Menguji Keampuhan Surat Mendagri | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Menguji Keampuhan Surat Mendagri

Menguji Keampuhan Surat Mendagri
Foto Menguji Keampuhan Surat Mendagri

Oleh Bambang Antariksa

PERGANTIAN sejumlah pejabat Aceh beberapa waktu lalu, tak dinyana telah menimbulkan “kegaduhan” politik dan pemerintahan Aceh-Jakarta. Sehingga, pada 24 Maret 2017, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, mengirimkan Surat Nomor 820/2138/OTDA, kepada Gubernur Aceh, yang intinya menyikapi tentang pergantian pejabat Aceh yang dilakukan pada 10 Maret 2017.

Ada beberapa hal menarik untuk didiskusikan dalam praktik ranah hukum administrasi dan tata negara. Hal mana, dari pergantian pejabat Aceh ini, bisa menjadi satu tolak ukur, bagaimana relasi antara Aceh-Jakarta dipraktikkan, khususnya pasca Pilkada 2017. Di mana, Aceh dengan otonomi khususnya seperti diatur dalam UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), serta norma hukum lain yang berlaku sebagai supplement, misal UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta UU No.10 Tahun 2016 tentang Pilkada, harus memposisikan diri secara tepat.

Surat Mendagri yang ditandatangani oleh Dirjen Otda, dan ditujukan kepada Gubernur Aceh, sontak menjadi perhatian kita semua. Apakah surat tersebut merupakan implementasi dari pengawasan Pusat kepada Daerah? Apakah surat tersebut memiliki daya laku (validitas), sehingga jajaran pemerintahan di bawahnya, akan taat kepada pemerintah atasannya? Hal ini mengingat, bahwa posisi Gubernur Aceh adalah wakil pemerintah pusat yang berada di Provinsi Aceh.

Pengawasan pusat
Pengawasan oleh pemerintah (baca: pemerintah pusat) kepada pemerintah daerah merupakan satu bentuk dari hubungan antara pusat dan daerah (Soehino, 1995:147). Jadi, pemerintah mempunyai hak untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Hak pengawasan ini merupakan hak placet, yaitu hak yang diberikan pada atasan untuk mengawasi kerja bawahannya. Hak placet adalah hak untuk mencegah atau mengukuhkan suatu keputusan, agar mempunyai atau tidak mempunyai kekuatan mengikat oleh suatu badan pemerintah yang berbeda dari badan yang membuat keputusan tersebut. Sekali pengesahan diberikan, keputusan itu mempunyai kekuatan yang mengikat dan tidak dapat ditarik kembali (Bagir Manan, 1994:109).

Kaitannya dengan Pegawai Negeri Sipil (baca: Aparatur Sipil Negara) yang ada di Aceh, selain merupakan satu kesatuan manajemen secara Nasional, pemerintah juga berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan. Hal ini termaktub dalam Pasal 118 dan Pasal 124 ayat (1) UUPA. Artinya, terhadap pergantian pejabat Aceh, pemerintah berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Surat dari Dirjen Otda kepada Gubernur Aceh, membuktikan akan hal tersebut.

Pengawasan lainnya adalah terkait dengan produk hukum daerah. Terhadap hal ini, dikenal dua macam bentuk pengawasan, yakni pengawasan preventif dan pengawasan represif. Akan tetapi, dua model pengawasan ini, hanya berlaku dalam konteks produk hukum daerah (qanun), bukan keputusan pejabat tata usaha negara.

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap materi Qanun yang mengatur mengenai pajak, retribusi, tata ruang, APBA/APBK termasuk perubahannya, serta pertanggungjawaban APBA/APBK, harus dievaluasi terlebih dulu oleh Mendagri atau Gubernur, sebelum disahkan. Sedangkan pengawasan represif adalah, pengawasan yang dilakukan setelah qanun disahkan, dan wujudnya bisa menangguhkan atau membatalkan suatu qanun.

Kedua model pengawasan tersebut, bertujuan untuk menjamin, agar qanun yang diterbitkan, bebas dari konflik terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau sesama Qanun, serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Pelaksanaan pengawasan ini dilakukan oleh Mendagri terhadap Qanun Provinsi, serta Gubernur terhadap Qanun Kabupaten/Kota. Lantas bagaimana terhadap Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, seperti halnya Keputusan Gubernur Aceh mengenai pergantian Pejabat Aceh pada 10 Maret 2017?

Hukum positif hari ini, hanya menyediakan ruang lewat proses yudisial untuk mengujinya. Artinya, lembaga peradilan, yakni PTUN yang memiliki kompetensi untuk memeriksa dan memutus, apakah keputusan pejabat tata usaha negara tersebut melawan hukum, sewenang-wenang, atau menyalahgunakan kewenangannya. Meski keputusan pejabat TUN dimaksud, oleh publik atau proses eksaminasi di luar lembaga peradilan, menyatakan keputusan tersebut mengandung unsur melawan hukum didalamnya, suka tidak suka, lembaga peradilanlah yang berhak menyatakannya.

Demikian juga dengan pihak yang merasa dirugikan, jalur hukum yang tersedia adalah melalui mekanisme Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau non-yudisial melalui Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Ini merupakan buah dari sistem hukum kita yang berorientasi kepada mazhab positivisme hukum. Mazhab ini pada intinya mengatakan, “tidak ada hukum di luar UU”. UU harus dijadikan landasan bagi pembentukan norma hukum di bawahnya.

Rekonstruksi pengawasan
Surat Dirjen Otda atas nama Mendagri memang tidak serta-merta bisa membatalkan Surat Keputusan Gubernur Aceh mengenai pergantian pejabat Aceh tempo hari. Berbeda dengan pengawasan represif yang dapat dilakukan oleh Mendagri, dengan membatalkan produk hukum daerah yakni Qanun atau Peraturan Kepala Daerah jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan kepentingan umum.

Sehingga, apa yang terjadi di Aceh hari ini, hendaknya dijadikan dasar pikir bagi pembuat UU, untuk merekonstruksi kembali, norma hukum terkait pengawasan represif oleh pemerintah kepada pemerintah daerah. Logikanya adalah jika produk hukum daerah saja bisa dibatalkan oleh Mendagri, masa keputusan pejabat tata usaha negara harus melalui jalur yudisial. Bukankah harus sebaliknya, yakni keputusan pejabat tata usaha negara yang semestinya bisa dibatalkan oleh pemerintahan atasan, dengan alasan pengawasan represif?

Tentunya, jika hal tersebut akan menjadi hukum positif, maka pengawasan model ini mestinya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang telah sahkan sebelumnya. Jadi, ada rambu-rambu yang membatasi dan melindungi kebebasan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dari sifat otoriter dan sewenang-wenang pemerintah atasan.

Apa yang disampaikan pada bagian akhir, memang bukan solusi jangka pendek saat ini, karena masih berupa hukum yang dicita-citakan (ius constituendum). Surat Mendagri yang dilayangkan kepada Gubernur Aceh, masih dalam koridor pembinaan dan pengawasan dari pemerintahan atasan kepada pemerintahan bawahan. Alangkah elok, jika Gubernur Aceh menampilkan etika politik dan pemerintahan, dengan berjiwa besar dan sikap negarawan sejati, untuk kesediaannya menerima pendapat yang lebih benar, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Aceh.

* Bambang Antariksa, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Sains Cut Nyak Dhien Langsa, dan Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Medan. Email: bambangantariksa.sh.mh@gmail.com (uri/itri/elmeizar/FD)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id