Lewat Pilkada Membela UUPA | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Lewat Pilkada Membela UUPA

Lewat Pilkada Membela UUPA
Foto Lewat Pilkada Membela UUPA

OLeh Mashudi SR

BERAKHIRNYA pelaksanaan pilkada serentak di Aceh pada 15 Februari lalu, ternyata tidak membuat awan politik di langit Nanggroe ini menipis atau menghilang. Sebaliknya kembali mengumpal seiring dengan gugatan hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh beberapa pasangan calon kepala daerah yang kalah. Upaya hukum itu ternyata diiringi dengan manuver-manuver politik yang dilakukan elite-elite partai pengusung utama.

Adalah elite politisi Partai Aceh (PA) yang melakukan manuver politik di tengah upaya hukum yang sedang ditempuh. Mereka mendesak agar MK mengeyampingkan Pasal 158 UU No.10 Tahun 2006 tentang Pilkada, yang mengatur ketentuan batasan selisih hasil suara yang bisa dimohonkan penyelesaiannya kepada MK. Selanjutnya MK harus mempedomani Pasal 74 UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), di mana yang mengadili sengketa atas hasil pilkada adalah Mahkamah Agung (MA). Pemerintah pusat harus lebih mendahulukan UUPA daripada UU Pilkada yang bersifat umum.

Tidak ada yang salah dari upaya hukum yang sedang ditempuh tersebut. Tidak juga terhadap argumentasi yang digunakan. Hanya saja, pernyataan-pernyataan politik yang disampaikan, sangat potensial menimbulkan kegaduhan baru, bahkan terkesan provokatif.

Tidak elok
Adalah tidak elok memaksa apalagi mendikte MK menggunakan ketentuan hukum tertentu menangani sebuah permohonan. Konon pula disertai dengan ancaman mundur dari jabatan politik, seperti anggota legislatif dan kepala daerah secara berjamaah. Sikap ini memperlihatkan ketidakmampuan elite-elite partai lokal membangun argumentasi yuridis yang logis, dan strategi politik yang cerdas untuk mengawal kasus yang dimohonkan. Alih-alih berharap mendapat dukungan, yang dituai adalah sinisme publik yang meninggi.

MK memiliki aturan hukum tersendiri dalam menjalankan kewenangannya, termasuk menangani perselisihan hasil pilkada. Lembaga penjaga konsitusi ini diserahi kewenangan tambahan menyelesaikan sengketa pilkada seiring dengan berubahnya rezim pemilihan kepala daerah menjadi rezim pemilihan umum, di mana penyelesaian sengketa pilkada yang semula menjadi kewenangan MA beralih ke MK sesuai dengan UU No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Ini diperkuat dengan Putusan MK No.97/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa kewenangan MK menangani perselisihan hasil pemilu kepada daerah adalah tidak bertentangan dengan konstitusi.

Alasan yang ditampilkan ke permukaan dibalik desakan yang dilakukan elite politisi PA tersebut, semata-mata untuk memastikan agar UUPA dihargai dan diakui oleh pemerintah pusat. Jangan dilupakan bahwa UU yang merupakan hasil pengejawantahan butir-butir MoU Helsinki itu, sejarah kelahirannya sangat berbeda dengan kelahiran UU lainnya. Di belakangnya berjejer cerita duka dengan untaian air mata, darah, dan korban nyawa akibat konflik bersenjata yang berlangsung lama. Ditambah dampak psikologis, sosial, ekonomi, dan politik yang timbul.

Karena itu, sudah sepatutnya UUPA ini dijaga, dipatuhi secara konsisten baik Pemerintah Aceh maupun pemerintah pusat. Semangat ini tentu harus diberi apresiasi dan didukung. UUPA harus dipagari agar kewenangan khusus Aceh yang ada bisa difungsikan dan memberi dampak positif terhadap kemajuan daerah. Jangan sampai pasal-pasal yang ada rontok atau dirontokkan satu-persatu. Orisinalitasnya harus dipertahankan tanpa melihat apakah pasal tertentu di dalamnya menguntungkan atau merugikan.

