Membangun Bangsa dengan Syariah | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Membangun Bangsa dengan Syariah

Membangun Bangsa dengan Syariah
Foto Membangun Bangsa dengan Syariah

Oleh Hasanuddin Yusuf Adan

PEMBERLAKUAN syariat Islam di Aceh pada 15 Maret 2002 atau bertepatan 1 Muharram 1423 Hijriyah. Pertanyaan yang muncul setelah 15 tahun pelaksanaan syariat Islam adalah apa yang sudah syariah di nanggroe syariah hari ini? Masyarakat menilai sudah atau belum syariah Aceh hari ini pada dua sisi pandang; yakni sisi pandang konsepsional dan sisi pandang operasional.

Sisi pandang konsepsional yang kita maksudkan di sini adalah rumusan dan pengesahan qanun-qanun yang berkaitan langsung dengan implementasi syariah di Aceh. Lebih mendetil lagi adalah pengesahan Qanun Jinayah dan Qanun Acara Jinayah oleh Pemerintah Aceh yang sudah tuntas dibahas dan disahkan oleh DPRA pada 14 September 2009, sempat direvisi dan akhirnya tuntas pada 2013 untuk Qanun Acara Jinayat dan 2014 untuk Qanun Jinayat.

Sisi pandang operasional adalah amalan hukum Allah (syariah) oleh bangsa Aceh dan penghuni wilayah Aceh sesuai Alquran dan Al-Sunnah. Ia tidak sekadar tutup kedai saat Jumat kemudian pengawal kedai tidur di dalamnya dan tidak melaksanakan shalat Jumat. Ia bukan sekadar tutup warung di bulan Ramadhan tetapi proses penjualan makanan dan minuman siang hari lancar melalui pintu belakang.

Ia tidak sekadar menutup aurat ketika pergi ke pasar, kantor dan sekolah sementara di kampung atau di kota tempat tinggal mendedahkan auratnya atau bermesum dan berzina. Dan dia harus komprehensif, mutlak, kaffah dilakukan dari perintah yang paling besar sampai kepada perintah yang paling kecil, dan ia harus meninggalkan semua larangan mulai dari yang paling besar sampai kepada larangan yang paling kecil pula.

Syariah yang memiliki ruang lingkup ketuhanan (hablumminallah) dan ruang lingkup kemanusiaan (hablumminannas) meraup semua sisi kehidupan umat manusia mulai dari persoalan keduniaan (duniawi) sampai ke persoalan keakhiratan (ukhrawi). Karenanya siapa saja yang memahami syariah secara komprehensif lagi memiliki akidah Islamiyah yang merambah tauhid dan iman yang mantap maka mustahil baginya untuk mengabaikan pelaksanaan syariah seperti hari ini.

Dengan demikian dapat dipastikan bahwa ketertinggalan implementasi syariah hari ini bukan karena faktor Islam, melainkan faktor kemanusiaan itu sendiri yang boleh jadi belum paham syariah, boleh jadi benci syariah, boleh jadi pula alergi dengan syariah. Untuk itulah perlu rumusan, bagaimana caranya membangun bangsa dengan syariah ke depan agar tidak terkesan bangsa ini antisyariah, atau bodoh syariah, atau alergi dengan syariah, atau bangsa ini merasa tidak berkepentingan dengan syaricah.

Hukum jinayah
Kalau negeri ini mau kita amankan daripada kriminalitas seperti pembunuhan, perampokan, pencurian, minum khamar, perzinaan, teror dan seumpamanya. Maka kita harus mengamalkan hukum jinayah (hukum pidana Islam) secara penuh dan berkesinambungan, yaitu qishash, hudud, dan ta’zir. Qishash berkenaan dengan hukuman terhadap kasus-kasus pembunuhan, hudud berhubungan dengan hukuman terhadap pelaku zina, qazaf (menuduh orang berzina tanpa menghadirkan empat saksi), pencurian, minum arak, perampokan, murtad, pemberontakan.

Sementara ta’zir melingkupi semua kesalahan yang tidak terkafer oleh qishash dan hudud, seperti pencurian yang belum sempat dicuri namun sudah sempat merusak barang yang hendak dicuri, perzinaan yang belum sempat berlaku namun sudah berduaan pada suatu tempat dalam keadaan cabul atau bugil, pembunuhan yang belum sempat dibunuh dan seumpamanya.

Mau membangun negeri dengan pengembangan ekonomi bangsa, syariah punya fiqh muamalah yang memiliki rumusan ekonomi Islam yang sangat adil, transparan dan bersahabat. Kalau mau membangun bangsa dengan kestabilan politik, Islam memiliki fiqh siyasah yang mengatur tata cara bernegara, penentuan pemimpin, para menteri, gubernur dan seterusnya. Ia juga mengatur tentang perang dan damai, serta kestabilan negara dalam bingkai akhlak karimah.

Mau membangun bangsa berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, Islam mempunyai fiqh munakahat yang memiliki kesempurnaan konsep dan praktik untuk keperluan perkawinan, kesejahteraan hidup berkeluarga, mendidik anak dan seumpamanya. Kalau bicara harta peninggalan atau warisan Islam mengaturnya dalam fiqh mawaris dengan pengaturan yang sangat adil dan muslihat. Sedangkan persoalan yang berkenaan dengan ibadah khusus (ibadah mahdhah) yang tertera dalam rukun Islam, kita diatur dalam fiqh ‘ibadah.

Demikian juga persoalan-persoalan kontemporer kita punya fiqh modern yang menjawab segala persoalan baru yang muncul dalam kehidupan umat. Dengan demikian tidak ada sisi yang tidak diatur dalam Islam, hanya saja penguasa dan bangsa kitalah yang masih belum memahami syariah secara kaffah, atau anti dan benci syariah atau alergi dengan syariah.

