Menyoal Kewenangan Penggunaan Anggaran | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Menyoal Kewenangan Penggunaan Anggaran

Menyoal Kewenangan Penggunaan Anggaran
Foto Menyoal Kewenangan Penggunaan Anggaran

SUDAH hampir dua pekan mutasi kontroversial pejabat eselon II yang dilakukan Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, memicu polemik. Mulai pengamat, pakar, hingga Mendagri sudah menanggapi persoalan ini. Namun, Doto Zaini, panggilan akrab Zaini Abdullah, sepertinya tetap keukeuh pada kebijakan yang telah diputus dan ditetapkannya itu.

Hal ini, setidaknya, terlihat dari pernyataan Doto Zaini ketika menyampaikan amanat pada apel pagi di hadapan pegawai di lingkungan Pemerintah Aceh, di halaman Kantor Gubernur Aceh, Senin (20/3). Ia menegaskan bahwa mutasi tersebut tidak melanggar aturan dan tidak bisa dibatalkan, bahkan Presiden RI pun tak bisa membatalkannya.

Penegasan tersebut dimaksudkan untuk menepis berita bahwa kebijakan pergantian 33 pejabat yang dilakukan pada 10 Maret lalu itu, bisa dibatalkan oleh Mendagri. “Jangankan Mendagri, Presiden pun tak bisa membatalkannya. Yang bisa dibatalkan oleh Mendagri hanya peraturan atau undang-undangnya,” kata Doto Zaini.

Gubernur Aceh yang akan mengakhiri masa jabatanya pada Juni mendatang itu, meyakini bahwa apa yang dilakukannya tidak melanggar aturan. Regulasi yang menjadi landasan saat melakukan mutasi adalah undang-undang yang dimiliki secara khusus oleh Aceh, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Terkait adanya larangan kepala daerah melakukan pergantian pejabat enam bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali dengan persetujuan tertulis Mendagri sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Gubernur Zaini menjelaskan bahwa ia tidak ada lagi sangkut pautnya dengan aturan tersebut.

Karena itu, ia mendorong para pejabat eselon II baru tak perlu ragu dan takut untuk melaksanakan program dan kegiatan anggaran APBA 2017, yang jumlahnya mencapai Rp 14,7 triliun. Kepala SKPA sebagai pengguna anggaran, diberi kewenangan untuk mencairkan anggaran rutin operasional kantor dan lainnya, yang menjadi kewenangan dan tanggung jawabnya.

Namun, itu tidak serta-merta bisa dilakukan. Soalnya, Ketua DPRA Tgk Muharuddin, sudah meminta Gubernur Aceh Zaini Abdullah untuk tidak mengizinkan pejabat baru yang dilantiknya itu menggunakan anggaran dari sumber APBA 2017, sampai ada penjelasan resmi dari Mendagri terkait dualisme kepemimpinan di sejumlah SKPA.

Muharuddin mengatakan, dasar permintaan tidak menggunakan anggaran APBA 2017, untuk menindaklanjuti pertemuan Pimpinan DPRA dan Komisi I DPRA serta sejumlah fraksi dengan Gubernur Aceh terkait pelantikan 33 pejabat baru eselon II dan pemberhentian 20 pejabat eselon II yang lama yang mengakibatkan dualisme kepemimpinan di sejumlah SKPA.

Menurut Muharuddin, banyak kejanggalan pelantikan pejabat eselon II di lingkup Pemerintah Aceh. Pertama belum dapat izin tertulis dari Mendagri, kedua dilakukan malam hari atau di luar jam kerja, dan ketiga ada beberapa pejabat yang dilantik belum memenuhi persyaratan dokumen kenaikan jabatan.

Menanggapi permintaan DPRA itu, Doto Zaini kembali menegaskan bahwa pejabat eselon II yang baru dilantik itu, merupakan pembantu gubernur untuk menjalankan program pembangunan yang telah disepakati dengan DPRA. Jadi, kalau tak boleh menggunakan anggaran, itu kan aneh. Nah! (uri/atih/artanto/RH)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id