Ketika Sumber Daya Air Diobral | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Ketika Sumber Daya Air Diobral

Ketika Sumber Daya Air Diobral
Foto Ketika Sumber Daya Air Diobral

Oleh Wintah

PADA dasarnya air menjadi milik publik bersifat terbuka dan menjadi milik bersama. Seiring perkembangan industrialisasi maka sumber daya air mudah mengalami perubahan dalam kuantitas dan kualitasnya sebagai ketidakjelasan hak-hak dan atas pengelolaan dan pemanfaatannya. Kualitas air di kawasan perkotaan semakin menurun. Air tanah yang tersedia di kawasan perkotaan telah tercemar oleh berbagai macam bakteri dan logam berat, baik dari limbah industri maupun limbah rumah tangga. Sehingga air di kawasan perkotaan semakin tak layak lagi dikonsumsi.

Untuk memenuhi kebutuhan air minum, masyarakat mulai mengandalkan air minum isi ulang atau air minum dalam kemasan (AMDK). Kondisi inilah yang menjadikan masyarakat di negara-negara berkembang mengalihkan perhatiaanya dalam memenuhi kebutuhan air minum. Masyarakat perkotaan di Indonesia tampak adanya kecenderungan mengonsumsi AMDK. Air minum dalam kemasan menjadi alternatif pemenuhan kebutuhan air minum meskipun harganya relatif mahal.

Sejak 1973 industri AMDK mulai beroperasi di Indonesia dengan kapasitas 6 juta liter/tahun. Di Indonesia sampai saat ini sudah terdaftar lebih dari 413 perusahaan air minum dengan kapasitas produksi tahun 2003 sebesar 10 miliar liter/tahun. Pada 2013, penjualan mencapai 20,3 miliar liter dan pada 2014 naik menjadi 24 miliar liter/tahun. Bisnis AMDK di Indonesia memang sangat menggiurkan, di mana konsumsi AMDK tumbuh 11%-12% per tahun.

Dengan kemunculan perusahaan air minum ini tidak menutup kemungkinan terjadinya privatisasi. Ini menjadi acuan bagi perusahaan air kemasan lain untuk mengeksploitasi sumber daya air. Akibat dari hadirnya pabrik-pabrik AMDK ini membawa dampak yang sangat memilukan bagi kehidupan ekonomi, sosial dan lingkungan di sekitar pabrik berdiri.

Kesulitan air
Kegagalan pemerintah adalah ketidakmampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan sanitasi air bersih yang sehat dan murah untuk masyarakat. Masalahnya, saat ini privatisasi dan komersialisasi air pun makin marak. Sumber-sumber air dieksploitasi habis-habisan, dan tagihan air di rumah-rumah terus melejit. Hak rakyat atas air makin terancam. Bank Dunia meramalkan pada 2025 nanti, dua-pertiga populasi bumi akan mengalami kesulitan air bersih.

Pemerintah telah mengatur hak atas air ini dalam UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Namun UU itu dinilai lebih mengarahkan swasta untuk melakukan privatisasi air. Pihak asing memprivatisasi air di Indonesia. Padahal, air adalah barang publik atau barang sosial dan UU tersebut menjadikan air sebagai komoditas. Paradigmanya sekarang sudah mulai dikaburkan. Konstitusi, Pasal 33 UUD 45 sering ditabrak.

Perdagangan bebas sumber daya air memandang penyediaan air merupakan bagian dari jasa, seperti halnya energi, transportasi, pariwisata, perbankan, pendidikan dan kesehatan, sehingga perdagangan air akan diatur General Agreement on Trade of Service (GATS). Perdagangan bebas sumber daya air sesungguhnya untuk menaikkan standar hidup dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara dalam perdagangan tersebut.

Sehingga segala bentuk regulasi negara yang menghambat perdagangan bebas di sektor air harus dihilangkan. Tanpa kita sadari maka timbulah liberalisasi sektor air yang memungkinkan perusahaan-perusahaan transnasional air memperluas usahanya. Dengan demikian, pemerintah tidak berhak untuk menentukan jumlah batas air yang dapat diambil oleh perusahaan-perusahaan transnasional yang bergerak di sektor air.

