Beda Tafsir Dua Regulasi | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Beda Tafsir Dua Regulasi

Beda Tafsir Dua Regulasi
Foto Beda Tafsir Dua Regulasi

DALAM acara diskusi kemarin juga terjadi perbedaan penafsiran asas hukum terkait acuan mutasi yang dilakukan Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah. Akademisi dari Unimal Lhokseumawe, Amrizal J Prang, mengatakan, kebijakan gubernur tersebut tidak melanggar aturan, sementara akademisi dari Unsyiah, Zainal Abidin menyatakan, kebijakan tersebut melanggar karena mengangkangi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada.

Amrizal dalam paparannya menyatakan, kebijakan mutasi yang dilakukan gubernur dengan berpijak kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) tidak melabrak aturan. Kalaupun pejabat yang dicopot melaporkan gubernur karena melanggar UU Pilkada, maka Mendagri tidak berwenang membatalkannya.

Meski demikian, kata Amrizal, bukan berarti Zaini Abdullah bebas dari pelanggaran. Dalam konteks mutasi, gubernur sebagai pejabat Administrasi Negara atau Tata Usaha Negara telah melampaui wewenang. Ia melanggar UU Nomor 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan UU Nomor 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Sementara Zainal Abidin menjelaskan bahwa pelantikan itu telah melanggar Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada. Pasal tersebut, katanya, untuk melindungi pejabat melakukan kecurangan dalam tahapan pilkada. Sebab, dalam beberapa kali pilkada ditemukan adanya tindakan sewenang-wenang dari pejabat daerah dengan melakukan mutasi karena kepentingan politik. Sementara dalam UUPA tidak mengaturnya.

“Karena dalam UUPA tidak diatur, maka mau tidak mau harus menggunakan Pasal 71 ayat 2 sebagai rujukan, aturan ini berlaku pasti dan mengikat,” kata mantan komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh ini.

Selain itu, Zainal juga mengatakan bahwa PTUN tidak berwenang mengadili gugatan terkait keputusan yang masih memerlukan persetujuan atasan. Sementara pelantikan atau pergantian pejabat di lingkungan Pemerintah Aceh pada 10 Maret lalu belum mendapat persetujuan dari Mendagri.

“Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang PTUN, keputusan yang masih memerlukan persetujuan atasan itu bukan objek PTUN, karena ini sama dengan keputusan yang dikeluarkan oleh polisi dan tentera, tidak bisa dibawa ke PTUN,” ungkap Dosen Hukum di Unsyiah ini.(mas) (uri/aradhia/ayanti/FD)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id