KIP Pidie Akan Dilaporkan ke DKPP | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

KIP Pidie Akan Dilaporkan ke DKPP

  • Reporter:
  • Kamis, Maret 23, 2017
KIP Pidie Akan Dilaporkan ke DKPP
Foto KIP Pidie Akan Dilaporkan ke DKPP

* Panwaslih: Pembukaan Kotak Suara tak Miliki Dasar Hukum

PIDIE – Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Pidie dalam waktu dekat akan melaporkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Laporan tersebut merupakan ekses dari dibukanya kotak suara secara sepihak oleh KIP Pidie beberapa waktu lalu.

Humas Panwaslih Pidie, Munawir, kepada Serambi, Rabu (22/3), mengatakan, pihaknya tidak setuju atas dibukanya kotak suara tersebut karena tidak memiliki dasar hukum, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 tahun 2015, pasal 17.

“Pembukaan kotak suara harus mengacu kepada mekanisme. Kotak suara bisa dibuka jika ada perintah pengadilan, dalam hal ini MK. Kan, saat ini baru registrasi dan melengkapi berkas,” jelas Munawir.

Untuk diketahui, sebelumnya, Kamis (16/3), KIP Pidie membuka 34 kotak suara di kantor KIP. Pembukaan turut dikawal personel polisi dan dipantau Panwaslih Pidie. Hal itu dilakukan menyusul gugatan paslon nomor urut 3, Sarjani Abdullah-M Iriawan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua Divisi Teknis KIP Pidie, T Samsul Bahri, saat itu mengatakan, dibukanya 34 kotak suara itu untuk mengambil bukti C1 berhologram. “Makanya 34 kotak suara kita buka yang dikawal personel polisi dan turut dipantau Panwalih Pidie,” kata T Samsul.

Humas Panwaslih Pidie, Munawir, mengaku, ketika itu pihaknya telah menyampaikan surat keberatan atas rencana KIP membuka kotak suara. Surat dengan nomor 34/Panwaslih-Pidie/III/2017 itu ditandatangani oleh Ketua Panwaslih Pidie, Said Husin SPd.

“Kita akan melaporkan KIP ke DKPP. Persoalan ini harus ke DKPP, dan saat ini kita sedang mempersiapkan berkas laporan,” pungkas Munawir.

Sementara itu, Ketua Divisi Teknis KIP Pidie, T Samsul Bahri, menegaskan bahwa pembukaan kotak suara yang dilakukan pihaknya telah sesuai dengan pasal 71 PKPU Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Suara.

Dalam ayat 1 pasal tersebut, kata Samsul, dijelaskan bahwa KPU/KIP Aceh/KIP kabupaten dapat membuka kotak suara untuk mengambil formulir yang digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian hasil pemilihan. Selain itu, dalam ayat tersebut juga disebutkan bahwa KIP hanya melakukan koordinasi dengan Bawaslu atau Panwaslih.

“Kita telah mengirim surat kepada Panwaslih. Jika Panwaslih tidak setuju, tidak masalah, karena dalam PKPU hanya diminta koordinasi, bukan meminta rekomendasi. Fungsi Panwas kan hanya mengawas,” tukas Samsul didampingi ND KIP Pidie, Muddin.(naz) (uri/hon//JK)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id