Untuk mengantisipasi segala kemungkinan munculnya malapetaka seluruh level dan peringkat manusia di negeri ini harus mengatur dan hidup dengan ketentuan syariah. Syariah merupakan solusi jitu untuk pembangunan sepanjang zaman, meninggalkan syariah berarti membiarkan bangsa merana dan merosot sepanjang zaman.

Kita akui atau tidak, para penguasa hari ini (baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif) tidak menyatu dengan syariah, sehingga mereka tidak pernah memperhatikannya untuk diamalkan di negeri ini sebagaimana yang telah diatur dalam UU. Mereka terang-terangan membiarkan kandungan UU tersebut beku begitu saja dalam rumusannya dan tidak mau diaplikasikan dalam kehidupan beragama di sini.

Semestinya rakyat harus mengetahui akar masalah dan solusi bagi pembangunan bangsa ke depan berkenaan dengan implementasi syariah. Pertama menginventarisir masalah-masalah yang terganjal implementasi syariat Islam di dalam negeri, lalu yang kedua merumuskan serta melaksanakan jalan keluarnya.

Di antara contoh masalah-masalah itu: (1) Melempemnya semangat syariah dalam dada dan kepala kaum legislatif, kaum eksekutif dan kaum yudikatif. (2) Kurang proporsional dan kurang professionalnya pengelola syariah di berbagai pos-pos syariah yang ada. (3) Perpecahan umat yang ber-firqah-firqah (antarparpol, antarormas, antardaerah, antaretnis, antarpendidikan, antarulama, dll).

(4). Lemahnya kekuasaan negara terhadap provokasi asing terhadap implementasi syariah (isu HAM, demokrasi, gender, budaya asing, dan penyebaran aliran sesat/penodaan agama Islam). (5). Salah paham bangsa dalam memahami syariah, sehingga terjadi pertumpahan darah (kasus Tgk Ayyub di Plimbang, Bireuen (Harian Aceh, 23/3/2011, Waspada, 23/3/2011). Kasus Fajar Hidayah di Aceh Besar, kasus Pandrah di Bireuen (Waspada, 23/3/2011, Serambi Indonesia, 23/3/2011) dan lain-lain.

Alternatif solusi
Dari semua kasus tersebut, termasuk yang tidak tersebutkan di sini menjadi penyebab terkendalanya implementasi syariat Islam kaffah khususnya di Aceh. Untuk itu, alternatif solusi yang dapat kita berikan di sini antara lain: Pertama, pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan wajib diberikan kepada seluruh pihak yang berperan dalam pemerintahan baik yang mempunyai kekuasaan besar maupun kecil. Kemudian mereka menyosialisasikan kepada bawahan dan rakyatnya masing-masing secara mengikat;

Kedua, perlu didirikan sebuah lembaga pendidikan syariah (S1) yang mendidik anak bangsa mahir dan mantap syariah, mahir dan mantap akidah, mahir dan mantap akhlak karimah, mahir dan mantap bahasa Arab, mahir dan mantap bahasa Inggris, sehingga kader-kader alumninya mampu mengekspressikan syariah dan mampu menjawab berbagai masalah; Ketiga, para pemimpin setiap Jumat harus duduk memikirkan cara dan langkah implementasi komprehensif syariat Islam di negeri ini untuk diamalkannya; Keempat, gerakan ukhuwah Islamiyah (Islamic solidarity movement) untuk muslim harus diaplikasikan dalam kehidupan dan menjadi tugas utama penguasa negara, seperti mengajak berdiskusi terbuka pihak-pihak tertentu untuk mencari kebenaran yang sesuai dengan Alquran dan al-Sunnah;

Kelima, penguasa negara harus mampu meyakinkan pihak luar bahwa implementasi syariat Islam di Aceh khususnya dan di Indonesia umumnya tidak pernah mengganggu mereka, dan ini adalah hak Aceh dan Indonesia, untuk menjalankannya yang disahkan oleh undang-undang negara Indonesia, dan; Keenam, pemerintah harus membangun dan membina beberapa kampung syariah yang representatif sebagai contoh barang. Dari kampung-kampung tersebut diharapkan dapat wujud kampung-kampung syariah lain di seluruh negeri, sehingga sampai pada waktunya seluruh negeri menjadi negeri syariah yang berlaku seluruh ketentuan Islam di dalamnya.

Sebagai ingatan untuk semua pihak bahwa Negara RI ini ada hingga bertahan sampai hari ini adalah hasil perjuangan umat Islam dari kalangan ulama, para pemuda, kaum lelaki dan wanita. Awal perjuangan muslim melawan penjajah Belanda dulu didasarkan kepada tauhid dan syariah. Para pejuang kemerdekaan Indonesia juga bersungguh-sungguh memerangi kafir penjajah, karena mereka menghidupkan dan mengamalkan hukum buatan manusia di dalam negeri ini.

Oleh karenanya kita harus kembali kepada perjuangan dasar yakni mendirikan Negara yang berhukum kepada syariah dan membangun bangsa dengan syariah pula. Sejarah sudah membuktikan bahwa mana-mana Negara yang diberlakukan hukum buatan manusia akan cepat sirna, dan mana-mana bangsa yang tidak dibangun dengan syariah juga akan cepat binasa. Marilah membangun bangsa dengan syariah dan memperkuat Negara kita dengan syariah pula. Semoga!

* Dr. Tgk. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, MA., Ketua Umum Dewan Dakwah Aceh, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh. Email: [email protected] (uri/aufik/arahdiba/TF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id