menandatangani cek untuk pencairan dana, maka pembayaran honor tenaga kontrak yang dua bulan belum dibayar, bagaimana jadinya, tenaga kontrak pasti akan berontak menuntut haknya.

Sementara di sisi lain, pengangkatan dan pelantikan 33 pejabat eselon II yang dilakukan Gubernur Zaini Abdullah, Jumat (10/3) lalu, menurut Mendagri belum memenuhi peraturan perundangan-undangan, karena belum mendapat izin tertulis darinya, mengingat Zaini Abdullah ikut Pilkada 2017 sebagai gubernur petahana (incumbent). Dalam UU Pilkada yang terbaru (Nomor 10 Tahun 2016), kepala daerah yang sedang menjabat, apabila ia ikut pilkada dilarang melakukan pergantian pejabat enam bulan sebelum penetapan pasangan calon dan enam bulan sesudahnya, sampai masa jabatannya berakhir.

Namun demikian, kata Dedy, jika kondisinya nanti telah sangat terdesak, maka demi untuk memberikan ketenangan kepada 932 tenaga kontrak yang honornya belum dibayar dalam dua bulan terakhir, ia akan teken jugaa cek pencairan dana dimaksud, apa pun risikonya.

Sementara itu, seorang kadis baru yang ditanyai Serambi kemarin mengaku hingga kemarin belum mengajukan amprahan gaji April untuk para staf di kantornya. Ia masih dibayangi kekhawatiran, jangan-jangan usul amprahan yang hendak dia ajukan bakal ditepis pihak bank, karena bank pun tahu tentang kontroversi mutasi pejabat eselon II kali ini.

Terkait dengan surat Gubernur Aceh tanggal 27 Maret 2017 yang meminta 20 pejabat eselon II yang ia berhentikan pada Jumat (10/3) lalu, tapi belum mengembalikan aset Pemerintah Aceh, seperti kunci mobil, mobil dinas, dan kunci ruang kerja, Kepala Satpol PP dan WH Aceh, Dedy Yuswadi mengatakan, ada beberapa orang yang sudah mengembalikan. Di antaranya, Kadis Pengairan, Kadispora, Kadis Perindag, Kepala Bainprom, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, dan lainnya.

Dedy sangat yakin para pejabat eselon II yang diberhentikan itu akan mengembalikan aset pemerintah tersebut. Dalam surat gubernur yang ditujukan kepada pejabat yang diberhentikan itu, mereka diberikan batas waktu paling lambat 28 Maret 2017. Kendati batas waktunya sudah lewat, tapi pihaknya belum bisa melakukan eksekusi sesuai peraturan, sebelum ada perintah dari Gubernur Aceh, minimal dari Sekda Aceh. Surat perintah itu belum turun. Kalau sudah turun, baru dilaksanakan aksinya. “Sekarang ini gubernur masih berada di Jakarta untuk menghadiri sebuah acara penting untuk daerah ini,” ujar Dedy.(her/dik) (uri/ngbert/atoel/EL)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id