Pergeseran proses peralihan pengelolaan ini telah menjadikan perdaganagan bebas sumber daya air yang berdampak pada terjadinya perubahan tanggung jawab dari publik kepada pemegang saham, sehingga penghargaan terhadap masyarakat untuk memperoleh pelayanan air bukan karena merupakan hak rakyat, melainkan masyarakat dihargai sebagai konsumen. Perdagangan bebas sumber daya air berimplikasi pada kenaikan tarif karena sektor swasta cenderung untuk memaksimalkan laba. Di sisi lain, konsumen tidak memiliki pilihan terhadap akses air, terutama kelompok masyarakat miskin.

Dampak lain dari perdagangan bebas sumber daya air adalah kerusakan lingkungan yang terus-menerus tanpa adanya kompensasi. Selama ini kompensasi yang dilakukan oleh perusahaan air minum belum sesuai dengan pemulihan lingkungan. Terbukti pemulihan akibat penurunan muka air bawah tanah belum dapat teratasi, terjadinya salinisasi, penurunan muka tanah, pencemaran air bawah tanah dan sebagainya. Perdagangan bebas sumber daya air bukanlah sekadar strategi ekonomi. Perdagangan bebas sumber daya air adalah privatisasi sepenuh-penuhnya dalam melakukan tindakkan politik.

Pengelolaan air
Dugaan kuat adanya agenda privatisasi dan komersialisasi air dalam UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air telah menjadi dasar penolakan masyarakat. Karena terdapat pasal-pasal yang memberikan peluang pengelolaan air minum dan penguasaan sumber-sumber air kepada swasta tidak dibatasi Nasional maupun asing. Dengan demikian privatisasi tidak sebatas penyerahan penyediaan air minum, namun juga pengelolaan air untuk berbagai kepentingan, khususnya irigasi pertanian, energi dan industri.

Sebuah UU yang mengatur pengelolaan air lebih terpadu, memperhatikan fungsi konservasi, dan menawarkan mekanisme penyelesaian adil atas konflik pemanfaatan air, memang sangat dibutuhkan. Namun, justru UU air ini lebih didominasi kepentingan ekonomis. Pengaruh Bank Dunia dipandang ikut menentukan substansi dan kepentingan yang diperjuangkan oleh UU ini, yang memberi ruang yang luas bagi swasta untuk menguasai sumber-sumber air (air tanah, air permukaan, dan sebagian badan sungai).

Privatisasi yang terjadi di negeri-negeri dunia ketiga bukanlah sebuah keputusan ekonomi yang terisolasi dan berdiri sendiri. Juga dilakukan bukan semata-mata berdasarkan pertimbangan khas ekonomi, seperti efisiensi, produktivitas dan profesionalisme. Privatisasi sesungguhnya sangat terkait dengan kekuatan-kekuatan politik yang lebih besar, yang beroperasi melalui aparat negara yang koersif sebagai eksekutornya. Ia merupakan bagian dari satu strategi ekonomi global, yang dirumuskan dan dijalankan secara sistematis oleh kekuatan-kekuatan politik yang beroperasi demi melayani kepentingan pemilik modal internasional.

Sungguh memprihatinkan, maka pemerintah harus berani mengambil kebijakkan tentang UU Kedaulatan Air. Hari Air Sedunia telah diperingati setiap 22 Maret adalah momentum yang mengingatkan betapa krusialnya masalah air. Pemerintahan harus dapat memenuhi janji-janjinya dalam membuat kebijakan-kebijakan yang memihak kemakmuran dan ketentraman rakyat Indonesia. Jangan biarkan negeri ini kekeringan dan jangan biarkan anak cucu kita terlahir dengan rasa kehausan. Dirgahayu Hari Air Sedunia 2017!

* Wintah, M.Si., Dosen Universitas Teuku Umar (UTU) Meulaboh, mahasiswa program doktoral Ilmu Biologi Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. Email: [email protected] (uri/strid/lleonora/AE)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id