Kembalikan Pengelolaan KEK Arun untuk Aceh | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Kembalikan Pengelolaan KEK Arun untuk Aceh

Kembalikan Pengelolaan KEK Arun untuk Aceh
Foto Kembalikan Pengelolaan KEK Arun untuk Aceh

PEMERINTAH Pusat kembali didesak untuk melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun. Pemerintah Aceh menginginkan agar PP tersebut dikembalikan kepada kesepakatan awal bersama pemerintah, pasalnya PP yang diterbitkan semasa Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengambil cuti itu telah melenceng dari kesepakatan awal.

Hal demikian disampaikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Asmauddin pada Diskusi Aktual Seri-1 PWI Aceh tahun 2017 dengan tema Kembalikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun ke Aceh, Selasa (28/3). “Jadi bukan pemerintah Aceh menentang peraturan yang telah dibuat oleh peme rintah pusat, tapi pemerintah Aceh meminta agar PP itu direvisi,” ujar Asmauddin.

Turut hadir narasumber lainnya pada diskusi itu, Anggota TIM Percepatan Pembangunan KEK Arun, Fathurahman Anwar dan Ketua PWI Aceh, Tarmilin Usman. Asmauddin menyebutkan, dijadikannya Lhokseumawe sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan usulan dari pemerintah Aceh, akan tetapi lahirnya PP Nomor 5 Tahun 2017 justru bukan atas usulan pemerintah Aceh melainkan konsorsium.

Dalam PP tersebut, menurutnya, juga belum mengakomodir keterlibatan dari Pemerintah Aceh Utara dan Pemerintah Kota Lhokseumawe. “Jadi kalau disebut ada kepentingan gubernur Zaini disitu, maka kita tahu Pak Zaini sudah tidak kepentingan lagi, sebentar lagi jabatan beliau sebagai gubernur berakhir, akan tetapi beliau ingin meninggalkan sesuatu untuk generasi,”ujarnya.

Sementara itu Anggota TIM Percepatan Pembangunan KEK Arun, Fathurahman Anwar mengakui,Pemerintah Aceh sudah menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menkopolhukam untuk menyampaikan persoalan tersebut, dan dalam waktu dekat akan menjumpai Meko Maritim juga dalam rangka berkoordinasi terkait KEK Arun. Pada kesempatan yang sama Ketua PWI Aceh Tarmilin Usman menyebutkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan kepentingan masyarakatAceh secara luas, sehingga media siap untuk mendukungnya. “KEK ini adalah kepentingan masyarakat Aceh dan mediasiap untuk membela ini,” tegasnya.

Desakan revisi terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun juga datang dari masyarakat. Komite Mahasiswa danRakyat Aceh untuk Demokrasi (KOMRAD) mendesak Presiden Jokowi untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 5 tahun 2017 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhoksemawe, serta mengembalikan pengelolanya kepada Pemerintah Aceh.

Sekjend KOMRAD, Febri Miraj berharap agar KEK Arun tidak dikelola oleh konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di mana tiga kawasan yang diusulkan untuk menjadi KEK adalah kilang Arun, Dewantara, dan lokasi pabrik PT KKA, telah resmi memiliki dasar hukumnya sebagai KEK Arun Lhoksemawe. Desakan serupa juga disampaikan Komunitas Akar Rumput yang berkonsentrasi pada pemikiran dan pergerakan. Rudi Ramadhani alumnus Ilmu Politik FISIP Unsyiah, salah satu pegiat Komunitas Akar Rumput mendesak Presiden Jokowi untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhoksmawe dan memberikan hak penuh terkait pengelolaan hasil alam Aceh kepada Pemerintah Aceh.

Ia mengingatkan Presiden Jokowi untuk tidak lupa sejarah, bahwa salah satu faktor dideklarasikannya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tahun 1976 adalah karena faktor penguasaan PT. Arun Natural Gas Liquefaction yang di kelola oleh BUMN yang telah menyebabkan ketimpangan bagi masyarakat Aceh. “Presiden Jokowi jangan membangkitkan luka lama masyarakat Aceh, persoalan PP ini bisa saja menjadi dasar starting point perlawanan element sipil yang ada di Aceh,” sebut Tata Muda Taqwa, salah satu penggagas Komunitas Akar Rumput. (uri/anni/addad/BH)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id