Inkonsistensi
Jika diikuti secara cermat sikap politik PA terhadap UU ini, akan tampak keterputusan antara semangat dengan sikap politik yang dilakukan elite politik PA. Ada inkonsistensi yang begitu mencolok dipertontonkan oleh elitenya. Terhadap pasal-pasal dalam UUPA yang dianggap menghambat kepentingan politik kelompok, ia ditolak dan UU umum diambil sebagai alas pijak. Namun jika dianggap menguntungkan, harus diperjuangkan, meski dengan argumentasi yang dangkal dan minim referensi.

Barangkali masih segar dalam ingatan kita bagaimana kisruh pengisian jabatan wakil ketua DPRA periode 2009-2014, di mana sesuai dengan UU MD3 No.27 Tahun 2009 posisi tersebut menjadi milik Partai Amanat Nasional (PAN), sebagai partai dengan jumlah kursi keempat terbanyak. Akan tetapi, PA justeru menolak peraturan perundangan tersebut dan bertahan dengan ketentuan yang ada dalam UUPA. Akibatnya, sampai berakhirnya masa jabatan anggota dewan periode tersebut, kursi wakil ketua tetap kosong, anggota legislatif dari partai dengan lambang matahari itu tidak dilantik, meskipun telah mengantongi SK Menteri Dalam Negeri.

Contoh lain, ketika pencalonan kepala daerah pada Pilkada 2012, PA dengan tegas menolak ketentuan dalam UUPA yang membatasi calon perseorangan hanya berlaku satu kali di Aceh, karena Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf (Zikir) yang berpasangan dan ingin maju sebagai calon terkendala dengan ketentuan ini. PAN yang mendukung dan membela secara terbuka pencalonan pasangan Zikir ini, meminta KIP Aceh untuk kembali membuka pendaftaran. Sampai akhirnya, ketentuan Pasal 256 UUPA itu di-judcial review dan dibatalkan oleh MK, sehingga paslon Zikir bisa ikut mendaftar sebagai paslon yang sah.

Dari dua contoh kasus di atas ditambah kasus mutakhir, terkait desakan agar MK mempedomani UUPA dalam menyelesaikan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pilkada di Aceh, sesungguhnya memperlihatkan di mana posisi PA ketika dihadapkan antara kepentingan politiknya dengan memperjuangkan UUPA. Karena itu yang terbaca oleh publik justeru UUPA ditafsirkan untuk kemudian digunakan untuk kebutuhan politik jangka pendek.

Sekaitan dengan itulah, modal dasar yang sangat dibutuhkan ketika membela, memperjuangkan dan menyelamatkan UUPA, adalah keseriusan dan konsistensi kita semua terhadap segala pasal-pasal yang ada di dalamnya. Pelaku utama yang wajib mempunyai hal tersebut adalah partai politik, anggota legislatif dan pemimpin puncak di eksekutif.

Hal ini penting, karena sebagai pemangku kuasa dan jabatan, akan sangat naif jika kita meminta pemerintah pusat menghargai UU ini, sementara pada saat yang sama kita sendiri menghargainya sesuai dengan situasi dan kondisi kepentingan politik. Ini tidak ubahnya seperti pepatah Minang; Tibo di paruik dikempiskan, tibo di mato dipiciangkan.

Di atas segalanya, mari kita pertahankan situasi daerah yang kondusif pascapilkada 2017 ini, agar tidak tercederai dengan sikap pragmatis politik yang sudah begitu membudaya. Kita hargai pilihan hukum yang ditempuh paslon yang kalah, tetapi kita minta agar semua itu dilakukan di atas landasan hukum dengan semangat demokrasi dan perdamaian.

* Mashudi SR, pengurus Institute for Democracy and Justice (IDJ) dan anggota Mejelis Hukum, HAM, Hikmah dan Kebijakan Publik Muhammadiyah Aceh. Email: [email protected] (uri/ndra/ndrianto/IA)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id