Saatnya Beralih ke Transaksi Nontunai | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Saatnya Beralih ke Transaksi Nontunai

Saatnya Beralih ke Transaksi Nontunai
Foto Saatnya Beralih ke Transaksi Nontunai

Oleh Teuku Munandar

KITA mungkin pernah mengalami kehilangan uang dari saku, ataupun saat bertransaksi mendapatkan jumlah lembar uang yang diterima lebih sedikit dari seharusnya. Itulah beberapa contoh risiko yang dapat terjadi saat kita bertransaksi menggunakan uang tunai. Belum lagi risiko keamanan yang bisa datang tanpa diduga saat kita membawa uang tunai dalam jumlah besar.

Sebagai negara dengan budaya penggunaan uang tunai yang tergolong tinggi, masyarakat Indonesia rentan terhadap risiko yang dapat ditimbulkan akibat bertransaksi secara tunai. Dari data Bank Indonesia (BI), penggunaan transaksi tunai di Indonesia pada 2015 mencapai 89,7% dari total seluruh transaksi. Angka tersebut memang mengalami penurunan bila dibandingkan 2014 yang mencapai sekitar 95%, namun tetap tergolong tinggi.

Besaran jumlah transaksi tunai di suatu negara dipercaya memiliki korelasi atau hubungan terhadap beberapa aspek atau kondisi di negara tersebut. Sebagaimana terlihat dari data yang dipublikasikan masing-masing oleh Transparency International’s 2011 Global Corruption Perceptions Index dan MasterCard Advisors’ Analysis, yang menunjukkan terdapat korelasi positif antara aktivitas transaksi uang tunai dengan persepsi masyarakat dunia terhadap tingkat korupsi di suatu negara.

Negara dengan jumlah transaksi tunainya tinggi, memiliki persepsi tingkat korupsi yang lebih buruk bila dibandingkan dengan negara yang transaksi tunainya rendah. Sebagai contoh India, Bulgaria, Rusia, dan termasuk Indonesia yang transaksi tunainya di atas 60%, memiliki persepsi tingkat korupsi yang buruk. Sementara Denmark, Swedia, dan Finlandia yang transaksi tunainya rendah (10-20%), memiliki persepsi tingkat korupsi sangat rendah.

Hal yang sama juga berlaku pada korelasi antara penggunaan tunai dan kemudahan berbisnis (Ease of Doing Business) di suatu negara. Tingginya penggunaan tunai di suatu negara, menempatkan negara tersebut berada di peringkat yang rendah dalam hal kemudahan berbisnis.

Melihat masih tingginya transaksi tunai di Indonesia, sementara tren perkembangan dunia semakin mengarah kepada transaksi nontunai, BI sebagai otoritas sistem pembayaran di Indonesia melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penggunaan instrumen nontunai dalam transaksi ekonomi masyarakat.

Banyak manfaat
Banyak manfaat yang dapat diperoleh dalam bertransaksi secara nontunai. Di antaranya, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, meningkatkan keamanan dan kenyamanan, menciptakan kecepatan dalam membayar sehingga meningkatkan efisiensi (misalnya pembayaran tol, ongkos transportasi), mendorong peningkatan kemampuan masyarakat untuk menabung dan mengelola uang, mendukung upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta meningkatkan kecepatan perputaran uang dalam perekonomian (velocity of money).

Inisiatif mendorong transaksi nontunai sebenarnya telah dimulai sejak 2006, saat BI mengenalkan istilah less cash society (masyarakat bertransaksi nontunai). Berbagai rangkaian program kerja bersama perbankan dan industri sistem pembayaran Nasional telah dilakukan, di antaranya melalui pembentukan kelembagaan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, penggunaan uang elektronik pada sektor transportasi publik seperti busway dan kereta commuter Jabodetabek, serta perluasan jaringan pembayaran yang dapat dimanfaatkan masyarakat seperti interkoneksi jaringan ATM pada 2013.

Gaung transaksi non tunai semakin terdengar setelah Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo, pada 14 Agustus 2014 di Jakarta secara resmi mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), yang ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara BI dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah serta Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia sebagai komitmen untuk mendukung GNNT. Pencanangan dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, pelaku bisnis dan juga lembaga-lembaga pemerintah untuk menggunakan sarana pembayaran nontunai dalam melakukan transaksi keuangan, yang tentunya mudah, aman dan efisien.

GNNT ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan instrumen non tunai, sehingga berangsur-angsur terbentuk suatu komunitas atau masyarakat yang lebih menggunakan instrumen nontunai (Less Cash Society) khususnya dalam melakukan transaksi atas kegiatan ekonominya. Dibandingkan negara-negara ASEAN, penggunaan transaksi pembayaran berbasis elektronik yang dilakukan masyarakat Indonesia relatif masih rendah, sementara dengan kondisi geografi dan jumlah populasi yang cukup besar, masih terbentang lebar potensi untuk perluasan akses layanan sistem pembayaran di Indonesia.

