Kuasa Hukum Abusyik yakin MK Terima Eksepsi | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Kuasa Hukum Abusyik yakin MK Terima Eksepsi

Kuasa Hukum Abusyik yakin MK Terima Eksepsi
Foto Kuasa Hukum Abusyik yakin MK Terima Eksepsi

SIGLI – Muzakar SHi, kuasa hukum pasangan calon bupati/wakil bupati Pidie, Roni Ahmad (Abusyik) dan Fadlullah TM Daud, yakin Mahkamah Konstitusi (MK) akan menerima nota keberatan atau eksepsi yang telah disampaikan dalam persidangan di Jakarta, Selasa (21/3).

Eksepsi tersebut disampaikan oleh Abusyik (pemohon) menyangkut dengan ambang batas sengketa perselisihan hasil pilkada yang tidak diatur dalam Undang Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Karena itu, penggunaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang ambang batas dinilai sudah tepat.

“Kami yakin MK akan menerima eksepsi yang kami sampaikan untuk penyelesaian sengketa pilkada di Pidie,” kata Muzakar kepada Serambi, Rabu (22/1).

Ia menjelaskan, sesuai dengan Pasal 199 Undang-Undang Pilkada, disebutkan bahwa ketentuan dalam undang-undang tersebut berlaku bagi Aceh, Jakarta, Yogjakarta, Papua dan Papua Barat. Aturan itu berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang sendiri.

Dalam UUPA, kata Muzakar, tidak disebutkan secara spesifik tentang ambang batas. Sedangkan dalam sistem hukum nasional disebutkan secara spesifik. Untuk itu, harus digunakan aturan umum, yakni pasal 158. Hal ini juga sejalan dengan Qanun Nomor 12 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.

Disebutkannya, dalam pasal 99 ayat (8) bahwa penyelesaian perselisihan hasil pemilihan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara isi pasal 105 menyebutkan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil wali kota. Ketentuan itu berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan qanun ini yang dinyatakan tetap berlaku.

“Ketentuan Pasal 99 ayat (8) dan Pasal 105 Qanun Nomor 12 Tahun 2016 telah sesuai, dan tidak bertentangan dengan pelaksanaan Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016,” demikian Muzakar.(naz) (uri/syrafi/orat/AG)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id