Upaya kampanye GNNT untuk mendorong transaksi nontunai sudah mulai terlihat hasilnya. Satu indikatornya terbukti dengan peningkatan transaksi yang menggunakan instrumen nontunai, yaitu kartu ATM/Debet dan kartu kredit, atau dikenal dengan istilah Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK). Data BI menunjukkan transaksi APMK yang menggunakan kartu kredit pada 2016 sebanyak 305 juta transaksi dengan total nominal mencapai Rp 281,02 triliun, yang berarti meningkat bila dibandingkan 2015 yang berjumlah 281 juta transaksi dengan total nominal Rp 280,5 triliun.

Sementara transaksi APMK yang menggunakan kartu ATM/Debet pada 2016 sebanyak 5,2 miliar transaksi dengan total nominal sebesar Rp 5.623 triliun, juga meningkat bila dibandingkan 2015 yang sebanyak 4,5 miliar transaksi dengan total nominal sebesar Rp 4.897 triliun. Dari keseluruhan transaksi kartu ATM/Debet, apabila dilihat dari penggunaannya maka yang tertinggi adalah transaksi tunai, kemudian transfer intrabank (antarrekening dalam satu bank), lalu diikuti dengan transfer antarbank, dan terakhir adalah untuk belanja.

Elektronifikasi
Dari sisi penyelenggaraan kepemerintahan, penggunaan transaksi nontunai atau dikenal dengan elektronifikasi, akan memberikan manfaat di antaranya meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan efisiensi. Berbagai transaksi pemerintah yang dapat menggunakan elektronifikasi di antaranya pembayaran pajak, retribusi, biaya-biaya pengurusan dokumen (paspor, perizinan), penyaluran bantuan sosial, serta aktivitas lainnya terkait pengelolaan APBN/APBD.

Dalam beberapa tahun terakhir perkembangan elektronifikasi dalam transaksi pemerintah mengalami banyak kemajuan. Saat ini banyak pemerintah daerah yang melakukan transaksi dengan menggunakan sistem nontunai, misalnya untuk pengelolaan biaya parkir (E-Parking) dan retribusi pasar (E-Retribusi). Setelah mengalihkan sistem pengelolaan perparkiran dan retribusi pasar dari tunai menjadi nontunai, penerimaan pendapatan daerah dapat mengalami peningkatan lebih dari 100%, seperti yang terjadi di satu daerah di DKI Jakarta dan Sumatera Selatan.

Berbagai penelitian di dunia juga mengonfirmasi manfaat dari transaksi nontunai bagi pemerintah maupun masyarakat. Penelitian pada 2007 di Brazil menghasilkan kesimpulan bahwa transisi pembayaran ke sistem elektronik menurunkan biaya 1% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Hasil riset lembaga penelitian internasional, McKinsey pada 2010 menyebutkan pembayaran elektronik antara rumah tangga dan pemerintah di India dapat menghemat 8% dari total pembayaran, sementara di sisi penerimaan pemerintah mengalami peningkatan hampir 80%. Penelitian lainnya juga menyebutkan konversi dari tunai kepada elektronik secara umum menurunkan biaya lebih dari 50% (Bold, Porteus, & Rotman, 2012).

Bila melihat berbagai fakta dan hasil penelitian selama ini, maka penggunaan nontunai dalam transaksi masyarakat dan pemerintah haruslah didukung dalam pengimplementasiannya, baik di Indonesia maupun di Aceh. Kalau boleh memakai bahasa gaul yang sering digunakan saat ini, saatnya move on dari transaksi tunai ke nontunai. Berbagai manfaat dapat diperoleh masyarakat dan pemerintah bila bertransaksi dengan cara nontunai. Bagi masyarakat Aceh, kondisi geografi dengan daerah-daerah yang tersebar luas sementara sarana/prasarana perhubungan masih terbatas, mekanisme nontunai akan memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas perekonomian.

Sedangkan bagi pemerintah, dengan besaran dana APBA yang dimiliki Aceh maka diperlukan system pengelolaan keuangan daerah yang baik. Mekanisme nontunai atau elektronifikasi dalam transaksi Pemerintah Aceh dapat menjadikan dana yang dikelola menjadi lebih akuntabel, transparan, efektif dan efisien. Di sisi lain, elektronifikasi dalam transaksi dari masyarakat kepada pemerintah atau yang dikenal dengan istilah “P to G” (Person to Government), seperti untuk pembayaran pajak dan biaya pengurusan dokumen, diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah. Semoga!

* Teuku Munandar, Asisten Direktur/Kepala Tim Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh. Email: [email protected]

* Tulisan ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili lembaga tempat penulis bekerja. (uri/evo/stuti/RA)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id